Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dijadwalkan menjadi salah satu pemateri kunci dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang akan digelar pada 11–12 Juni 2025 di Jakarta International Convention Center. Rencananya, Wamen Ossy akan menyampaikan paparan berjudul “Right Infrastructure in the Right Place: Spatial Planning for Impactful Infrastructure”.
Dalam topik tersebut, ia menekankan Rencana Tata Ruang dan pembangunan infrastruktur harus selaras agar menciptakan sinergi yang optimal dalam pembangunan nasional. “Saya juga akan menyoroti praktik-praktik baik serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat peran Kementerian ATR/BPN dalam ekosistem infrastruktur nasional,” ujar Wamen ATR/Waka BPN, Selasa (10/06/2025).
Lebih lanjut, Wamen Ossy menggarisbawahi Indonesia saat ini tengah menuju sistem tata kelola pertanahan dan tata ruang yang lebih modern, transparan, dan berpihak pada investasi. Menurutnya, legalitas lahan dan kepastian pemanfaatan ruang semakin menjadi prioritas dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.
“Pesan utama saya kepada para investor dan peserta konferensi ialah Kementerian ATR/BPN adalah mitra yang bisa diandalkan untuk menjamin bahwa lahan tersedia, aman, dan sesuai peruntukannya,” tegas Wamen Ossy.
Dalam kaitannya dengan target pertumbuhan ekonomi nasional, ia menegaskan bahwa sektor pertanahan dan tata ruang memiliki peran sentral sebagai akselerator pembangunan. Wamen Ossy akan memaparkan bagaimana perencanaan ruang yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, dan jaringan transportasi publik dapat mempercepat hilirisasi industri, menekan biaya logistik, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.
“Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh ketersediaan lahan yang siap bangun dan tata ruang yang mendukung produktivitas. Pertanahan dan tata ruang bukan hanya pendukung, tapi akselerator pertumbuhan,” jelas Wamen ATR/Waka BPN.
ICI 2025 merupakan momentum strategis untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, inklusif, dan ramah terhadap pembangunan infrastruktur jangka panjang. “Ini bukan hanya forum diskusi, tapi juga ajang konkret untuk membuktikan bahwa regulasi kita pro-pertumbuhan, institusi kita responsif, dan pemerintah hadir untuk memastikan investasi tumbuh di atas fondasi pertanahan dan tata ruang yang kokoh,” tutur Wamen Ossy.
Wamen Ossy lantas mengapresiasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) selaku pihak penyelenggara konferensi internasional ini. “Saya menyambut baik inisiatif Menko IPK, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran, dalam menyelenggarakan ICI. Kegiatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk mendorong kolaborasi global dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur nasional. Saya berharap forum ini dapat melahirkan gagasan-gagasan strategis yang membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (LS/JR)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
Baca Juga
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
