Laporan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan terkait penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut mencapai 90 persen diduga tidak sesuai dengan data resmi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penyerapan anggaran MBG tercatat hanya sekitar 60 persen.
Kondisi ini dinilai menunjukkan kinerja Dr. Ir. Dadan Hindayana selaku Kepala BGN dan Irjen Pol. Sony Sanjaya selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi berada pada kategori buruk dalam pengelolaan program strategis pemerintah tersebut. Menurut sumber yang tidak bersedia disebutkan identitasnya, Kepala BGN (Dadan) dinilai tidak layak menerima penghargaan dari Presiden.
Penilaian tersebut didasarkan pada anggapan bahwa Dadan Hindayana dan Sony Sanjaya gagal mengawal pelaksanaan program Presiden (MBG) agar bebas dari praktik korupsi dan percaloan, serta tidak mampu mencapai target penyerapan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di Agreya Coffee, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/02/2026).
Di sisi lain, sebagian masyarakat menilai kebijakan penutupan pendaftaran mitra BGN berpotensi membuka ruang praktik suap. Iwan, aktivis PMII, menilai langkah penutupan pendaftaran tersebut sebagai kebijakan yang janggal. Ia menyatakan bahwa masih banyak anak Indonesia yang belum menerima manfaat program MBG.
Di wilayah Tambun Utara, misalnya, masih terdapat anak sekolah dasar, santri pesantren, lansia, peserta posyandu, serta ibu hamil dan menyusui yang belum mendapatkan layanan makan bergizi. Karena itu, penutupan pendaftaran dinilai tidak profesional dan mencerminkan buruknya kinerja BGN. Pernyataan tersebut juga disampaikan di Agreya Coffee.
Buruknya kinerja Kepala dan Wakil Kepala BGN, lanjut penilaian sejumlah pihak, turut tercermin dari aksi demonstrasi di kantor BGN oleh Aliansi Mahasiswa dan Aliansi Pecinta MBG pada Selasa (10/02/2026). Dalam aksi tersebut, peserta menyuarakan penolakan terhadap dugaan praktik percaloan dan suap dalam proses pembukaan dapur MBG.
Massa aksi menyerukan penghentian pungutan liar, percaloan, serta suap yang diduga dilakukan oleh oknum yang memiliki kewenangan mengaktifkan dan menonaktifkan titik dapur MBG. Mereka menegaskan agar praktik tersebut tidak merusak program Presiden yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya tidak membalas konfirmasi yang dilakukan awak media bahkan Naniek S. Deyang Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi memblokir nomof Whatssap Ketum Forum Penulis dan Wartawan Indonesia Rukmana, S.Pd,I., C.PLA yang berusaha mengkonfirmasi terkait kinerja buruk BGN, dugaan pungli, dan dugaan percaloan di tubuh BGN.
“Sebagai mantan jurnalis seharusnya Naniek Deyang welcome terhadap wartawan mengapa harus memblokir nomor saya, ada apa? Kami ingin program presiden berjalan sesuai peraturan dan perundang – undangan yang ada, saat ini banyak praktik – praktik dugaan suap, pungli dan percaloan dalam hal pendaftaran mitra BGN dan ini harus dijelaskan kepada publik”, tandas Rukmana.
“Apakah praktik – praktik seperti ini sengaja dibiarkan oleh Dadan dan Sony ?, atau mereka tidak mengetahui ? ini harus dijawab dan dibasmi, tapi dikonfirmasi saja tidak mau, mereka pengguna anggaran rakyat, wajar jika publik mengontrol kinerja mereka, jangan anti wartawan”, tegasnya.***
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
