Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat sepanjang 2026 telah menghanguskan 38.310,86 hektare lahan. Angka dari pembaruan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) per 21 Agustus 2026 itu melampaui total luas kebakaran sepanjang 2025 dan menempatkan Kalbar di urutan pertama secara nasional. Analisis manajemen strategi terhadap kasus ini menunjukkan bahwa kolaborasi pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media, sudah berjalan di lapangan. Namun kerja sama tersebut masih bersifat hierarkis dan reaktif, belum menjadi strategi yang terpadu.

Analisis ini menilai strategi penanggulangan dari dua sisi. Pertama, siklus penanggulangan api yang terdiri atas pencegahan, pemadaman, penegakan hukum, dan pemulihan. Kedua, siklus manajemen strategi yang mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi. Penilaian memakai lima kriteria, yaitu cakupan siklus, ketepatan waktu, koordinasi, kecukupan sumber daya, dan akuntabilitas. Kolaborasi dipandang sebagai strategi tata kelola yang perlu dirancang dan dikelola, bukan sekadar daftar peran (Ansell & Gash, 2018).

Lampaui Total 2025, Asap Berstatus Berbahaya

BPBD Kalbar mencatat lahan terbakar sejak Januari hingga 21 Agustus 2026 mencapai 38.310,86 hektare. Luas itu melampaui total 2025 sebesar 26.703 hektare, atau naik sekitar 43,5 persen padahal musim kemarau belum berakhir, sebagaimana dikutip Periskop.id. Data Katadata menunjukkan Kalbar berada di posisi teratas dari total kebakaran nasional seluas 202,01 ribu hektare.

Dampaknya terasa langsung oleh warga. Pada 8 September, kualitas udara berdasarkan PM2,5 masuk kategori Berbahaya dan jarak pandang di beberapa tempat kurang dari satu kilometer. Sebanyak 1.337 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tercatat di 14 kabupaten/kota, dan pembelajaran di sekolah dialihkan ke rumah, menurut laporan Medcom. Di tingkat nasional, Celios memperkirakan kerugian mencapai Rp123,1 triliun. Angka itu merupakan estimasi pemodelan sehingga perlu dibaca dengan hati-hati.

Para peneliti menilai kebakaran di Indonesia merupakan pertemuan faktor alam dan tindakan manusia. El Niño menjelaskan variasi antartahun, tetapi pembakaran dipicu oleh pembukaan lahan (Edwards dkk., 2020). Persoalannya juga berakar pada lanskap gambut yang dikeringkan, tata guna lahan, dan kelembagaan, sehingga tidak bisa dipandang sebagai peristiwa pemadaman semata (Harrison dkk., 2020).

Empat Kabupaten Menanggung 82 Persen Lahan Terbakar

Sebaran kebakaran sangat timpang. Berdasarkan data BPBD Kalbar yang dikutip Periskop.id, Ketapang menyumbang 32,5 persen dari total, disusul Kubu Raya 22,5 persen, Mempawah 16,0 persen, dan Kayong Utara 11,0 persen. Keempatnya bersama-sama menyumbang 82 persen, sedangkan 18 persen sisanya tersebar di 10 kabupaten/kota lain. Proporsi tersebut dihitung penulis, dan angka untuk wilayah lainnya merupakan selisih terhadap total.

Sekitar 7.000 hektare atau 18 persen kebakaran terjadi di lahan gambut, yang membuat dampak asapnya jauh lebih besar, menurut Kompas.id. Angka 38.310 hektare pun diperkirakan merupakan batas bawah karena tidak diperbarui hingga September. Hal ini mengindikasikan belum adanya basis data bersama.

Pentahelix di Lapangan: Pemerintah Sigap Mengerahkan Personel, Dana Datang Terlambat

Dari sisi mobilisasi, pemerintah tergolong kuat. Lebih dari 15 ribu personel dan 11 helikopter dikerahkan, sebagaimana diberitakan ANTARA Kalbar dan Monitorpos. Namun ritme pembiayaannya dinilai lambat. Dana Rp60 miliar baru dicairkan setelah luas kebakaran melampaui total 2025, sehingga pendanaan bersifat menyusul api, bukan mendahuluinya.

Dari sisi perumusan strategi, ancaman sebenarnya sudah dibaca dengan tepat. Fenomena El Niño dibaca sejak awal dan status siaga diberlakukan sejak Februari. Meski demikian, pembiayaan yang reaktif membuat kesiapan itu tidak sepenuhnya terwujud di lapangan.

Dunia Usaha: Penyokong Sekaligus Pihak yang Diselidiki

Dunia usaha memainkan dua peran sekaligus. Di satu sisi, mereka memberi bantuan logistik senilai Rp2,24 miliar atau 3,7 persen dari dana yang digelontorkan pemerintah, sebagaimana dilaporkan IDX Channel. Di sisi lain, delapan korporasi berada pada tahap penyelidikan dan lima perusahaan dibekukan izinnya, menurut JPNN dan Suara Pemred Kalbar. Kompas.id juga melaporkan bahwa banyak titik api muncul di area perusahaan.

Kondisi ini menuntut kehati-hatian. Bantuan sosial tidak boleh menjadi pengganti kepatuhan terhadap aturan pengelolaan lahan.

Masyarakat di Garis Depan, Dukungan Belum Sepadan

Masyarakat Peduli Api (MPA) menjadi ujung tombak di tingkat tapak, tetapi bekerja dengan peralatan dan insentif yang terbatas. Link-AR Kalbar menyoroti minimnya dukungan bagi MPA dan pemadam kebakaran swasta, sebagaimana dikutip Jurnal Borneo. Kehadiran di meja perundingan, menurut kajian Larson dkk. (2022), tidak otomatis menjamin kesetaraan kuasa dan akuntabilitas bagi masyarakat lokal.

Akademisi dan Media Belum Masuk Struktur Keputusan

Perguruan tinggi dan media hadir dalam penanganan karhutla, tetapi peran keduanya berada di pinggir struktur pengambilan keputusan. Dua masalah utama muncul: belum adanya evaluator independen yang terlembaga dan ketidakseragaman data antarsumber. Contohnya, luas kebakaran di Kubu Raya tertulis 6.814,31 hektare dalam satu sumber dan 8.614,31 hektare dalam sumber lain.

Implementasi Strategi: Pencegahan Baru Menyentuh Sisi Teknis

Upaya pencegahan masih bertumpu pada langkah teknis seperti pembuatan sumur bor dan patroli. Akar masalah belum tersentuh, yakni belum tersedianya alternatif pembukaan lahan tanpa bakar bagi petani dan pelaku usaha (Widayati dkk., 2026).

Pemadaman Darat Lebih Efektif, Penegakan Hukum Baru Sinyal

Pada 4 September, pemadaman jalur darat berhasil menangani 429 hektare, jauh melampaui jalur udara yang hanya 3 hektare. Penyebabnya, jarak pandang kurang dari satu kilometer menyulitkan operasi udara, menurut Monitorpos.

Di bidang penegakan hukum, polisi menyelidiki 71 laporan dan menetapkan tujuh tersangka, sebagaimana dilaporkan Spektroom. Jumlah itu setara sekitar 1,9 persen dari total luas lahan terbakar. Penindakan ini cukup kuat sebagai sinyal peringatan, tetapi cakupannya masih lemah.

Evaluasi Strategi: Tahap Terlemah

Dari seluruh tahapan manajemen strategi, evaluasi menjadi yang paling lemah karena belum ada indikator kinerja bersama yang disepakati para pihak (Carmenta dkk., 2021). Tanpa ukuran yang sama, sulit menilai apakah intervensi yang dilakukan benar-benar mengurangi kebakaran.

Tawaran Model Pentahelix Adaptif Berbasis Siklus Api

Sebagai jalan keluar, ditawarkan model Pentahelix Adaptif Berbasis Siklus Api dengan empat prinsip, yaitu antisipatif, berpusat pada desa, berbasis bukti, dan akuntabel dua arah. Model ini terdiri atas enam komponen:

1. Pendanaan antisipatif berbasis pemicu.

2. Penguatan MPA dan penyediaan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar.

3. Satu basis data terbuka.

4. Transparansi konsesi korporasi.

5. Fungsi ilmiah yang terlembaga sebagai evaluator independen.

6. Protokol media berbasis data resmi.

Kesimpulan dan Rekomendasi bagi Para Pihak

Secara keseluruhan, pentahelix di lapangan belum menjadi strategi terpadu. Pemadaman darat, modifikasi cuaca, dan penegakan hukum tampil kuat, sedangkan pencegahan struktural, pendanaan tepat waktu, pemulihan, serta data dan evaluasi terpadu masih lemah. Atas dasar itu, pemerintah perlu merancang pendanaan antisipatif, mempublikasikan satu basis data, menyelaraskan kebijakan gambut antarjenjang, dan menyalurkan insentif MPA sebelum musim kering. Dunia usaha diminta membuka data konsesi dan tidak menjadikan bantuan sosial sebagai pengganti kepatuhan. Akademisi dapat berperan sebagai penasihat dan evaluator independen, sedangkan media perlu memverifikasi angka lintas sumber sebelum menyebarkannya.

Catatan tentang Data

Analisis ini memakai pendekatan studi kasus kualitatif deskriptif-analitis untuk periode Februari hingga pertengahan September 2026. Seluruh data bersifat sekunder, yakni keterangan resmi BNPB, Kementerian Kehutanan, BPBD, dan Polda Kalbar, pemberitaan yang diverifikasi silang, pernyataan organisasi masyarakat sipil dan pelaku usaha, serta literatur ilmiah 2020–2026. Penilaian kuat, cukup, atau lemah merupakan pertimbangan analitis penulis.

Terdapat sejumlah keterbatasan. Telaah ini tidak memuat wawancara langsung, data banyak bertumpu pada pemberitaan, dan kasusnya masih berjalan, sehingga temuan bersifat hipotesis kerja. Untuk selisih luas Kubu Raya, angka 8.614,31 hektare dipakai karena hanya dengan angka itu jumlah seluruh wilayah mendekati 38.311 hektare. Penelitian lanjutan disarankan memakai wawancara mendalam, analisis spasial, dan perbandingan antartahun (2015, 2019, 2023, dan 2026).

Daftar Pustaka

AFU. (2026). Karhutla 2026 makin parah, 202 ribu hektare terbakar dan kerugian capai Rp123,1 triliun.

ANTARA Kalbar. (2026). Kalbar perkuat penanganan karhutla dengan anggaran Rp60 miliar.

Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. J. Public Administration Research and Theory, 28(1), 16–32. https://doi.org/10.1093/jopart/mux030

Carmenta, R., et al. (2021). Evaluating bundles of interventions to prevent peat-fires in Indonesia. Global Environmental Change, 67, 102154.

Edwards, R. B., Naylor, R. L., Higgins, M. M., & Falcon, W. P. (2020). Causes of Indonesia’s forest fires. World Development, 127, 104717.

Harrison, M. E., et al. (2020). Tropical forest and peatland conservation in Indonesia: Challenges and directions. People and Nature, 2(1), 4–28.

Hermawan, D. Y., et al. (2025). Pentahelix collaboration in achieving disaster preparedness through resilient villages: A systematic literature review. KEMAS, 21(2), 411–422.

IDX Channel. (2026, 11 September). SSMS berikan bantuan untuk kegiatan pemadaman karhutla di Kalimantan.

JPNN. (2026, 1 September). Polda Kalbar tetapkan 5 tersangka kasus karhutla.

Jurnal Borneo. (2026, 14 September). Link-AR soroti minimnya dukungan untuk MPA dan damkar swasta hadapi karhutla.

Jurnalis.co.id. (2026, 17 September). Pemprov Kalbar siapkan Rp60 miliar untuk karhutla.

Katadata. (2026). Kalimantan Barat, provinsi dengan luas karhutla terbesar nasional Juni 2026. Databoks.

Kiely, L., et al. (2021). Assessing costs of Indonesian fires and the benefits of restoring peatland. Nature Communications, 12, 7044.

Kompas.id. (2026, 30 Juli). Kalbar catat titik panas terbanyak, karhutla banyak di area perusahaan.

Larson, A. M., Sarmiento Barletti, J. P., & Heise Vigil, N. (2022). A place at the table is not enough: Accountability for Indigenous peoples and local communities in multi-stakeholder platforms. World Development, 155, 105907.

Medcom. (2026). Karhutla Kalimantan belum reda, Gibran instruksikan sekolah dan kelompok rentan jadi prioritas.

Monitorpos. (2026a, September). BNPB percepat penanganan karhutla di Kalimantan Barat, 38.310 hektare lahan terbakar.

Monitorpos. (2026b, September). BNPB perkuat operasi darurat karhutla usai arahan Wapres Gibran.

Periskop.id. (2026, 21 Agustus). Karhutla Kalbar tembus 38.310 hektare, lampaui total sepanjang 2025.

Spektroom. (2026, 12 September). Usut 71 laporan karhutla di Kalbar, polisi bidik keterlibatan korporasi.

Suara Pemred Kalbar. (2026, 4 September). Lima izin korporasi dibekukan, Polda Kalbar tetapkan tujuh orang jadi tersangka dan delapan perusahaan tahap penyelidikan.

Widayati, A., et al. (2026). Toward multifunctionality in a fire-prone peat landscape in Indonesia: Insights from multistakeholder perspectives. Ecology and Society, 31(1), 34.

Penulis: Tiara Amelia Putri, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen, Universitas Pamulang

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan, foto, gambar, ilustrasi, apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Analisis Manajemen Strategi Kalimantan Barat Karhutla Lahan Terbakar Penanggulangan Pentahelix