Politeknik Negeri Medan pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berkolaborasi bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan dalam penguatan demokrasi dan partisipasi masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan, Kamis (7/5), dengan mengangkat tema “Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu”.

Kegiatan ini dipimpin oleh Yupi Sasmita Dewi, M.Si selaku Ketua PKM bersama tim pengabdian yang terdiri dari Anwar Fuad Alamsyah Lubis, M.A.P., Amalia Rahmadani Ilham, S.Sos., M.Si., Ulfa Erfendy, M.Ikom., dan Khairi Anshor, S.H., M.H. Tim tersebut merupakan gabungan dosen dari bidang keilmuan kebijakan publik, ilmu komunikasi, dan ilmu hukum yang bertandang ke kantor Bawaslu Kota Medan mewujudkan langkah kongkret dalam kolaborasi edukatif sistem pengawasan pemilu.

Pelaksanaan kegiatan turut dihadiri Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan, David Reynold, beserta jajaran. Selain itu, kegiatan juga melibatkan mahasiswa Politeknik Negeri Medan sebagai bagian dari peserta diskusi dan penguatan literasi pengawasan pemilu.

Kegiatan ini dibuka Anwar Fuad Alamsyah Lubis sebagai perwakilan dosen PKM Politeknik Negeri Medan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan atas sambutan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tersebut.

“Kerja sama seperti ini penting untuk membangun ruang dialog antara akademisi dan praktisi. Perguruan tinggi tidak hanya hadir sebagai institusi pendidikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut memperkuat literasi pemilu dan partisipasi publik,” ujar Fuad.

Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara kampus dan lembaga pengawas pemilu perlu terus diperkuat melalui kegiatan yang bersifat substantif dan berkelanjutan. Menurutnya, penguatan pengawasan pemilu tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga membutuhkan dukungan edukasi politik, literasi demokrasi, dan partisipasi masyarakat yang kritis.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan, David Reynold, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan perguruan tinggi secara langsung di lingkungan Bawaslu Kota Medan.

“Baru kali ini kami mendapatkan kunjungan secara langsung dari institusi perguruan tinggi yang hadir tidak hanya sekadar bersilaturahmi, tetapi juga memberikan pemikiran, masukan, serta penguatan kelembagaan kepada Bawaslu Kota Medan. Ini menjadi kebanggaan dan energi positif bagi kami,” ujar David.

Menurut David, pengawasan pemilu tidak dapat dilakukan oleh lembaga pengawas semata. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar penguatan demokrasi dapat berjalan secara lebih efektif dan partisipatif.

“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga kualitas demokrasi. Kami membutuhkan dukungan dari akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, media, dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun pengawasan pemilu yang lebih kuat dan partisipatif,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, dari pihak Bawaslu Kota Medan, Fachril Syahputra turut menyampaikan materi mengenai kondisi penanganan pelanggaran selama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak. Ia menjelaskan bahwa berbagai bentuk pelanggaran masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan demokrasi.

“Pelanggaran pemilu masih menjadi tantangan yang kompleks. Mulai dari politik uang, penyebaran hoaks, hingga persoalan netralitas masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada,” jelas Fachril.

Ia menambahkan bahwa penguatan pengawasan partisipatif menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah dan meminimalkan berbagai bentuk pelanggaran tersebut. Menurutnya, masyarakat memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan dinamika sosial dan politik di lapangan.

Pada kegiatan tersebut, Ketua PKM sekaligus pemateri utama, Yupi Sasmita Dewi menyampaikan berbagai pandangan akademik mengenai penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dari perspektif kebijakan publik.

Yupi Sasmita Dewi, M.Si saat menyampaikan materi mengenai penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dari perspektif kebijakan publik di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan.

Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa pengawasan pemilu perlu dipahami tidak hanya sebagai aktivitas kelembagaan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kebijakan publik yang perlu melibatkan masyarakat secara aktif.

“Jika kita berbicara tentang penguatan partisipasi masyarakat, maka yang perlu dibangun bukan hanya keterlibatan formal, tetapi bagaimana partisipasi itu benar-benar menghasilkan dampak nyata terhadap kualitas demokrasi,” ujarnya.

Dalam penjelasannya, Yupi mengaitkan pengawasan pemilu dengan konsep Public Value, yaitu bagaimana sebuah kebijakan harus mampu menciptakan nilai dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pengawasan pemilu tidak cukup hanya diukur dari banyaknya kegiatan atau tingkat partisipasi secara administratif, tetapi juga dari sejauh mana partisipasi tersebut mampu meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas demokrasi.

Selanjutnya, dalam pemaparan materinya, Yupi turut menjelaskan bahwa dalam jika melihat konteks partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menggunakan kacamata kebijakan publik, maka masyarakat tidak cukup hanya berperan pada 1 siklus saja yakni monitoring, namun juga harus terlibat pada siklus lainnya yaitu evaluasi dan akuntabilitas. Karena, keseluruhan rangkaian mekanisme tersebut krusial dalam pemilu untuk memastikan seluruh tahapan berjalan jujur, adil, efisien, dan sesuai aturan hukum.

“Partisipasi masyarakat sering kali berhenti pada kegiatan pelaporan. Padahal, masyarakat juga perlu didorong menjadi bagian dari kegiatan evaluasi dan penguatan akuntabilitas sistem pengawasan pemilu itu sendiri,” jelasnya.

Sebagai penutup materi, Yupi Sasmita Dewi, M.Si juga mencetuskan gagasan mengenai model kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga pengawas pemilu yang bersifat partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis pengetahuan.

Menurutnya, kerja sama antara kampus dan Bawaslu tidak seharusnya berhenti pada agenda formal atau kegiatan seremonial semata, tetapi perlu diarahkan menjadi ruang kolaborasi yang mampu menghasilkan penguatan demokrasi secara nyata.

“Jika kolaborasi ini terus berlanjut, saya melihat peluang bersama untuk membangun model penguatan pengawasan yang tidak hanya partisipatif, tetapi juga berkelanjutan dan berbasis pengetahuan. Jadi bukan sekadar kegiatan formal, tetapi benar-benar menjadi ruang sinergi antara akademisi dan praktisi dalam memperkuat demokrasi,” ujarnya.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Bawaslu Pemilu Polmed