Dua Tahun Beruntun Raih Top GPR Award, Kementerian ATR/BPN Buktikan Komunikasi Publik yang Berdampak
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali meraih penghargaan Top GPR Award 2025 kategori “Kementerian” dari GPR Institute pada acara 5th GPR Forum 2025 & Award Ceremony Top Award 2025, Selasa (04/11/2025). Ini menjadi capaian dua tahun berturut-turut setelah sebelumnya, pada 2024, Kementerian ATR/BPN juga memperoleh penghargaan di kategori “Special Achievement for Kementerian”.
“Tahun lalu Kementerian ATR/BPN sudah mendapatkan GPR Award ini. Untuk memperkuat komunikasi publik, kita menerapkan strategi komunikasi dengan model PESO, sebagaimana diperkuat dalam Keputusan Menteri Nomor 1912 Tahun 2024. Ini berlaku bagi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang berjumlah 520 satker di Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (PMHAL) Biro Humas dan Protokol, Bagas Agung Wibowo, yang menerima penghargaan secara langsung mewakili Kepala Biro Humas dan Protokol.
Bagas Agung Wibowo menjelaskan, penerapan model komunikasi PESO, yaitu Paid, Earned, Shared, dan Owned Media, menjadi strategi komunikasi publik Kementerian ATR/BPN agar semakin terarah dan berdampak. Sebagai implementasinya, setiap satuan kerja diwajibkan melakukan publikasi One Day One News untuk disebarkan kepada media massa. Hal Ini dilakukan sebagai langkah dalam menghadapi berbagai tantangan kehumasan di era seperti saat ini.
“Banyak sekali tantangan dalam pelaksanaan strategi komunikasi ini. Salah satunya maraknya berita hoaks dan konten palsu yang menyesatkan masyarakat. Dibutuhkan konsistensi dan kolaborasi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN agar strategi komunikasi yang dijalankan mampu menghadirkan informasi publik yang kredibel, memperkuat citra positif lembaga, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat di seluruh penjuru tanah air,” ungkap Bagas Agung Wibowo.
Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN meraih final score 74,50% berdasarkan tiga metode penilaian, yaitu Digital Awareness Aspect, Digital Media dan Website Aspect, serta Social Media Aspect. Berdasarkan penilaian GPR Institute, terdapat lebih dari 370 ribu ulasan mengenai Kementerian ATR/BPN di internet dan dicari oleh rata-rata 1.300 lebih pengguna internet tiap bulannya.
Dalam satu tahun terakhir, pemberitaan soal Kementerian ATR/BPN di media online mencapai lebih dari 108 ribu kali, sementara laman resmi atrbpn.go.id dikunjungi sekitar 3,48 juta pengunjung setiap bulan.
Top GPR Award sendiri merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada kementerian, lembaga negara, komisi negara, LPNK, serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia, yang dinilai berhasil menjalankan praktik kehumasan pemerintah dalam membangun digital awareness, digital engagement, dan digital reputation.
Turut hadir dalam malam penghargaan ini, Menteri Agama, Nasaruddin Umar yang juga meraih Top GPR Figure Award 2025, perwakilan pimpinan kementerian/lembaga, serta sejumlah bupati/wali kota. Hadir mendampingi Kepala Bagian PMHAL, Kasubbag Pemberitaan dan Media, Arie Satya Dwipraja. (JR/FA)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
