Mengapa Jempol Kita Bisa Jadi Ancaman Bangsa?
Media sosial hari ini bukan lagi sekadar ruang hiburan. Ia bisa menjadi ladang subur hoaks, ujaran kebencian, dan adu domba yang perlahan menggerus persatuan bangsa. Di tengah arus informasi yang serba cepat, banyak pengguna terutama generasi muda, yang terjebak dalam narasi emosional tanpa sempat memverifikasi kebenarannya.
Jika kondisi ini dibiarkan, ruang digital justru berubah menjadi arena konflik ideologis yang melemahkan kohesi sosial. Hoaks tidak hanya menyesatkan, tetapi juga memicu intoleransi, radikalisme, dan ketidakpercayaan publik terhadap negara. Ancaman terhadap bangsa pun mengalami pergeseran. Jika dahulu datang dalam bentuk fisik dan militer, kini disintegrasi nasional tumbuh pelan-pelan melalui layar gawai.
Di sinilah urgensi nilai-nilai konstitusi dan kewarganegaraan menemukan relevansinya. Dunia digital tidak boleh berjalan tanpa kompas moral. Generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga persatuan bangsa termasuk di ruang maya. Berikut lima solusi digital berbasis konstitusi yang realistis dan aplikatif untuk menangkal hoaks.
1. Internalisasi Pancasila sebagai Ethical Filter dalam Berinternet
Pancasila bukan sekadar simbol negara atau hafalan seremonial, melainkan pedoman etis dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas digital. Namun, di media sosial nilai-nilai ini kerap terpinggirkan. Komentar kasar, perundungan daring, hingga penghakiman massal seolah menjadi hal yang lumrah.
Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut kita untuk menghormati martabat manusia dalam setiap interaksi digital. Artinya, kritik tetap boleh disampaikan, tetapi tanpa merendahkan dan menyakiti. Sementara itu, Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, seharusnya menjadi rem moral sebelum kita membagikan konten provokatif berbasis SARA.
Contoh kasus dapat dilihat dari maraknya cyberbullying terhadap individu yang memiliki pandangan berbeda. Tanpa filter nilai Pancasila, media sosial berubah menjadi ruang penghakiman massal yang merusak kesehatan mental dan kohesi sosial.
2. Memahami Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Negara Hukum
Kebebasan berpendapat sering disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Padahal, konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Setiap hak warga negara selalu diiringi kewajiban untuk menghormati hak orang lain serta menjaga ketertiban umum.
Dalam konteks digital, kesadaran hukum menjadi kunci. Banyak kasus penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian berujung pada proses hukum karena pelakunya tidak memahami batas kebebasan berekspresi. Penegakan hukum melalui regulasi digital seharusnya tidak dipandang sebagai pembungkaman demokrasi, melainkan sebagai upaya menjaga ruang publik yang sehat.
Contoh nyata terlihat saat pandemi dan momentum pemilu, ketika hoaks kesehatan dan politik menyebar luas dan memicu kepanikan publik. Warga negara yang cerdas secara konstitusional akan berpikir kritis sebelum membagikan informasi karena sadar bahwa setiap tindakan digital memiliki konsekuensi yuridis.
3. Gerakan “Digital Bela Negara” sebagai Respons Ancaman Non-Militer
Bela negara tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai perjuangan fisik. Di era digital, hoaks, propaganda, dan radikalisme daring merupakan bentuk ancaman non-militer yang nyata. Ancaman ini tidak menghancurkan secara kasat mata, tetapi perlahan melemahkan identitas dan persatuan bangsa.
Generasi Z memiliki peran strategis sebagai digital citizens. Gerakan “Digital Bela Negara” dapat diwujudkan melalui produksi dan penyebaran konten positif yang menegaskan nilai persatuan, toleransi, dan kebanggaan terhadap Indonesia.
Contoh konkret terlihat dari kampanye anak muda yang mempromosikan UMKM lokal, budaya daerah, dan pariwisata nasional melalui media sosial. Daripada terjebak debat kusir yang memecah belah, generasi muda justru mengisi ruang digital dengan narasi konstruktif. Inilah bentuk bela negara yang relevan di era algoritma.
4. Mendorong Demokrasi Partisipatif melalui Platform Digital Sehat
Konstitusi menjamin partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis. Namun, minimnya ruang dialog yang sehat membuat aspirasi publik sering berakhir sebagai kemarahan di kolom komentar. Kondisi ini membuka celah bagi politik identitas dan manipulasi emosi publik.
Solusinya adalah pengembangan platform digital partisipatif yang berlandaskan nilai Pancasila. Platform ini dapat menjadi jembatan dialog antara pemerintah dan warga negara secara transparan dan beradab. Ketika generasi muda merasa dilibatkan, mereka akan memiliki rasa memiliki terhadap negara dan tidak mudah terhasut oleh narasi ekstrem.
5. Penguatan “Kelas Konstitusi” dengan Pendekatan Digital Kontekstual
Pendidikan Kewarganegaraan harus beradaptasi dengan realitas digital agar tetap relevan. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah penguatan program “Kelas Konstitusi” berbasis proyek dan literasi digital.
Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga dilibatkan dalam praktik nyata, seperti melakukan fact-checkingterhadap informasi di media sosial atau grup keluarga. Pendekatan ini membentuk mahasiswa sebagai agen perubahan sekaligus benteng terakhir dalam melawan hoaks di lingkungan terdekatnya.
Dampak dan Harapan bagi Masa Depan Bangsa
Implementasi solusi digital berbasis nilai konstitusi akan melahirkan warga negara yang cerdas secara digital, sadar hukum, dan berkarakter kebangsaan. Hoaks dan radikalisme tidak lagi mendapat ruang karena masyarakat memiliki daya tahan ideologis yang kuat.
Nilai-nilai konstitusi seharusnya tidak berhenti sebagai materi ujian, melainkan menjadi napas dalam setiap interaksi digital. Menjelang Indonesia Emas 2045, masa depan bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana generasi mudanya menjaga etika, persatuan, dan tanggung jawab di balik layar gawai.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah hoaks berbahaya, melainkan apakah kita akan terus menjadi penonton, atau memilih menjadi warga digital yang bertanggung jawab demi Indonesia yang bermartabat.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
