Tanggal 10 Juni 2026 kemarin, pengguna kendaraan bermotor di seluruh Indonesia kembali mendapat “kejutan”. Tanpa ada aba-aba atau sosialisasi yang matang, angka di papan harga SPBU berubah drastis.

Berdasarkan laporan CNBC Indonesia (11 Juni 2026), harga Pertamax (RON 92) tiba-tiba melompat jauh dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Begitu pula Pertamax Green 95 yang naik dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter. Kenaikan hampir Rp 4.000 ini tidak hanya mengejutkan secara nominal, tetapi juga waktu pelaksanaannya yang mendadak di pertengahan bulan.

Bagi masyarakat kelas menengah yang selama ini berusaha mandiri dan tidak menggunakan BBM bersubsidi, hal ini terasa seperti pukulan telak.

Retorika Korporat dan Teori Framing

Pihak PT Pertamina (Persero) tentu tidak tinggal diam. Dilansir dari Detikcom (11 Juni 2026), jajaran direksi Pertamina berdalih bahwa kenaikan ini adalah respons terhadap geopolitik dunia dan harga minyak internasional. Langkah ini bahkan disebut sebagai wujud “komitmen menjaga ketersediaan energi”.

Namun, mari kita bedah pernyataan tersebut. Dalam ilmu komunikasi, kita mengenal adanya Teori Framing (pembingkaian). Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah institusi membingkai sebuah isu agar terlihat positif di mata publik. Pernyataan Pertamina adalah contoh nyata dari framing ini. Mereka membingkai kenaikan harga seolah-olah itu adalah sebuah langkah penyelamatan energi yang heroik.

Padahal, realita di lapangannya sangat berbeda. Logika sederhananya: untuk apa energi dijamin berlimpah di SPBU, jika pada akhirnya rakyat dipaksa kehilangan kemampuan finansial untuk membelinya? Dalih menjaga stok energi seharusnya tidak menjadi alasan untuk membebankan kenaikan harga yang mendadak ke pundak konsumen.

Jebakan Kelas Menengah

Kebijakan yang mengejutkan ini kembali mempertegas nasib kelas menengah di Indonesia. Seperti yang dilaporkan oleh Kompas.id (11 Juni 2026), warga merespons kenaikan ini dengan pening dan pasrah. Kelas menengah sering kali berada di posisi terjepit. Mereka dianggap “terlalu kaya” untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah, namun di sisi lain dompet mereka tidak cukup tebal untuk menahan guncangan harga operasional yang mendadak.

Kenaikan BBM otomatis menguras sisa uang gaji masyarakat. Ketika anggaran untuk bensin membengkak secara tiba-tiba, uang yang sebelumnya dapat digunakan untuk kebutuhan lain, seperti berbelanja di UMKM maupun sektor ritel, terpaksa dialihkan untuk menutupi biaya transportasi. Jika kondisi ini terjadi secara luas, daya beli masyarakat akan menurun dan perputaran ekonomi di tingkat bawah pun berpotensi melambat.

Di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi menjadi bumerang bagi pemerintah. Dengan selisih harga yang kini semakin lebar antara Pertamax (Rp16.250) dan Pertalite (Rp10.000), banyak konsumen kemungkinan akan beralih ke BBM subsidi demi menekan pengeluaran harian. Jika perpindahan ini terjadi dalam jumlah besar, beban APBN untuk menanggung subsidi energi justru dapat meningkat dan berpotensi mengganggu perencanaan anggaran yang telah ditetapkan.

Ironi Transisi Energi Bersih

Satu aspek yang sering luput dari perhatian dalam polemik kenaikan harga Pertamax adalah dampaknya terhadap upaya transisi energi bersih. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah aktif mendorong masyarakat untuk menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan guna mengurangi emisi dan memperbaiki kualitas udara.

Namun, kenaikan harga Pertamax yang begitu signifikan justru berpotensi melemahkan upaya tersebut. Ketika selisih harga antara BBM non-subsidi dan BBM subsidi semakin lebar, banyak masyarakat kemungkinan akan lebih mengutamakan pertimbangan ekonomi daripada aspek lingkungan. Bagi sebagian besar pengguna kendaraan, menjaga pengeluaran tetap terkendali tentu menjadi kebutuhan yang lebih mendesak.

Akibatnya, penggunaan BBM dengan kualitas yang lebih baik dan emisi yang lebih rendah berpotensi menurun. Jika kondisi ini terjadi secara luas, tujuan untuk mendorong penggunaan energi yang lebih bersih akan semakin sulit tercapai. Pada akhirnya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dari sisi ekonomi, tetapi juga oleh kualitas udara yang selama ini berusaha diperbaiki melalui berbagai kebijakan lingkungan.

Solusi: Kenaikan Harga yang Lebih Bertahap dan Transparan

Dinamika geopolitik global dan fluktuasi harga minyak dunia memang tidak dapat dihindari. Namun, kondisi tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi dampak kenaikan harga BBM.

Jika penyesuaian harga memang diperlukan untuk mengikuti kondisi pasar global, pemerintah dan institusi terkait perlu mempertimbangkan mekanisme yang lebih bertahap. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah price smoothing, yaitu penyesuaian harga secara berkala dalam jumlah yang lebih kecil dan disertai informasi yang transparan kepada publik.

Sebagai contoh, apabila kenaikan harga sebesar Rp4.000 per liter dianggap tidak dapat dihindari, penyesuaian tersebut dapat dilakukan secara bertahap dalam beberapa periode. Dengan cara ini, masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan pengeluaran dan merencanakan kembali kebutuhan rumah tangga mereka tanpa harus menghadapi lonjakan biaya secara mendadak.

Pada akhirnya, kebijakan yang baik tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi. Sebab, kenaikan harga yang dilakukan secara tiba-tiba berisiko menekan daya beli masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi sehari-hari. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Kenaikan harga Pertamax pertamax