SIARAN BERITA – Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menutup akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun menjadi salah satu langkah paling berani dalam tata kelola ruang digital di Indonesia. Aturan ini, yang mulai diberlakukan pada 28 Maret 2026, bertujuan melindungi anak dari berbagai ancaman dunia maya seperti pornografi, perundungan siber, penipuan, hingga kecanduan digital.

Namun, di balik niat baik tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah pembatasan ini benar-benar solusi, atau justru hanya pendekatan instan terhadap masalah yang jauh lebih kompleks?

Pemerintah memiliki alasan kuat. Anak-anak saat ini hidup dalam ekosistem digital yang tidak ramah bagi perkembangan mereka. Media sosial dirancang dengan algoritma yang adiktif, sehingga membuat anak sulit lepas dari layar. Bahkan, tidak sedikit anak yang mengalami gangguan konsentrasi, penurunan prestasi belajar, hingga masalah kesehatan mental akibat penggunaan berlebihan. Dalam konteks ini, kebijakan pembatasan bisa dipahami sebagai bentuk perlindungan negara terhadap generasi muda.

Selain itu, regulasi ini juga didukung dengan penerapan teknologi verifikasi usia yang lebih ketat, seperti integrasi data kependudukan dan pemindaian wajah. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menutup celah manipulasi usia yang selama ini sering terjadi.

Namun demikian, efektivitas kebijakan ini masih patut dipertanyakan. Generasi digital saat ini dikenal sangat adaptif terhadap teknologi. Mereka tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga mampu mencari celah untuk mengakali sistem, seperti memalsukan identitas atau menggunakan jaringan tertentu untuk melewati batasan. Dengan kata lain, pembatasan teknis belum tentu mampu membendung realitas sosial yang ada.

Lebih dari itu, persoalan utama sebenarnya bukan semata-mata akses, melainkan literasi. Anak-anak tidak hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga pembekalan. Tanpa edukasi digital yang memadai, mereka akan tetap rentan, bahkan ketika akses dibatasi. Ketika suatu saat akses itu dibuka, mereka bisa menghadapi risiko yang sama tanpa kesiapan yang cukup.

Di sisi lain, peran orang tua juga tidak bisa digantikan oleh kebijakan apa pun. Pemerintah memang hadir untuk membantu, tetapi pengawasan dan pendampingan tetap menjadi tanggung jawab utama keluarga. Tanpa komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, kebijakan ini berpotensi hanya menjadi aturan formal yang tidak menyentuh akar masalah.

Pada akhirnya, kebijakan penutupan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun adalah langkah awal yang penting, tetapi belum cukup. Perlindungan anak di era digital tidak bisa hanya mengandalkan pembatasan, melainkan harus diiringi dengan edukasi, pendampingan, dan peningkatan literasi digital secara menyeluruh.

Karena tujuan utama bukan hanya sekadar menjauhkan anak dari teknologi, tetapi menyiapkan mereka agar mampu menggunakan teknologi dengan bijak.

Ditulis Oleh:

Muhammad Fawwaz Arifin, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Negri Yogyakarta

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Digital Media Sosial