Ketika Gunungan Sampah Terus Menjulang, Sejauh Mana Keseriusan Kita Merawat Kota?

Setiap kali melintasi kawasan Siantar Martoba, ada satu pemandangan yang rasanya sulit untuk tidak mencuri perhatian. Bahkan, mungkin sebagian dari kita sudah terlalu akrab dengannya.

Dari kejauhan, gunungan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjung Pinggir tampak semakin menjulang. Tumpukannya seolah berlomba dengan rumah-rumah warga di sekitarnya. Pemandangan yang bukan hanya mengusik mata, tetapi juga mengundang kita untuk menghela napas panjang.

Sebagai warga yang mencintai Kota Pematangsiantar, sebuah pertanyaan sederhana pun muncul: Apa kabar TPA Tanjung Pinggir-ku hari ini?

Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya menyimpan persoalan besar tentang wajah pengelolaan lingkungan di kota yang kita cintai.

Selama bertahun-tahun, persoalan TPA di atas lahan seluas 2,4 hektare ini seolah berjalan di tempat. Setiap kali keluhan warga mencuat, mulai dari bau menyengat yang terbawa angin, akses jalan yang rusak, hingga tumpukan sampah yang semakin tinggi, respons yang muncul nyaris selalu serupa: peninjauan lokasi, pengerahan alat berat, lalu meratakan kembali gunungan sampah.

Semuanya tampak tertangani. Namun, benarkah persoalannya selesai?

Masalahnya, meratakan sampah bukan berarti menyelesaikan persoalan sampah. Itu hanya membuat keadaan terlihat lebih baik untuk sementara, sebelum tumpukan berikutnya kembali meninggi.

Pola lama kumpul, angkut, dan buang atau yang dikenal dengan sistem open dumping masih menjadi gambaran persoalan yang harus segera dibenahi. Sementara itu, sampah dari rumah tangga terus mengalir setiap hari. Tanpa perubahan mendasar dalam sistem pengelolaannya, gunungan sampah hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali memuncak, hingga suatu saat TPA tidak lagi memiliki ruang yang memadai.

Padahal, harapan pernah tumbuh ketika wacana modernisasi pengelolaan sampah dan penggunaan mesin pengolah sampah menjadi paving block diperkenalkan. Sebuah gagasan yang patut diapresiasi. Namun, pertanyaan pentingnya adalah: sejauh mana program tersebut benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata?

Sebab, laju sampah yang masuk ke TPA tampaknya masih jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan kita mengolahnya.

Persoalan lainnya adalah rendahnya kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah tangga. Kesadaran masyarakat tentu penting, tetapi tidak cukup hanya dengan imbauan. Harus ada edukasi, pendampingan, fasilitas, serta sistem yang berkelanjutan hingga ke tingkat kelurahan. Masyarakat tidak bisa terus-menerus diminta berubah jika pemerintah belum menyediakan ekosistem yang mendukung perubahan itu.

Lantas, apakah kita kehabisan cara untuk mengatasi persoalan sampah? Tentu tidak.

Banyak daerah di Indonesia telah menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih kreatif, partisipatif, bahkan memiliki nilai ekonomi.

Salah satunya adalah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, melalui program Sangu Sampah. Program ini mendorong para pelajar dan santri untuk memilah serta mengumpulkan sampah dari lingkungan sekolah maupun pesantren. Menariknya, sampah yang terkumpul dapat dikonversi menjadi poin melalui aplikasi. Dengan demikian, kegiatan memilah sampah tidak lagi sekadar kewajiban menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi aktivitas yang memberikan nilai tambah secara ekonomi.

Model seperti ini layak dipertimbangkan di Kota Pematangsiantar.

Mengapa? Karena Pematangsiantar dikenal sebagai kota pendidikan. Ada banyak sekolah, perguruan tinggi, dan pesantren yang dapat menjadi kekuatan besar dalam membangun gerakan pengelolaan sampah berbasis pendidikan.

Bayangkan jika setiap sekolah dan pesantren memiliki program pemilahan sampah yang terintegrasi. Sampah plastik, kertas, dan jenis sampah lainnya dikumpulkan secara teratur, kemudian dikonversi menjadi poin atau manfaat ekonomi. Selain mengurangi beban TPA, program ini juga menanamkan kesadaran lingkungan sejak usia dini.

Bahkan, sekolah dan pesantren dapat menjadi motor penggerak perubahan perilaku masyarakat.

Contoh lainnya dapat kita lihat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, melalui aplikasi Jeknyong. Pendekatan pengelolaan sampah dilakukan dengan melibatkan masyarakat, termasuk layanan penjemputan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Sampah tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sesuatu yang harus dibuang, melainkan sebagai sumber daya yang dapat dikelola.

Sementara itu, Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak di Yogyakarta juga menunjukkan bagaimana pemilahan dan pengolahan sampah dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai guna, mulai dari produk kerajinan hingga bahan bakar alternatif.

Dari berbagai contoh tersebut, kita seharusnya belajar bahwa persoalan sampah bukan semata-mata persoalan ketersediaan lahan pembuangan. Ini adalah persoalan sistem, kebijakan, teknologi, edukasi, dan keterlibatan masyarakat.

Kota Pematangsiantar tentu tidak harus menyalin seluruh program daerah lain. Namun, bukan berarti kita tidak bisa mengadaptasi praktik-praktik baik tersebut sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kota.

Pemerintah kota perlu mulai membangun sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Memperkuat pemilahan dari sumbernya, mengembangkan bank sampah, melibatkan sekolah dan pesantren, mendorong pengolahan sampah organik, serta memastikan pengelolaan TPA berjalan sesuai standar lingkungan.

Yang tidak kalah penting adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sudah sejauh mana program modernisasi TPA berjalan? Bagaimana kapasitas dan kondisi aktual TPA Tanjung Pinggir? Apa target pemerintah dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke sana? Dan kapan masyarakat dapat melihat perubahan yang benar-benar nyata?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk ketidakpercayaan, melainkan bagian dari kepedulian dan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana kotanya dikelola.

Pada akhirnya, menanyakan kabar TPA Tanjung Pinggir sejatinya adalah menanyakan kabar keseriusan kita dalam merawat Kota Pematangsiantar.

Pemerintah kota memang tidak bisa bekerja sendirian. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Namun, kepemimpinan, kebijakan yang tegas, transparansi, serta keberlanjutan program harus dimulai dari pemerintah.

Jangan sampai TPA Tanjung Pinggir selamanya menjadi monumen persoalan yang hanya kita hindari pandangannya setiap kali melintas di Siantar Martoba.

Kita tidak ingin suatu hari nanti gunungan sampah itu bukan lagi sekadar pemandangan yang mengganggu, melainkan menjadi ancaman nyata bagi kesehatan, lingkungan, dan kehidupan warga di sekitarnya.

Sebab, kota yang baik bukan hanya kota yang mampu membangun jalan, gedung, dan berbagai infrastruktur. Kota yang baik juga adalah kota yang tahu bagaimana mengelola sisa-sisa kehidupannya.

Jadi, sekali lagi, apa kabar TPA Tanjung Pinggir-ku?

Semoga jawabannya kelak bukan lagi tentang gunungan sampah yang semakin tinggi, melainkan tentang perubahan nyata, pengelolaan yang lebih baik, dan keseriusan kita menjaga kota ini agar tetap layak dihuni oleh generasi hari ini dan yang akan datang.

Paulinus Gulo, PGK PMKRI Siantar

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan, foto, gambar, ilustrasi, apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer