Opini Politik Terkait Demo Kenaikan Tunjangan DPR yang menyebabkan Perpecahan Masyarakat, Aparat dan Pemerintah.
Pada tanggal 25 Agustus 2025, ribuan warga sipil dan mahasiswa Indonesia melakukan aksi protes di depan Gedung DPR RI, Jakarta, sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR yang dianggap berlebihan dan tidak peduli terhadap keadaan masyarakat. Aksi demonstrasi ini dipicu oleh usulan pemberian subsidi perumahan antara Rp 40 juta hingga Rp 70 juta, serta peningkatan dana reses dari Rp 400 juta menjadi Rp 702 juta. Meskipun subsidi perumahan pada akhirnya dibatalkan, DPR tetap melanjutkan kenaikan dana reses, yang memicu gelombang kritik tambahan dari masyarakat dan pengamat politik.
Pimpinan Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menyampaikan bahwa DPR “tidak sadar diri” dan terus saja memanfaatkan anggaran untuk kepentingan pribadi. Ironisnya, media internasional seperti Reuters ikut menyoroti kebijakan ini sebagai sebuah ironi dalam sistem demokrasi Indonesia.
Pendapat saya, Kenaikan kompensasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Agustus tahun 2025 memicu aksi unjuk rasa besar-besaran dan memperburuk ketidakpercayaan antara warga negara, pihak berwenang, dan pemerintah. Keputusan ini dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan menunjukkan kegagalan para politisi elite dalam memahami harapan masyarakat.
Bagaimana bisa rakyat miskin yang berjuang membayar Pajak yang semakin Tinggi sedangkan banyak rakyat diluar sana untuk makan saja sangat sulit, tapi Yang kaya ditambah makin kaya dan berjoget diatas penderitaan Rakyat.
Demo kemarin juga membuat Pihak Kepolisian dicitrakan semakin buruk, Karna lebih Berpihak pada Pemerintah dari pada melindungi Masyarakat. Ditambah viralnya Ojek Online Affan Kurniawan yang Tertabrak Salah satu Mobil Kepolisian di tengah kerumunan Demo yang panas. Serta kurangnya rasa kepedulian Hukum karna peristiwa itu malah membenarkan pihak Aparat.
Pandangan saya dari kejadian ini membuat hancurnya negara, ditengah Para rakyat yang membenci Aparat yang melindas rakyatnya serta bertunduk dibawah perintah pemerintah semakin membuat ketidak percayaan masyarakat terhadap pihak keamanan negara, Padahal Aparat bukan tidak mau melindungi masyarakat, tapi tugas dan kewajibannya yang mengikat untuk mengikuti Pemerintah dan Hukum. Tidak bisa juga membenci satu komunitas karna satu oknum yang bermasalah, mereka sama sama berjuang mencari nasi.
Kematian Ojek Online Affan Kurniawan harus menjadi pengingat bahwa politik bukan hanya sekadar tentang angka dan kekuasaan, tapi tentang kemanusiaan. Apabila politik kehilangan nilai-nilai kemanusiaan, maka demokrasi hanya akan menjadi formalitas tanpa makna. Negara yang hebat adalah negara yang mendengarkan rakyatnya, bukan yang menindas mereka demi kenyamanan sekelompok kecil yang berkuasa.
Kejadian ini memperlihatkan betapa pentingnya akuntabilitas dan perwakilan yang sesuai dalam sistem demokrasi. Badan legislatif yang tidak mewakili kepentingan masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Ketika kepercayaan itu hilang, maka stabilitas politik juga akan terancam. Aksi Demo kemarin bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah pertanda bahwa sistem sedang bermasalah.
Demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum, tetapi tentang partisipasi dan keadilan. Ketika suara masyarakat diabaikan, maka demokrasi berubah menjadi oligarki.
Baca Juga
Dan jika wakil rakyat lebih sibuk menghitung tunjangan daripada mendengarkan keluhan masyarakat, maka mungkin sudah saatnya kita mempertanyakan: siapa sebenarnya yang mereka wakili?
TUGAS PROYEK
Nama : Kerentia Meilyn
NIM : 2502026022
Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Mulawarman
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
