Polemik seputar bantuan beras dari Uni Emirat Arab (UEA) kepada korban banjir di Kota Medan menyingkap lapisan problematik yang lebih dalam dari sekadar friksi administratif. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana diplomasi kemanusiaan Indonesia masih beroperasi dalam kerangka tata kelola yang bersifat proseduralistik, alih-alih responsif terhadap dinamika krisis. Dalam lanskap hubungan luar negeri kontemporer, respons negara terhadap bantuan kemanusiaan tidak lagi dibaca sebagai tindakan teknokratis semata, melainkan sebagai representasi kapasitas negara dalam mengelola solidaritas internasional secara strategis.
Secara konseptual, diplomasi kemanusiaan merupakan ekstensi dari soft power yang bertumpu pada produksi kepercayaan (trust-building) dan legitimasi moral dalam relasi antarnegara. Indonesia kerap memposisikan diri sebagai aktor normatif yang menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan solidaritas global dalam kebijakan luar negeri-nya. Namun, kasus Medan-UEA menunjukkan adanya diskrepansi antara artikulasi normatif tersebut dan praksis institusional di tingkat implementasi. Ketika bantuan kemanusiaan diperlakukan secara eksklusif dalam logika regulatif, dimensi diplomatiknya justru mengalami depolitisasi yang kontraproduktif.
Problem krusial dalam kasus ini terletak pada arsitektur tata kelola bantuan asing yang terfragmentasi. Relasi pusat-daerah memperlihatkan asimetri kewenangan yang belum disertai dengan mekanisme koordinasi krisis yang elastis. Pemerintah daerah berada dalam tekanan urgensi kemanusiaan, sementara otoritas diplomatik terpusat pada negara. Ketidakhadiran emergency governance framework yang adaptif menciptakan kondisi di mana respons negara terhadap bantuan asing menjadi ambigu, lamban, dan rentan disalahartikan oleh aktor eksternal.
Dalam perspektif reputasi diplomatik Indonesia, ambiguitas semacam ini memiliki implikasi simbolik yang signifikan. Negara donor dan organisasi kemanusiaan internasional mengevaluasi mitra tidak hanya melalui pernyataan kebijakan, tetapi melalui konsistensi respons institusional dalam situasi krisis. Respons yang terkesan defensif atau berbelit dapat mengikis persepsi Indonesia sebagai negara yang institutionally ready dalam mengelola kerja sama kemanusiaan lintas batas. Dalam jangka panjang, persepsi ini berpotensi memengaruhi intensitas dan pola keterlibatan mitra internasional dalam penanganan krisis di Indonesia.
Polemik ini memaksa pembacaan ulang terhadap konsepsi kedaulatan dalam konteks bantuan kemanusiaan. Kedaulatan tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai kontrol eksklusif negara atas wilayah dan prosedur, melainkan sebagai kapasitas untuk mengorkestrasi interaksi lintas aktor secara akuntabel. Negara-negara dengan tradisi diplomasi kemanusiaan yang mapan telah mengadopsi mekanisme conditional openness, yakni keterbukaan terukur terhadap bantuan asing tanpa kehilangan kontrol normatif. Indonesia, sejauh ini, masih menunjukkan kecenderungan defensif yang mencerminkan ketidaksiapan institusional, bukan kehati-hatian strategis.
Kasus Medan-UEA tidak dapat direduksi sebagai anomali kebijakan, melainkan sebagai simptom dari persoalan struktural dalam kebijakan luar negeri Indonesia di sektor kemanusiaan. Ia membuka ruang evaluasi terhadap absennya desain kebijakan yang mampu mensinergikan aktor negara, pemerintah daerah, dan organisasi non-negara dalam satu kerangka respons krisis yang koheren. Tanpa rekonstruksi tata kelola yang serius, diplomasi kemanusiaan Indonesia akan terus berada dalam posisi reaktif, bukan proaktif.
Kualitas diplomasi kemanusiaan tidak ditentukan oleh intensi normatif, melainkan oleh kapasitas institusional untuk mentransformasikan solidaritas global menjadi respons yang cepat, terkoordinasi, dan bermakna secara politik. Kasus Medan-UEA menegaskan bahwa tantangan utama Indonesia bukanlah absennya niat baik, melainkan keterbatasan dalam mengartikulasikan niat tersebut ke dalam desain kebijakan yang operasional. Dalam tatanan hubungan internasional yang semakin ditandai oleh krisis multidimensional, kegagalan membaca dimensi ini berisiko mereduksi posisi Indonesia dari aktor normatif menjadi sekadar penerima dinamika global.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
