Setiap tanggal 20 November, dunia memperingati Hari Anak Sedunia sebagai bentuk kepedulian terhadap hak dan kesejahteraan anak. Peringatan ini sering diwarnai dengan berbagai kegiatan simbolik, mulai dari kampanye hingga program edukatif. Namun, jika melihat kondisi yang terjadi saat ini, muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari: apakah anak-anak di Indonesia benar-benar sudah terlindungi?

Pertanyaan ini terasa semakin relevan ketika melihat maraknya kasus kekerasan terhadap anak. Dalam sebuah tulisan opini di Tandamata Bandung disebutkan bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi “darurat kekerasan terhadap anak” (Bintari, 2023). Istilah ini tidak muncul tanpa alasan. Berbagai kasus kekerasan yang terus meningkat menunjukkan bahwa anak masih menjadi kelompok yang rentan dalam kehidupan sosial.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di lingkungan yang seharusnya aman seperti rumah dan sekolah. Situasi ini menggambarkan bahwa perlindungan anak belum berjalan secara optimal. Anak sering kali tidak memiliki ruang untuk menyuarakan pengalaman yang mereka alami, sehingga banyak kasus yang tidak terungkap atau terlambat ditangani.

Upaya perlindungan sebenarnya sudah banyak dibicarakan. Dalam artikel lain dari Tandamata Bandung dijelaskan bahwa perlindungan anak membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga negara (Bintari, 2022). Tanpa keterlibatan bersama, perlindungan anak akan sulit terwujud secara nyata.

Masalahnya, kesadaran kolektif tersebut belum sepenuhnya terbentuk. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak orang yang menganggap kekerasan sebagai hal biasa, terutama jika dikaitkan dengan disiplin atau pola asuh. Cara pandang seperti ini justru memperparah kondisi, karena kekerasan menjadi sesuatu yang dianggap wajar.

Peran media juga menjadi bagian penting dalam membentuk pemahaman masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khairina dan tim, pemberitaan tentang kekerasan anak cenderung disajikan dalam bentuk straight news yang hanya menampilkan fakta tanpa pendalaman yang memadai (Khairina et al., 2025). Informasi memang tersampaikan, tetapi tidak selalu memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat.

Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa media belum sepenuhnya menerapkan pedoman peliputan anak. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan potensi terbukanya identitas anak, baik secara langsung maupun tidak langsung (Khairina et al., 2025)Hal ini tentu menjadi perhatian, karena pemberitaan yang tidak sensitif dapat berdampak pada kondisi psikologis anak sebagai korban.

Perlindungan anak juga tidak bisa dipisahkan dari lingkungan tempat mereka tumbuh. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal pengabdian masyarakat, disebutkan bahwa anak membutuhkan stimulasi yang tepat untuk mengembangkan potensi, terutama pada masa golden age (Yuliani et al., 2024) Lingkungan yang mendukung akan membantu anak tumbuh dengan lebih optimal, baik secara fisik maupun psikologis.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan mencegah kekerasan, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan anak berkembang dengan baik. Anak membutuhkan ruang yang aman untuk belajar, bermain, dan mengekspresikan diri. Tanpa lingkungan yang mendukung, potensi anak akan sulit berkembang secara maksimal.

Dalam konteks kebijakan, pemerintah sebenarnya telah menunjukkan komitmen terhadap perlindungan anak. Dalam artikel yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara disebutkan bahwa anak yang terlindungi merupakan kunci bagi kemajuan bangsa (Marzella, 2025). Pernyataan ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga bagian dari pembangunan nasional.

Upaya perlindungan anak juga diperkuat melalui strategi komunikasi pemerintah dalam menyediakan layanan pengaduan. Layanan SAPA 129 hadir sebagai sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan. Program ini menjadi bagian dari strategi komunikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memperluas akses perlindungan bagi korban (Yusuf et al., 2025).

Namun, antara kebijakan dan realitas sering kali terdapat perbedaan. Banyak program perlindungan anak yang belum berjalan secara maksimal di tingkat masyarakat. Kurangnya koordinasi antar pihak, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran menjadi tantangan yang masih dihadapi.

Selain itu, tantangan perlindungan anak juga semakin kompleks di era digital. Anak tidak hanya menghadapi risiko di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital. Bentuk kekerasan seperti perundungan daring dan eksploitasi digital menjadi ancaman yang semakin nyata. Sayangnya, literasi digital masyarakat belum merata, sehingga banyak kasus yang tidak tertangani dengan baik.

Dalam kajian lain yang membahas perlindungan anak, ditegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (Yuliani et al., 2024). Hak ini seharusnya menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Namun, implementasinya masih membutuhkan penguatan di berbagai sektor.

Jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, persoalan perlindungan anak juga berkaitan dengan kualitas pembangunan manusia secara keseluruhan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak aman cenderung mengalami hambatan dalam perkembangan emosional dan sosial. Hal ini tentu akan berdampak pada masa depan mereka, termasuk dalam hal pendidikan dan kemampuan beradaptasi di masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak bisa dipandang sebagai isu yang berdiri sendiri. Ada keterkaitan dengan faktor ekonomi, pendidikan, hingga budaya yang berkembang di masyarakat. Ketika faktor-faktor tersebut tidak berjalan seimbang, maka anak akan menjadi pihak yang paling terdampak.

Di sisi lain, penting juga untuk melihat bagaimana suara anak masih sering terpinggirkan dalam pengambilan keputusan. Anak jarang dilibatkan dalam diskusi yang berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri. Padahal, mendengarkan perspektif anak dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Melihat berbagai kondisi tersebut, peringatan Hari Anak Sedunia seharusnya menjadi momen refleksi yang lebih mendalam. Tidak cukup hanya dengan merayakan, tetapi juga perlu melihat kembali apa yang masih menjadi kekurangan. Apakah anak-anak sudah benar-benar merasa aman? Apakah hak-hak mereka sudah terpenuhi?

Jawaban dari pertanyaan tersebut mungkin belum sepenuhnya memuaskan. Perlindungan anak di Indonesia masih berada dalam proses yang panjang. Ada upaya yang sudah dilakukan, tetapi hasilnya belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak membutuhkan komitmen yang berkelanjutan.

Peran keluarga menjadi sangat penting sebagai lingkungan pertama bagi anak. Sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang belajar yang aman. Media diharapkan mampu menyampaikan informasi secara lebih sensitif dan edukatif. Pemerintah pun perlu memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar dapat dirasakan oleh anak-anak.

Pada akhirnya, Hari Anak Sedunia bukan sekadar peringatan tahunan. Ada pesan yang perlu dipahami bahwa anak-anak membutuhkan perlindungan yang nyata, bukan sekadar simbolik. Mereka adalah bagian dari masa kini yang harus dijaga dengan serius.

Pertanyaan “sudahkah anak Indonesia benar-benar terlindungi?” seharusnya tidak dijawab dengan cepat. Justru pertanyaan tersebut perlu terus diingat, agar upaya perlindungan anak tidak berhenti di tengah jalan.

Ditulis Oleh: Aqiela Izzauzma

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan, foto, gambar, ilustrasi, apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Hari Anak Sedunia