Artikel | Lingkungan & Kebijakan Global | Jayapura, 7 Juni 2026

Jauh sebelum nama Papua disebut dalam pidato-pidato pemimpin dunia di forum COP atau sidang PBB, para aktivis lingkungan dari berbagai penjuru dunia telah lama menaruh perhatian pada pulau yang menyimpan hutan tropis terluas kedua di bumi ini. Kini, dengan angka deforestasi yang melonjak 348 persen hanya dalam satu tahun — dari 17.341 hektar pada 2024 menjadi 77.678 hektar pada 2025 — Papua resmi menjadi episentrum krisis lingkungan global yang tak bisa lagi diabaikan.

Organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO) internasional dan lokal kini bergerak dalam satu gelombang advokasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dari Jayapura hingga Amsterdam, dari Sorong hingga Jenewa, Papua menjadi kata kunci yang terus bergema di ruang-ruang perundingan iklim dan hak asasi manusia dunia.

Hutan Terakhir yang Menjadi Taruhan Dunia

Indonesia adalah salah satu dari tiga negara pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, bersama Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Di antara gugusan pulau Nusantara, Papua menyimpan sekitar 40 persen dari total hutan primer yang tersisa di Indonesia — menjadikannya benteng terakhir biodiversitas tropis yang memiliki nilai strategis bagi keseimbangan iklim bumi secara keseluruhan.

Namun benteng itu kini sedang tergerus dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Antara tahun 1990 hingga 2022, Papua kehilangan lebih dari 256.000 hektar hutan, menghasilkan emisi karbon sebesar 368 juta ton CO₂. Deforestasi tidak hanya memicu kerusakan ekosistem, tetapi juga menjadi alat perampasan ruang hidup masyarakat adat tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC).

Data terbaru Status Deforestasi Indonesia 2025 (STADI 2025) yang dirilis oleh Auriga Nusantara menunjukkan bahwa Papua menjadi wilayah dengan lonjakan deforestasi paling mencolok. Pada 2025, deforestasi di wilayah ini mencapai 77.678 hektare, meningkat drastis dari 17.341 hektare pada 2024 — kenaikan yang setara dengan lonjakan sekitar 348 persen, sekaligus menjadi ekspansi deforestasi terluas secara absolut tahun ini.

NGO: Dari Pengawas Lokal ke Aktor Geopolitik

Yang menarik dari dinamika Papua hari ini bukan sekadar skala kerusakannya, melainkan bagaimana jaringan NGO — dari tingkat kampung hingga sidang internasional — berhasil mengangkat isu ini menjadi agenda geopolitik. Ketika dua perwakilan masyarakat adat Suku Awyu dan Suku Moi mendatangi Mahkamah Agung pada 22 Juli 2024, mereka didukung oleh koalisi besar yang terdiri dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), Pusaka Bentala Rakyat Papua, Greenpeace Indonesia, Satya Bumi, LBH Papua, WALHI, WALHI Papua, PILNet Indonesia, Elsam, dan Perkumpulan HuMa Indonesia.

Koalisi ini berhasil mengumpulkan lebih dari 253.823 tanda tangan petisi yang diserahkan ke Mahkamah Agung — sebuah bukti bahwa isu Papua telah berhasil keluar dari batas geografisnya dan menjadi kepedulian publik yang lebih luas. Meskipun Mahkamah Agung akhirnya menolak kasasi Suku Awyu, perjuangan ini telah menorehkan preseden penting dalam sejarah advokasi lingkungan Indonesia.

Dalam menghadapi kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi di atas kelestarian lingkungan, EcoNusa berperan sebagai watchdog yang mengkritisi arah kebijakan pemerintah, dan secara konsisten mengadvokasi pentingnya perlindungan hutan serta hak-hak masyarakat adat melalui berbagai mekanisme persuasi dan tekanan. Melalui Atlas Papua, EcoNusa menyediakan platform digital untuk memantau deforestasi secara real-time, memberikan transparansi publik.

Di sisi lain, WALHI Papua memposisikan diri sebagai garda terdepan di lapangan. Organisasi ini secara aktif mendampingi masyarakat adat yang terdampak investasi perkebunan sawit, melakukan audiensi langsung ke kantor bupati, serta membangun tekanan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di atas tanah ulayat tanpa persetujuan pemilik adat.

Greenpeace Indonesia turut memperkuat front ini melalui jalur investigasi dan kampanye internasional. Strategi jaringan advokasi transnasional yang dibangun Greenpeace bertujuan membentuk kesepahaman bahwa isu deforestasi di Papua perlu mendapatkan perhatian lebih dari NGO-NGO lain, dengan satu keyakinan bersama bahwa ekspansi hutan dan lahan gambut oleh perkebunan kelapa sawit harus dihentikan.

Proyek Strategis Nasional: Titik Api Baru

Salah satu isu paling memanas yang kini menjadi fokus radar NGO dunia adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan — rencana pembukaan lahan seluas sekitar 2 juta hektar untuk food estate dan energi yang mencakup wilayah hutan, rawa, dan savana.

Ancaman terbesar dari PSN Merauke ada di depan mata: hingga Juni 2025, sepanjang 40 km dari total 135 km jalan yang direncanakan telah selesai dibangun. Jalan ini akan terhubung dengan jaringan Jalan MIFEE dan Jalan Trans Papua guna membuka akses ke hutan dan lokasi transmigrasi yang selama ini belum tersentuh. Grup Jhonlin, Fangiono, dan Salim merupakan aktor utama deforestasi di Papua.

Kelapa sawit menjadi pendorong deforestasi terbesar kedua pada 2024 dengan pembukaan lahan seluas 3.577 hektar yang sebagian besar berada di Sorong. Hingga pertengahan 2025, pembukaan lahan kelapa sawit telah menyamai angka di tahun sebelumnya.

NGO-NGO ini menilai bahwa pemerintah pusat seakan mengabaikan dampak sosial dan lingkungan dari keberadaan investor di Tanah Papua, dan hanya mementingkan investasi dibanding dampak yang merusak tatanan kehidupan masyarakat adat. Mereka mendesak pemerintah melakukan evaluasi dan peninjauan menyeluruh seluruh izin perusahaan di Tanah Papua, serta mendorong pelaksanaan AMDAL secara terbuka dengan melibatkan masyarakat adat pemilik tanah.

Jalan Panjang: Antara Harapan dan Kenyataan

Di tengah tekanan yang semakin berat, NGO-NGO ini terus berinovasi. EcoNusa bekerja bersama masyarakat adat untuk meningkatkan taraf ekonomi dan ketahanan pangan tanpa merusak ekosistem hutan, pesisir, dan laut Tanah Papua dengan membentuk kewirausahaan sosial lingkungan yang dinamai KOBUMI. Misi KOBUMI adalah meningkatkan daya saing komoditas sekaligus kesejahteraan masyarakat adat berdasarkan sistem koperasi multi-pihak yang berfokus pada pengembangan nilai komoditas dan produk khas Indonesia Timur.

EcoNusa memfokuskan peningkatan ekonomi masyarakat dengan melihat potensi-potensi masyarakat adat sebagai tumpuan ekonomi — mengembangkan buah cokelat di Mamberamo, Kepulauan Yapen, dan Nabire Papua Tengah, serta kelapa menjadi kopra di Kabupaten Sarmi — dengan komitmen untuk membantu masyarakat agar tidak merusak hutan tetapi memanfaatkan apa yang ada.

WALHI Papua terus bergerak di front hukum, mendampingi masyarakat Namblong, Awyu, dan puluhan komunitas adat lainnya yang tanahnya terancam. Sementara Greenpeace memastikan setiap pelanggaran terekam dalam citra satelit dan dipublikasikan ke hadapan dunia, menciptakan tekanan reputasi yang semakin sulit diabaikan oleh korporasi maupun pemerintah.

Bagi EcoNusa, potensi besar hutan di tanah Papua adalah garda dan benteng terakhir di Indonesia, bahkan dunia — sehingga isu ini bukan sekadar urusan lokal, melainkan tanggung jawab peradaban global.

Papua kini bukan sekadar nama di peta. Ia adalah simbol dari pertarungan terbesar abad ini: antara logika pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan keberlangsungan hidup ekosistem bumi jangka panjang. Dan di garis depan pertarungan itu, para aktivis NGO — dengan segala keterbatasan dan keberanian mereka — terus berdiri tegak.

Sumber: Auriga Nusantara (STADI 2025) · EcoNusa Foundation · WALHI Papua · Pusaka Bentala Rakyat · Greenpeace Indonesia · Global Research and Innovation Journal

#DeforestasiPapua #WALHIPapua #EcoNusa #NGOLingkungan #MasyarakatAdat #HutanTropis #IklimGlobal

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: hutan papua