JAKARTA — Pemerintah mulai mengarahkan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif pada 2026 guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global dan perlambatan perdagangan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan strategi percepatan belanja negara atau front-loading APBN akan menjadi fokus utama pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong investasi domestik.

Menurut Purbaya, percepatan penyerapan anggaran dilakukan agar dampak belanja pemerintah dapat langsung dirasakan sejak awal tahun. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan berada di kisaran 5,8 hingga 6 persen pada 2026.

“Kita ingin APBN bekerja lebih cepat sebagai shock absorber. Belanja negara harus mampu menggerakkan sektor riil sejak awal tahun, bukan menumpuk di akhir periode,” ujar Purbaya dalam agenda ekonomi nasional di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara pada kuartal pertama 2026 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu. Peningkatan terutama terjadi pada belanja infrastruktur, subsidi energi, bantuan sosial, serta program pangan nasional. Pemerintah menilai langkah tersebut mampu menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Meski demikian, kebijakan fiskal agresif tersebut turut mendapat perhatian dari kalangan akuntan dan pengamat keuangan negara. Mereka menilai percepatan belanja harus diimbangi dengan sistem pencatatan akuntansi yang kuat agar tidak memunculkan risiko kesalahan laporan keuangan pemerintah.

Pengamat akuntansi sektor publik dari Jakarta Institute of Finance, Rendra Saputra, mengatakan semakin besar dan cepat arus belanja negara, maka semakin tinggi pula tuntutan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Menurutnya, transparansi pencatatan APBN menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

“Dalam kebijakan fiskal ekspansif, pemerintah harus memastikan seluruh transaksi tercatat secara akurat, tepat waktu, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Jika pengawasan lemah, risiko salah saji laporan keuangan maupun pemborosan anggaran bisa meningkat,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa percepatan realisasi anggaran sering kali membuat proses administrasi dan verifikasi menjadi lebih singkat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan potensi ketidaksesuaian pencatatan, terutama pada belanja kementerian, transfer ke daerah, maupun proyek strategis nasional.

Selain aspek belanja, perhatian juga tertuju pada penerimaan negara. Pemerintah diketahui sedang mempercepat digitalisasi sistem perpajakan melalui penguatan implementasi Coretax. Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi pajak sekaligus memperbaiki kualitas data akuntansi perpajakan nasional.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal meskipun menerapkan kebijakan ekspansif. Ia memastikan defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) sesuai amanat undang-undang. Pemerintah juga disebut melakukan efisiensi terhadap sejumlah belanja non-prioritas agar ruang fiskal tetap aman.

“Kita tetap hati-hati. Stimulus diperlukan untuk menjaga ekonomi, tetapi keberlanjutan fiskal juga harus dijaga,” ujar Purbaya.

Sejumlah ekonom menilai pendekatan fiskal yang diterapkan Purbaya menunjukkan perubahan arah kebijakan pemerintah dibanding beberapa tahun sebelumnya yang cenderung lebih konservatif. Fokus utama pemerintah kini tidak hanya menjaga stabilitas anggaran, tetapi juga mempercepat perputaran uang di masyarakat melalui belanja negara yang lebih aktif.

Namun, para analis mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disalurkan, melainkan juga dari kualitas pengelolaan dan akuntabilitas laporan keuangannya. Oleh karena itu, peran sistem akuntansi pemerintah dinilai semakin penting dalam memastikan setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Defisit APBN 2026 purbaya