Banjir di Sumatra pada November 2025 dan Urgensi Pengelolaan Lingkungan Berbasis Ilmu Sosial

Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra pada November 2025 kembali ditayangkan

betapa rapuhnya hubungan antara manusia dan lingkungan di Indonesia. Hujan ekstrem yang turun

tanpa jeda selama beberapa hari menyebabkan sungai-sungai di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan

sebagian Aceh meluap, memicu banjir bandang yang merusak organisasi, merendam pasar tradisional,

memutus akses antarwilayah, dan menghambat pasokan logistik. Ribuan warga harus dievakuasi ke tenda

darurat yang fasilitasnya terbatas, sementara sekolah terpaksa menghentikan kegiatan belajar karena

ruang kelas terendam lumpur. Peristiwa ini secara jelas menggambarkan bahwa bencana bukan hanya

akibat cuaca buruk, tetapi merupakan akumulasi masalah lingkungan dan tata kelola ruang yang tidak

berkelanjutan secara berkelanjutan selama bertahun-tahun.

Dari perspektif Ilmu Sosial, banjir November 2025 tidak dapat dipahami hanya sebagai gejala saja

hidrometeorologis. Paul Burges menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan muncul ketika aktivitas

manusia melampaui kapasitas alam untuk pulih. Di Sumatera, deforestasi sangat besar

perkebunan sawit, penambangan terbuka, hingga pembangunan infrastruktur tanpa kajian lingkungan

yang mampu menyebabkan daerah aliran sungai kehilangan kemampuan alami untuk menahan udara.

Ketika kontur hutan berubah dan tutupan vegetasi menurun drastis, tanah kehilangan daya serapnya.

Akibatnya, hujan berintensitas tinggi langsung berubah menjadi aliran permukaan yang deras dan deras

Terjadinya wilayah padat penduduk. Ilmu sosial membantu kita memahami bahwa ini bukan sekedar

proses alamiah, tetapi konsekuensi dari keputusan politik, kepentingan ekonomi, dan pola

pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.

Dampak ekonomi banjir memperkuat gambaran ketimpangan yang selama ini menjadi persoalan

mendasar di banyak daerah di Sumatera. Teori ketergantungan regional menjelaskan bahwa ketika rantai

distribusi terputus akibat bencana, wilayah yang sudah bergantung pada sektor tertentu akan

mengalami krisis berat. Pedagang pasar kehilangan dagangan karena kios tergenang, petani gagal

panen akibat lahan yang rusak, dan pekerja harian yang mengandalkan pendapatan harian tidak

mendapat pemasukan selama banjir berlangsung. Hilangnya fungsi pasar dan akses transportasi dalam

beberapa hari saja sudah cukup untuk menekan perekonomian keluarga miskin. Sementara itu, perusahaan

negara besar yang memiliki modal cadangan dapat pulih lebih cepat. Kesenjangan inilah yang membuat

bencana selalu lebih memukul kelompok rentan daripada kelompok yang lebih berdaya.

Dari sisi sosiologis, teori konflik Karl Marx memberikan lensa untuk melihat siapa yang paling terdampak

dan mengapa. Warga yang berada di dataran rendah umumnya tinggal di daerah bantaran sungai atau wilayah dataran rendah yang rawan banjir karena lahan di lokasi yang lebih aman dan terlalu mahal untuk diakses.

Ketika banjir datang, mereka sering menjadi pihak yang paling terluka kehilangan rumah, kehilangan

pekerjaan, dan harus tinggal berhari-hari dalam kondisi darurat. Sementara kelompok menjelaskan

tinggi dapat mengamankan aset dan pindah sementara ke tempat yang lebih aman, kelompok miskin

bergantung pada bantuan yang datang terlambat atau tidak merata. Banjir sekali lagi ditampilkan

bahwa bencana bukan sekedar kejadian alam; ia juga merupakan cermin ketidakadilan yang struktural

selama ini terabaikan dalam perencanaan pembangunan.

Oleh karena itu, penanganan banjir di Sumatera tidak boleh hanya fokus pada respon cepat saat terjadi bencana

terjadi, tetapi harus menyentuh akar permasalahan ekologis dan sosial. Pemerintah perlu memperketat

kebijakan moratorium pembukaan hutan, perbaikan sistem perizinan industri ekstraktif, serta

melakukan audit lingkungan yang transparan terhadap perusahaan yang beroperasi di hulu DAS.

Restorasi hutan harus dijalankan secara konsisten, bukan sebatas proyek jangka pendek. Di sisi lain,

masyarakat perlu dibekali pendidikan mitigasi bencana sejak usia dini dan diperkuat dengan teknologi

peringatan dini yang mudah diakses. Pemulihan ekonomi pascabencana juga harus menyasar pekerja

informal, pelaku usaha kecil, dan keluarga rentan melalui bantuan modal, program padat karya, dan

pendampingan sosial. Banjir November 2025 menjadi pengingat bahwa pembangunan tanpa

memperhatikan keseimbangan lingkungan hanya akan menghadirkan bencana berulang. Jika manusia

ingin bertahan, maka pengelolaan lingkungan harus ditata ulang dengan pendekatan ilmu sosial yang

Kesejahteraan, kepuasan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia

Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”