Perubahan kurikulum yang datang silih berganti sebenarnya dimaksudkan untuk memajukan pendidikan kita. Tapi realitanya, banyak sekolah malah kewalahan mengikuti arah kebijakan yang begitu cepat yang membuat guru dan siswa sering merasa “kaget” karena aturan baru muncul terus, sementara kondisi sekolah belum benar-benar siap. Akhirnya, terjadi pembaruan kurikulum lebih terasa seperti kejar-kejaran dari pada perbaikan yang tenang dan terarah. Pemerintah sering mengeluarkan kebijakan baru untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman, termasuk literasi digital, keterampilan abad 21 dan pembelajaran berbasis kompetensi.
Perbedaan ritme ini makin terlihat ketika pemerintah mulai mendorong sistem belajar yang serba digital, banyak sekolah belum punya perangkat atau fasilitas memadai, koneksi internet sering bermasalah, dan kemampuan guru dalam mengoperasikan teknologi belum merata. Kebijakan sudah melaju tapi kemampuan sekolah masih terhambat. Bukannya tidak mau berubah, tetapi langkahnya belum secepat yang diharapkan.
Di sisi lain, guru jadi pihak yang paling merasa terbebani mereka harus cepat belajar hal baru, menyiapkan materi digital, menyesuaikan cara mengajar dan tetap mengajarkan tumpukan administrasi. Situasi ini yang membuat banyak guru kelelahan karena harus menyeimbangkan berbagai tuntutan. Padahal, idealnya pembaruan kurikulum bisa membuat guru lebih leluasa berkreasi, bukan justru kewalahan.
Ketidaksinkronan ini menjadi masalah mendesak karena berdampak langsung kepada kualitas pembelajaran, siswa bisa kehilangan kesempatan belajar yang efektif dan relevan sementara guru menghadapi tekanan dari target kebijakan yang harus dipenuhi. Terdapat juga kesenjangan antarsekolah juga semakin kelihatan, contohnya sekolah di kota besar umumnya dapat menyesuaikan diri lebih cepat karena fasilitas yang memadai. Sedangkan sekolah di daerah terpencil sering harus berjuang keras untuk mengikuti standar yang sama. Akibatnya, kualitas pembelajaran jadi tidak seimbang. Maka kurikulum yang tujuannya untuk menyamaratakan justru bisa menambah jurang perbedaan.
Oleh karena itu, pembaruan kurikulum bukan hanya soal membuat aturan baru. Tetapi yang lebih penting adalah memastikan sekolah, guru dan siswa benar-benar siap menjalankan perubahan. Pemerintah perlu memperkuat pelatihan, meratakan fasilitas dan mengurangi tugas administratif guru agar mereka bisa fokus mengajar. Kalau kebijakan dan kondisi lapangan tidak berjalan beriringan, kurikulum sebagus apa pun tidak akan memberi hasil yang maksimal. Dengan pendekatan yang tepat, ketidaksinkronan antara kebijakan kurikulum yang cepat dikeluarkan lebih selaras dengan kemampuan sekolah, sehingga pendidikan menjadi lebih adaptif, inovatif dan berkelanjutan. Pada akhirnya, keselarasan ini bukan hanya penting bagi guru dan sekolah tetapi juga menentukan kesiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan masyarakat yang dinamis.
Nama: Dea Adelia
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi
Universitas Negeri Padang
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
