SIARAN BERITA (23/03/26) – Dalam sistem demokrasi, keberadaan warga negara yang memahami hak dan kewajibannya memegang peranan yang sangat penting. Seorang warga negara yang demokratis tidak hanya sekadar memahami konsep demokrasi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat terlihat dari sikap menghargai perbedaan pendapat, aktif dalam kehidupan sosial, serta terbuka terhadap berbagai pandangan yang ada. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, dibutuhkan peran dari berbagai pihak, salah satunya melalui administrasi publik yang berperan dalam mengelola kebijakan di bidang pendidikan.
Administrasi publik menempati peran penting dalam menyusun sekaligus menjalankan kebijakan pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membekali generasi muda agar mampu menjalankan perannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Melalui kebijakan yang dirancang dengan baik, nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, keadilan, dan partisipasi dapat ditanamkan sejak dini, sehingga tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari.
Dalam praktiknya, pendidikan kewarganegaraan telah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Materi yang diajarkan mencakup berbagai aspek, seperti hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, serta hukum dan konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya yang berkelanjutan dalam membentuk masyarakat yang sadar akan nilai-nilai demokrasi melalui jalur pendidikan formal.
Meski demikian, ada fenomena yang menarik untuk dicermati, yakni proses pembelajaran yang masih cenderung menitikberatkan pada aspek teori. Dalam praktiknya, peserta didik sering kali lebih memahami konsep dibandingkan mengaplikasikannya secara langsung. Sebagai contoh, di lingkungan kampus, kegiatan seperti diskusi kelas atau organisasi sebenarnya dapat menjadi wadah untuk melatih sikap demokratis, namun pemanfaatannya belum selalu maksimal. Kondisi ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan dapat menjadi bahan refleksi bersama agar proses pembelajaran ke depan semakin relevan dengan kehidupan nyata dan lebih aplikatif.
Di sisi lain, kemajuan era digital turut menghadirkan dinamika baru dalam praktik demokrasi. Kemudahan akses terhadap informasi membuka peluang yang besar bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, namun di saat yang sama juga menuntut kemampuan literasi yang memadai agar informasi dapat disikapi dengan bijak. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membekali masyarakat dengan kemampuan berpikir kritis serta sikap tanggung jawab, baik dalam menerima maupun menyampaikan informasi.
Pada akhirnya, peran administrasi publik dalam membentuk warga negara yang demokratis tidak bisa dianggap hanya sebagai formalitas semata. Justru, peran ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya dukungan dari lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu melahirkan generasi yang aktif, berpikir kritis, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan demokrasi.
Ditulis Oleh:
fakhrun nisa’izza tsani, Administrasi Publik, Universitas Negeri Yogyakarta
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer
