JAKARTA – Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato di dalamnya terselip sepenggal kalimat yang dinilai memecah harapan publik terkait komitmen hukum di Indonesia yang berbunyi “Salah satu langkah kami pertama adalah menaikkan gaji-gaji hakim kita hampir 300 persen. Saya maunya 300 persen, tapi Menteri Keuangan hanya setuju 280 persen. Okelah,” ujar Prabowo dalam pidatonya di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Prabowo menyatakan rencananya untuk hakim di Indonesia mendapatkan kenaikan gaji yang besar agar “lembaga peradilan benar-benar bersih dan lembaga peradilan tidak mudah disusupi praktik suap atau disogok. Kesejahteraan dinaikkan agar para penegak hukum tersebut dapat menegakkan keadilan seadil-adilnya.” Namun di hari yang sama ironi besar justru terjadi di ruang sidang, terdapat seseorang yang membawa perubahan nyata.

Nadiem Anwar Makariem. Dijatuhkan hukuman 18 tahun penjara pada tanggal yang sama saat Presiden Indonesia berpidato “gaji hakim pantas dinaikkan”, pada 13 Mei 2026. Nadiem dituntut dugaan korupsi penggandaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dengan perhitungan kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun, semua bukti Nadiem paparkan hingga orang penting google ikut serta menjadi kesaksian bahwa Nadiem ia tidak bersalah. Merespon putusan tersebut, kuasa Hukum Nadiem menilai terdapat kejanggalan terhadap hasil putusan, majelis hakim telah menutup mata dan telinga terhadap bukti-bukti konkret yang dihadirkan di persidangan.

Keputusan hakim yang mengabaikan kesaksian ahli dan bukti-bukti konkret memicu gelombang tanya di tengah masyarakat dan menjadi bukti bahwa Indonesia krisis hukum, keadilan, moral, serta Pemimpin yang bersimpati. Di mana kompetensi anak bangsa kandas akibat peradilan yang rancu.

Kontradiksi nyata antara janji manis peningkatan kesejahteraan korps kehakiman dan vonis kontroversial ini memicu perdebatan sengit di ruang publik. Gagasan bahwa moralitas penegak hukum berbanding lurus dengan jumlah nominal pendapatan harian kini kembali diuji secara kritis. Dalam sebuah penelitian hukum yang dirilis oleh Jurnal Konstitusi (Terakreditasi Sinta 1), para akademisi mengingatkan bahwa korelasi antara remunerasi tinggi dan penurunan tingkat korupsi di lembaga peradilan tidak pernah bersifat otomatis. Peningkatan materi tanpa adanya penguatan pada sistem pengawasan eksternal yang independen serta transparansi proses pertimbangan hakim (ratio decidendi) justru berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan baru, di mana kekuasaan absolut hakim menjadi semakin tidak tersentuh oleh asas keadilan yang hakiki.

Kasus yang menimpa Nadiem Anwar Makarim dalam proyek digitalisasi Chromebook ini menjadi preseden buruk bagi kepastian hukum di sektor teknologi dan investasi nasional. Ketika kesaksian dari otoritas teknologi global sekelas Google dikesampingkan begitu saja, kredibilitas penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia berada di titik nadir. Menanggapi putusan janggal tersebut, sebuah ulasan hukum mendalam di situs Hukumonline menyoroti bagaimana disparitas pemahaman aparat penegak hukum terhadap ekosistem digital sering kali mengorbankan asas beyond a reasonable doubt (menyatakan bersalah tanpa ada keraguan yang beralasan). Pengabaian terhadap bukti digital yang valid dan kesaksian ahli internasional menunjukkan adanya resistensi yudisial terhadap fakta-fakta ilmiah yang objektif demi mencapai kepastian formal semata.

Kritik tajam serupa juga menggema secara masif di berbagai platform digital dan media sosial. Dalam sebuah diskusi panel virtual yang disiarkan melalui kanal YouTube Indonesia Corruption Watch (ICW), para pengamat hukum pidana menegaskan bahwa penegakan hukum yang mengabaikan fakta materiel demi mengejar target angka kerugian negara yang bombastis adalah bentuk nyata dari ketidakadilan peradilan (judicial tyranny). Diskusi tersebut menggarisbawahi bahwa peradilan yang sehat dan progresif seharusnya mampu membedakan dengan jelas antara kesalahan administratif, risiko bisnis dalam industri teknologi, dengan murni niat jahat (mens rea) untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum.

Ketika kepastian hukum tidak lagi dapat diprediksi berdasarkan kekuatan pembuktian di persidangan, maka seluruh elemen bangsa akan menanggung akibatnya. Rasa keadilan yang terkoyak ini bukan hanya merugikan hak terdakwa secara personal, melainkan juga meredupkan nyala api inovasi bagi generasi muda yang ingin mengabdi pada negara.

Fenomena mengkhawatirkan ini dianalisis secara komprehensif dalam Jurnal Hukum dan Peradilan (Terakreditasi Sinta 2), yang menyebutkan bahwa kriminalisasi terhadap kebijakan inovatif atau proyek teknologi berbasis global akan memicu fenomena brain drain secara masif. Para ahli hukum dalam jurnal tersebut berargumen bahwa anak-anak bangsa yang memiliki kompetensi internasional akan memilih untuk mengamankan keahlian mereka di luar negeri, menghindari risiko hukum di tanah air sendiri yang dinilai penuh dengan dinamika peradilan yang rancu dan tidak berbasis pada kebenaran faktual.

Vonis 18 tahun yang dijatuhkan di tengah gempita janji kenaikan gaji 280 persen ini menjadi alarm keras bagi masa depan hukum Indonesia. Reformasi peradilan sejati tidak boleh berhenti pada restrukturisasi slip gaji dan fasilitas semata, melainkan wajib menyentuh pembenahan moralitas, independensi dari segala bentuk intervensi, serta peningkatan kapasitas intelektual para hakim dalam mencerna perkembangan zaman secara adil, jujur, dan objektif.

Ditulis Oleh : Nur Azizah Widayaka. S

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan, foto, gambar, ilustrasi, apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Ironi