Presentasi Uji Publik, Wamen Ossy: Pastikan Layanan Berjalan Transparan dan Mudah Diakses Publik

Presentasi Uji Publik, Wamen Ossy: Pastikan Layanan Berjalan Transparan dan Mudah Diakses Publik

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memasuki tahap Uji Publik dan dinyatakan lolos untuk menyampaikan presentasi sebagai tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), Rabu (19/11/2025). Presentasi Uji Publik Kementerian ATR/BPN disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan.

“Bapak Menteri Nusron Wahid selalu mengingatkan, pelayanan harus cepat, akuntabel, bersih, dan tidak membeda-bedakan masyarakat. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN terus berusaha memperbaiki diri, memperbaiki proses, beradaptasi, dan memastikan setiap langkah pelayanan berjalan transparan, serta mudah diakses oleh publik,” ujar Wamen Ossy dalam sesi pemaparan di Grand Mercure Hotel Kemayoran, Jakarta.

Di hadapan tiga penguji yang berasal dari Komisioner KIP, praktisi keterbukaan informasi publik, dan akademisi, Wamen Ossy diberikan waktu 10 menit untuk memaparkan Kebijakan dan Strategi Kementerian ATR/BPN dalam pemenuhan hak akses masyarakat atas informasi publik. Salah satu yang menjadi bahasan utama ialah bagaimana peran dan upaya Kementerian ATR/BPN untuk terus bertransformasi menyediakan layanan pertanahan dan tata ruang digital.

Inovasi di bidang pertanahan dan tata ruang, tak hanya sebagai adaptasi dengan kemajuan zaman, namun juga sebagai keterbukaan informasi akan layanan pertanahan dan tata ruang. Layanan digital yang dilahirkan salah satunya adalah aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi yang dapat diakses dari smartphone ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Dalam Sentuh Tanahku, masyarakat dapat kemudahan akses data dan informasi sertipikat, serta pengecekan layanan pertanahan secara akurat, cepat, dan efisien.

Kementerian ATR/BPN juga memiliki aplikasi yang berisi data geospasial, yaitu aplikasi BHUMI di bhumi.atrbpn.go.id. Aplikasi ini menyediakan katalog data pertanahan, tata ruang, dan data tematik lainnya yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Layanan interaktif BHUMI yang dapat diakses, mulai dari Peta Zona Nilai Tanah (ZNT), peta bidang tanah, peta kawasan hutan, peta lahan sawah yang dilindungi (LSD), peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan peta batas administrasi daerah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam sektor tata ruang, Kementerian ATR/BPN juga memiliki Aplikasi GISTARU di gistaru.atrbpn.go.id. GISTARU menyediakan informasi seputar Rencana Tata Ruang Nasional dan Daerah untuk mendukung perencanaan ruang secara modern dan digital. Aplikasi ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat dan investor yang ingin mengetahui peruntukan zonasi kawasan apakah cocok untuk kawasan perumahan, kawasan industri, atau kawasan lainnya.

“Seluruh upaya inovasi layanan dan informasi pertanahan dan tata ruang, semuanya adalah upaya kolektif dari Kementerian ATR/BPN terus membenahi, menyempurnakan layanan pertanahan dan tata ruang juga diseminasi informasi. Memang belum sempurna, tapi kita akan terus upayakan,” ujar Wamen Ossy.

Turut hadir mendampingi Wamen Ossy, Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan; serta Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga, Bagas Agung Wibowo beserta sejumlah jajaran Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN. (AR/YZ)

#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer