Pelatihan Militer untuk Manajer Koperasi: Pembentukan Disiplin atau Pembodohan Sipil?

“Manajer koperasi itu nanti di lapangan juga dibutuhkan manajer-manajer yang bagus. Jangan sampai nanti manajernya nggak bisa melaksanakan tugasnya, nggak bisa memimpin anak buahnya.” — Donny Ermawan, Wakil Menteri Pertahanan

“Disiplin tidak mutlak milik TNI saja. Kenapa semua harus didisiplinkan tubuhnya?” — Jaleswari Pramodhawardhani, Pengamat Militer

Dua pernyataan di atas mewakili dua kutub yang sedang panas diperdebatkan di publik: apakah pelatihan dasar militer bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah langkah tepat untuk membentuk karakter dan disiplin, atau justru sebuah kebijakan yang memaksakan pendekatan militer ke ruang sipil tanpa dasar yang jelas—yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai “pembodohan”?

Kontroversi ini memuncak setelah 5 peserta pelatihan meninggal dunia dalam kurun waktu 10 hari pertama program berlangsung, akibat henti jantung, heat stroke, dan tuberkulosis . Pertanyaannya: apakah pelatihan ini benar-benar diperlukan, ataukah ini adalah bentuk pemaksaan budaya militer yang tidak relevan?

Mari kita bedah dari perspektif hukum ketenagakerjaan, manajemen SDM, dan psikologi industri.

Program KDMP: Apa dan Mengapa?

Koperasi Desa Merah Putih adalah program nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sekitar 80.000 koperasi di seluruh Indonesia guna mendorong ekonomi pedesaan, menyalurkan barang bersubsidi, dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 .

Untuk mengelola jaringan seluas itu, sekitar 35.476 calon manajer—terdiri dari 30.000 calon pengelola KDMP dan 5.476 calon pengelola Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP)—diwajibkan mengikuti pelatihan selama 45 hari di 67 satuan TNI yang tersebar di seluruh Indonesia .

Menurut Kementerian Pertahanan, pelatihan ini dirancang untuk membentuk “disiplin, integritas, dan jiwa korsa” . Materi yang diberikan meliputi: peraturan baris-berbaris, peraturan penghormatan militer, tata upacara militer, peraturan disiplin militer, kepemimpinan lapangan, hingga pengenalan senjata dan tata cara bertahan hidup .

Dua Sisi Mata Uang: Pendisiplinan atau Pembodohan?

Argumen “Pendisiplinan” (Pro-Pelatihan Militer)

Pemerintah dan Kemhan membela kebijakan ini dengan beberapa alasan:

1.     Pembentukan Karakter. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menegaskan bahwa nilai-nilai kemiliteran sangat baik untuk membentuk karakter, terutama bagi para calon manajer yang akan memimpin tim di lapangan .

2.     Disiplin dan Integritas. Kepala BPSDM Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, menjelaskan bahwa tujuan pelatihan adalah membentuk disiplin, kepemimpinan, integritas, kerja sama tim, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat .

3.     Preseden di Sektor Korporasi. Donny Ermawan mengungkapkan bahwa banyak perusahaan yang meminta karyawannya diberikan pelatihan dasar militer di pusat-pusat pendidikan TNI untuk meningkatkan disiplin dan integritas pegawai . Contoh nyata adalah Pertamina yang secara rutin mengirimkan staf dan asisten manajernya ke Akademi Militer untuk mengikuti Pelatihan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara .

4.     Ekonomi Kuat adalah Ketahanan Nasional. Kemhan berargumen bahwa ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional, sehingga pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter menjadi bagian penting dalam mendukung pertahanan negara secara luas .

Argumen “Pembodohan” (Kontra-Pelatihan Militer)

Di sisi lain, kritik mengalir deras dari berbagai kalangan:

1.     Relevansi yang Dipertanyakan. Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tantowi, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas manajer koperasi seharusnya difokuskan pada penguatan kompetensi manajerial, kepemimpinan, tata kelola koperasi, literasi keuangan, dan lain sebagainya. “Pelatihan dasar kemiliteran tidak secara langsung mendukung pencapaian kompetensi tersebut,” tegasnya .

2.     Tragedi Kematian. Lima peserta meninggal dalam waktu 10 hari. Komnas HAM mendesak pemerintah menghentikan program ini karena mempertaruhkan nyawa warga sipil . Pengamat militer Dani Pramodhawardhani mempertanyakan: “Kenapa juga harus lari-lari? Padahal yang dibutuhkan untuk menjadi karyawan koperasi desa itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya manajerial” .

3.     Disiplin Bukan Monopoli TNI. Dani menegaskan bahwa disiplin tidak hanya dimiliki TNI. “Disiplin ala guru, disiplin ala masyarakat sipil itu kan juga ada. Kenapa semua harus didisiplinkan tubuhnya?” .

4.     Paradoks Budaya. Koperasi dibangun di atas semangat gotong royong dan partisipasi, sedangkan TNI berlandaskan hierarki komando dan kepatuhan. Dani menyebut ini sebagai “paradoks” yang harus dijawab pemerintah .

5.     Hukuman Fisik. Pelatih TNI memberlakukan hukuman fisik seperti push-up bagi peserta yang terlambat atau tidak mengikuti makan bersama . Meskipun disebut “disesuaikan dengan kemampuan fisik sipil”, praktik ini tetap menuai kritik karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pengelola koperasi .

Dimensi Hukum dan SDM: Mengapa Ini Bermasalah?

Dari perspektif hukum ketenagakerjaan dan manajemen SDM, ada beberapa persoalan serius:

1. Pelatihan yang Tidak Relevan dengan Kompetensi Inti

Seorang manajer koperasi membutuhkan kompetensi di bidang:

·        Tata kelola organisasi dan kepemimpinan partisipatif

·        Literasi keuangan dan akuntabilitas

·        Pemasaran dan pengelolaan rantai pasok

·        Komunikasi dan pemberdayaan masyarakat

Pelatihan baris-berbaris dan menembak tidak secara langsung mendukung kompetensi-kompetensi tersebut . Ini seperti melatih koki dengan cara mengikuti latihan tempur—sia-sia dan berbahaya.

2. Pelanggaran Hak Sipil dan Risiko Kesehatan

Kematian lima peserta adalah bukti nyata bahwa program ini tidak memperhatikan kondisi fisik dan kesehatan peserta sipil. Komnas HAM menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas kematian dalam program yang diselenggarakannya, dan tanggung jawab itu tidak terhapus dengan alasan “peserta telah lulus tes kesehatan” atau “mengikuti program secara sukarela” .

3. Potensi Militarisasi Ruang Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai program ini adalah konsekuensi serius dari kebijakan yang memaksakan pendekatan militer ke dalam ruang sipil tanpa dasar kebutuhan dan relevansi yang dapat dipertanggungjawabkan . Pengamat internasional bahkan menyoroti bahwa ini adalah bagian dari perluasan peran TNI ke dalam tata kelola sipil dan ekonomi .

Pelajaran dari Program Pelatihan Perusahaan

Menariknya, praktik pelatihan militer untuk pegawai sipil bukanlah hal baru. Pertamina, misalnya, telah mengirimkan staf dan asisten manajernya ke Akademi Militer untuk mengikuti pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara . Namun, ada perbedaan mendasar:

Yang dilakukan Pertamina adalah pelatihan karakter dengan sentuhan militer, bukan pelatihan militer untuk sipil. Perbedaan ini sangat penting. Pertamina tetap fokus pada kompetensi kerja—mereka tidak mengajarkan baris-berbaris atau menembak.

Solusi: Pelatihan yang Relevan dan Berpihak pada Kompetensi

Jika pemerintah serius ingin mencetak manajer koperasi yang kompeten, maka pelatihan harus diarahkan pada:

1.     Kompetensi Manajerial dan Keuangan. Seperti yang sudah dilakukan pada tahap pelatihan manajerial di Cimahi, dengan materi studi kelayakan bisnis, tata kelola koperasi, pengelolaan keuangan, pemasaran, digitalisasi, dan komunikasi efektif .

2.     Soft Skill yang Relevan. Bukan disiplin ala militer, tetapi disiplin dalam bekerja, integritas dalam mengelola keuangan, dan kepemimpinan yang partisipatif—bukan otoriter.

3.     Metode Pelatihan yang Aman. Tidak perlu latihan fisik berat yang mengancam nyawa. Gunakan metode pelatihan orang dewasa (andragogi) yang menghargai pengalaman dan kapasitas peserta.

4.     Keterlibatan Ahli di Bidangnya. Libatkan akademisi, praktisi koperasi, dan lembaga sertifikasi profesi (seperti BNSP) dalam merancang dan melaksanakan pelatihan .

Penutup: Membangun Ekonomi Desa, Bukan Barak Militer

Program Koperasi Merah Putih adalah inisiatif besar yang bertujuan menggerakkan ekonomi rakyat. Namun, tujuan mulia tidak bisa dicapai dengan cara-cara yang salah.

Yang sedang dibangun adalah mesin penggerak ekonomi rakyat, bukan satuan tempur . Manajer koperasi membutuhkan kemampuan membaca laporan keuangan, mengelola sumber daya manusia, menyusun strategi bisnis, dan menjaga kepercayaan masyarakat—bukan kemampuan baris-berbaris atau menembak.

Tragedi kematian lima peserta adalah peringatan keras bahwa pendekatan militer ke ruang sipil memiliki konsekuensi serius. Pemerintah harus mengevaluasi ulang program ini, menghentikan latihan dasar militer, dan fokus pada pelatihan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan manajer koperasi.

Keberhasilan Program Koperasi Merah Putih tidak akan diukur dari kerasnya pelatihan yang dijalani para pesertanya. Keberhasilan akan diukur dari berapa banyak koperasi yang sehat, produktif, transparan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Disiplin tidak mutlak milik TNI saja. Kenapa semua harus didisiplinkan tubuhnya?” — Jaleswari

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer