Plt. Dirjen PTPP menghadiri Rapat Koordinasi Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Hunian Sementara dan Hunian Tetap Pasca Bencana Hidrometeorologi Aceh
Banda Aceh- Plt. Dirjen PTPP menghadiri Rapat Koordinasi Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Hunian Sementara dan Hunian Tetap Pasca Bencana Hidrometeorologi Aceh Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah & Pengembangan Pertanahan, Embun Sari didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Tensa Nurdiyani menghadiri Rapat Koordinasi Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Hunian Sementara dan Hunian Tetap Pasca Bencana Hidrometeorologi Aceh. Turut hadir juga Kepala Subdirektorat Bina Pengadaan Tanah Wilayah I, Bambang Trihartanto Suroyo dan Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh, Arinaldi.
Rapat ini bertempat di Ruang Rapat Potensi Daerah I Setda Aceh Jl. T. Nyak Arief No.219 Banda Aceh. Rapat ini membahas tentang Langkah Pemerintah setelah Pasca Bencana Hidrometeorologi Aceh yaitu Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Hunian Sementara dan Hunian Tetap Pasca Bencana Hidrometeorologi Aceh.
Lahan Huntap harus memiliki status hukum yang jelas (clean and clear), aman dari risiko bencana (longsor, banjir, gempa), dekat dengan ekosistem sosial (fasilitas publik), serta memiliki akses logistik yang mudah.Proses Penyediaan melibatkan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, BNPB, Kementerian PKP, dan BPN. Tahapan dimulai dari usulan lahan, kajian geologis (BMKG/PVMBG), penetapan lokasi oleh Kepala Daerah, hingga proses pengurusan Sertipikat Hak Milik bagi penghuni.
Proses ini melibatkan koordinasi lintas instansi dalam beberapa fase: Tahapan Bantuan: Dimulai dari surat permohonan Bupati/Walikota, kajian geologis oleh BMKG/PVMBG, hingga penetapan lokasi (Penlok). Masa Rehabilitasi & Rekonstruksi: Fokus pada sosialisasi kepada warga terdampak, penetapan SK calon penghuni, dan pengurusan sertipikat Hak Milik bagi penghuni. Skema Sertipikasi: Pendaftaran tanah dilakukan melalui jalur Sistematis (PTSL atau Redistribusi lahan) maupun Sporadik (rutin atau lintas sektor). Rapat koordinasi dan fasilitasi ini rutin dilakukan dengan berbagai stakeholders baik internal maupun eksternal dalam rangka menyamakan persepsi dan pandangan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah di seluruh indonesia.
#ditjenptpp
#sobatptpp
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
