MAJALENGKA – Bupati Majalengka, Drs H. Eman Suherman, M,M melontarkan kritik tajam terhadap kualitas pembangunan di Kabupaten Majalengka yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
Pernyataan keras itu disampaikan usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka, Rabu (20/05/2026), saat membahas sejumlah rancangan peraturan daerah strategis, termasuk pengawasan jasa konstruksi.
Menurut Eman, lemahnya fungsi pengawasan menjadi salah satu penyebab utama buruknya hasil sejumlah proyek pembangunan di daerah.
“Pembangunan harus segera berjalan dan hasilnya harus benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu pengawasan harus diperkuat,” tegas Eman.
Ia menilai, masih banyak hasil pembangunan yang menyisakan persoalan teknis di lapangan, mulai dari kualitas pekerjaan yang dinilai rendah hingga proyek yang tidak berjalan maksimal sesuai harapan masyarakat.
Bahkan, Eman secara tegas menyebut pengawas proyek sebagai pihak pertama yang harus bertanggung jawab ketika mutu pembangunan buruk.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal keras bagi seluruh unsur yang terlibat dalam pembangunan daerah, baik pelaksana proyek, konsultan, maupun pengawas teknis pemerintah.

Sorotan serupa juga datang dari Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahuddin, SM, SH. Ia mengungkapkan selama dua tahun terakhir pihaknya menemukan banyak persoalan dalam proyek konstruksi pemerintah, mulai dari pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, keterlambatan pengerjaan hingga munculnya pertanyaan terkait proses tender.
“Ketika masyarakat mengadu, sering kali penyelesaiannya mentok karena belum ada aturan daerah yang tegas. Karena itu kami dorong lahirnya Raperda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi,” ujar Iing.
Menurutnya, keberadaan perda tersebut penting sebagai payung hukum agar seluruh proses pembangunan memiliki standar pengawasan yang jelas, termasuk mekanisme sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran.
“Anggaran kita minim. Jangan sampai uang rakyat habis tetapi hasil pembangunan justru mengecewakan masyarakat,” katanya.
Untuk mempercepat pembenahan, Pemerintah Kabupaten Majalengka disebut akan menggelar tiga kali rapat percepatan guna memastikan berbagai program pembangunan dapat segera direalisasikan dan berjalan berkelanjutan.
Menurut Eman, koordinasi lintas sektor harus diperkuat agar pembangunan tidak lagi menghasilkan pekerjaan yang mengecewakan masyarakat.
“Semangat kekeluargaan dan kebersamaan harus menjadi kekuatan utama agar pembangunan berjalan maksimal dan tidak lagi menghasilkan pekerjaan yang mengecewakan,” ujarnya.
Pemkab Majalengka kini menargetkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan pembangunan sebagai upaya memperbaiki mutu proyek sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. ** (Agit)
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer


































































