Dalam dinamika kebijakan publik, negara kerap dihadapkan pada pilihan antara solusi cepat dan investasi jangka panjang. Program makan gratis menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan yang bersifat instan lebih mudah diterima, lebih cepat dipuji, dan lebih sederhana dikemas sebagai keberhasilan. Program semacam ini menyentuh kebutuhan paling dasar manusia, yakni rasa lapar. Anak yang kenyang dianggap siap belajar, keluarga yang terbantu dianggap sejahtera. Namun di balik kemasan kebaikan tersebut, terdapat persoalan mendasar yang seolah dikesampingkan, yakni pendidikan yang bermutu dan kesejahteraan guru yang hingga kini belum benar-benar diselesaikan.
Makan gratis memang memiliki nilai sosial yang penting, terutama bagi masyarakat miskin. Namun kebijakan ini berhenti pada pemenuhan kebutuhan fisik. Ia tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan struktural yang bersumber dari rendahnya kualitas pendidikan. Perut yang kenyang tidak otomatis melahirkan kecerdasan, daya pikir kritis, maupun keterampilan hidup. Tanpa pendidikan yang kuat, generasi muda hanya akan tumbuh sebagai penerima bantuan, bukan sebagai pencipta solusi bagi bangsanya sendiri.
Pendidikan adalah kerja panjang yang hasilnya tidak bisa dinikmati secara instan. Ia membutuhkan kesabaran lintas generasi, konsistensi kebijakan, serta keberanian untuk berpikir melampaui masa jabatan. Inilah sebabnya pendidikan sering kali kalah pamor dibandingkan program-program populis. Dampak pendidikan tidak mudah dipamerkan dalam angka jangka pendek. Keberhasilannya tidak selalu viral. Namun justru di situlah letak kekuatannya. Pendidikan membangun fondasi peradaban, bukan sekadar citra politik.
Di tengah persoalan pendidikan, guru menjadi aktor paling vital sekaligus paling sering diabaikan. Guru dituntut untuk profesional, berdedikasi, dan menjadi teladan moral. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru masih hidup dalam ketidakpastian. Gaji yang tidak layak, status honorer yang berkepanjangan, serta beban administrasi yang menumpuk menjadi kenyataan pahit yang harus diterima. Kondisi ini bukan hanya melukai guru secara personal, tetapi juga melukai sistem pendidikan secara keseluruhan.
Ketika kesejahteraan guru diabaikan, kualitas pendidikan ikut tergerus. Guru yang harus memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari akan sulit fokus pada pengembangan diri dan inovasi pembelajaran. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan berubah menjadi rutinitas, bukan proses pembebasan. Ironisnya, negara sering menuntut hasil besar dari guru tanpa memberikan dukungan yang setara. Guru diminta mencetak generasi emas, tetapi diperlakukan seolah mereka bukan aset strategis bangsa.
Sejarah dunia memberi pelajaran berharga tentang pilihan kebijakan yang menentukan nasib sebuah bangsa. Jepang pasca bom atom Hiroshima dan Nagasaki berada dalam kehancuran total. Infrastruktur luluh lantak, ekonomi runtuh, dan kepercayaan diri nasional nyaris hilang. Namun di tengah kehancuran itu, Jepang tidak berhenti pada bantuan pangan semata. Mereka memahami bahwa untuk bangkit, mereka harus membangun manusia. Pendidikan dijadikan prioritas utama, dan guru ditempatkan sebagai garda terdepan kebangkitan bangsa.
Pemerintah Jepang secara sadar berinvestasi besar pada pendidikan dan pelatihan guru. Guru dimuliakan secara sosial dan dijamin secara ekonomi. Negara percaya bahwa orang-orang pintar tidak lahir begitu saja, tetapi dibentuk melalui pendidikan yang serius dan guru yang berkualitas. Keputusan tersebut tidak memberikan hasil instan, namun dalam beberapa dekade Jepang bangkit menjadi negara maju dengan sumber daya manusia unggul. Kebangkitan Jepang bukan keajaiban, melainkan buah dari pilihan kebijakan yang tepat dan konsisten.
Indonesia memiliki tantangan dan karakter yang berbeda, namun nilai dasar dari pengalaman Jepang tetap relevan. Bangsa yang ingin maju harus berani menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Memberi makan anak-anak memang penting, tetapi mendidik mereka agar mampu berpikir, berkreasi, dan mandiri jauh lebih menentukan masa depan. Tanpa pendidikan yang kuat, program sosial hanya akan menjadi penopang sementara, bukan solusi berkelanjutan.
Pendidikan gratis yang sesungguhnya bukan hanya soal menghapus biaya sekolah. Pendidikan gratis berarti memastikan setiap anak mendapatkan pengajaran berkualitas, fasilitas yang layak, kurikulum yang relevan, serta guru yang sejahtera dan fokus mendidik. Pendidikan gratis juga berarti negara hadir penuh, bukan setengah hati, dalam menjamin hak belajar warganya. Tanpa itu semua, pendidikan gratis hanya menjadi slogan tanpa makna.
Makan gratis tanpa pembenahan pendidikan ibarat menambal atap bocor tanpa memperbaiki fondasi rumah. Hujan berikutnya akan kembali menimbulkan masalah yang sama. Negara membutuhkan arah besar, bukan sekadar kebijakan tambal sulam. Kesejahteraan guru seharusnya dipandang sebagai investasi strategis, bukan beban anggaran. Setiap guru yang sejahtera adalah potensi lahirnya ratusan bahkan ribuan generasi cerdas di masa depan.
Luka pendidikan di negeri ini telah lama menganga. Luka itu tidak akan sembuh dengan program instan atau janji berulang. Ia hanya bisa disembuhkan dengan keberanian politik untuk memuliakan pendidikan dan guru. Selama pendidikan terus berada di pinggir prioritas, selama guru terus diminta berkorban tanpa kejelasan kesejahteraan, maka selama itu pula masa depan bangsa berada dalam risiko.
Bangsa yang besar bukan hanya memastikan rakyatnya tidak lapar hari ini, tetapi memastikan mereka memiliki kemampuan untuk berdiri tegak esok hari. Makan gratis bisa menjadi bagian dari kebijakan sosial, tetapi pendidikan yang bermutu dan guru yang sejahtera harus menjadi jantung kebijakan negara. Dari sanalah martabat bangsa dibangun, bukan dari program yang cepat dipuji lalu cepat dilupakan.
Penulis: Insan Faisal Ibrahim, S.Pd
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
