Fenomena tumpukan sampah yang kembali mencuat ke permukaan bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan cermin nyata dari rendahnya kesadaran kolektif masyarakat dan ketegasan pemerintah yang melemah. Tidak heran banyak komunitas seperti Pandawara Group —sekelompok anak muda peduli lingkungan terpaksa turun tangan membersihkan sungai, pantai, dan kawasan publik. Tetapi, ketika relawan menjadi garda terdepan penanganan sampah, sesungguhnya ada yang jauh lebih rusak daripada tumpukan plastik dan limbah: sistem kita.

Data terbaru memperlihatkan betapa berat beban persoalan ini. Menurut laporan tahun 2024, timbulan sampah nasional mencapai angka sekitar 35,01 juta ton per tahun. Di sisi lain, dari total sampah tersebut hanya sekitar 38,78% yang berhasil dikelola dengan baik sisanya, lebih dari 61 persen, masih belum tertangani. Artinya, setiap tahun jutaan ton sampah tetap berisiko mencemari lingkungan, merusak ekosistem, menyumbang ke pencemaran sungai, laut, dan bahkan meningkatkan peluang bencana banjir.

Yang lebih mencemaskan: sebagian besar sampah itu berasal dari rumah tangga sumber yang mestinya bisa dikendalikan oleh masyarakat sendiri. Sebuah riset baru juga menunjukkan bahwa sekitar 83% rumah tangga di Indonesia belum melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah. Artinya: perilaku membuang sampah tanpa memilah masih menjadi norma di banyak keluarga menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata fasilitas, tetapi kesadaran.

Setiap kali Pandawara atau komunitas peduli lingkungan mengunggah aksi bersih-bersih, masyarakat tersentak sejenak — tapi kemudian kembali melanjutkan kebiasaan lama. Komentar seperti “biar mereka saja yang bersihin” pun muncul, menggambarkan mentalitas abai dan rasa tanggung jawab yang dipindahkan ke orang lain. Padahal, membuang sampah sembarangan bukan sekadar masalah estetika — ini adalah soal kesehatan, ekosistem, dan masa depan generasi selanjutnya.

Namun, kita tidak boleh hanya menyalahkan masyarakat. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga punya tanggung jawab besar. Data menunjukkan bahwa dari total timbulan sampah nasional, banyak yang tetap tidak terkelola meskipun telah tersedia TPA, TPS 3R, fasilitas bank sampah, dan sistem pengolahan lainnya. Di banyak daerah, praktik open-dumping, minimnya fasilitas pemilahan dan daur ulang, serta kurangnya pengawasan membuat persoalan sampah terus berulang. Ketika area sudah dibersihkan seperti oleh Pandawara — hanya hitungan waktu sebelum kembali kotor, karena tidak ada keberlanjutan dari sistem pengelolaan.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa sebagian besar sampah adalah sampah organik atau sisa makanan — jenis limbah yang sebenarnya bisa dikelola dengan relatif mudah melalui pemilahan, pengomposan, atau daur ulang. Namun fakta bahwa mayoritas rumah tangga belum memilah sampah menunjukkan bahwa kita belum serius menjadikan pengelolaan sampah sebagai budaya.

Dengan gambaran itu, solusi bukan lagi sekadar opsi melainkan kebutuhan mendesak. Kita perlu membangun ulang paradigma: sampah bukan beban relawan atau pemerintah sendiri, tetapi tanggung jawab bersama. Pertama, edukasi lingkungan harus dijadikan bagian nyata dari kehidupan sehari-hari: keluarga, sekolah, lingkungan RT/RW bukan sekadar slogan saat Hari Kebersihan atau peringatan. Anak-anak perlu diajarkan sejak dini bahwa sampah bisa bernilai, jika dikelola dengan benar: dipilah, dikompos, didaur ulang.

Kedua, sistem pengelolaan sampah harus benar-benar diperkuat. Pemerintah perlu memastikan fasilitas seperti TPS 3R, bank sampah, komposting, tersedia secara memadai dan bisa diakses masyarakat. Sampah organik dan sampah yang bisa didaur ulang tidak boleh langsung dibuang ke TPA. Dengan demikian, beban TPA bisa diminimalkan dan nilai ekonomi bisa tercipta dari limbah.

Selanjutnya, penegakan aturan tidak bisa bersifat tebang pilih atau hanya simbolis. Pemerintah harus menunjukkan ketegasan: denda bagi pelanggar pembuangan sampah sembarangan, pengawasan berkala di titik rawan, serta kampanye terus-menerus agar masyarakat menyadari tanggung jawabnya. Regulasi tanpa implementasi nyata hanya akan menjadi basa-basi.

Lebih jauh lagi, kolaborasi aktif antara pemerintah, komunitas lokal, dan masyarakat harus dijalin. Komunitas seperti Pandawara bisa difasilitasi bukan hanya dipuji ketika viral — tetapi dijadikan bagian dari sistem pengelolaan lingkungan. Pemerintah bisa mendukung dengan alat, logistik, dan sistem angkut sampah, sedangkan masyarakat menjaga konsistensi kebersihan di lingkungan masing-masing.

Jika semua elemen ini berjalan bersama, maka kita bisa mengubah sampah dari beban menjadi sumber daya: sisa makanan menjadi kompos, sampah plastik menjadi bahan daur ulang/kreatif, dan limbah rumah tangga lainnya bisa dikelola secara sistemik. Dengan demikian, tumpukan sampah tidak akan terus menggunung, sungai dan pantai tidak akan terus tercemar, dan komunitas seperti Pandawara tidak akan terus kewalahan.

Pada akhirnya, persoalan sampah adalah cerminan ketangguhan bangsa. Ketika sampah menggunung, itu bukan hanya menunjukkan kerusakan lingkungan, tetapi juga menunjukkan bahwa kesadaran dan ketegasan kita sebagai masyarakat masih lemah. Pandawara telah membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari sekelompok anak muda dengan tekad dan kepedulian. Tetapi mereka tidak boleh menjadi penopang utama masalah sebesar ini. Jika masyarakat tetap acuh, dan pemerintah tetap longgar, maka tumpukan sampah akan terus menjadi cermin jujur — bahwa kita sebagai bangsa belum benar-benar peduli, dan belum serius. Indonesia membutuhkan masyarakat yang sadar, pemerintah yang tegas, dan sistem yang bekerja. Tanpa itu semua, lingkungan bersih hanya akan tetap menjadi mimpi.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: sampah sampah menggunung