Eksploitasi Hutan Sebagai Kebijakan Politik yang Dikorup

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terluas di dunia, khususnya hutan-hutan di Kalimantan, Papua, dan Sumatera yang sering disebut sebagai paru-paru dunia dan pusat keanekaragaman hayati. Namun dalam beberapa dekade terakhir, kawasan-kawasan tersebut justru menjadi saksi utama dari penebangan hutan besar-besaran. Kerusakan ini bukan semata-mata karena aktivitas ilegal, tetapi hasil dari kebijakan resmi yang dilahirkan oleh kekuasaan yang korup dan berpihak pada modal.

Di Kalimantan, ribuan hektare hutan telah berubah menjadi hutan sawit dan lahan tambang. Walaupun sawit sama-sama jenis pohon, tetapi akarnya yang serabut tidak bisa menampung air, dan berakhir menjadi banjir. Perusahaan-perusahaan besar telah diberi izin konsesi dalam skala luas oleh pemerintah daerah mau pun pusat. Secara hukum, izin ini tampak sah. Namun jika ditelusuri lebih dalam, banyak dari proses perizinan sarat akan masalah seperti suap, konflik kepentingan elite global, dan manipulasi dokumen.

Realitas ini memperlihatkan bahwa eksploitasi hutan bukan lagi soal ekonomi atau kebutuhan pembangunan, melainkan sudah menjadi produk dari kebijakan politik yang korup. Kebijakan bukan lagi untuk kepentingan rakyat atau pun kelestarian alam, tetapi kepentingan bagi segelintir elite. Sistem demokrasi yang dianut Indonesia seakan hanya menjadi slogan basi saja, dan pancasila kelima hanyalah khayalan belaka, dan seharusnya diganti menjadi keadilan sosial bagi seluruh para elite global.

Menurut data aktual defrontasi dan luas hutan di Indonesia, ada 351,473 peringatan deforestasi yang dilaporkan di Indonesia antara ke-25 November 2025 dan ke-2 Desember 2025, meliputi total 4.3 kha di mana 0.36% adalah peringatan kepercayaan tinggi yang terdeteksi oleh satu sistem dan 0.13% adalah peringatan yang terdeteksi oleh beberapa sistem. Deforestasi tidak hanya terjadi secara sporadis atau ilegal saja, sebagian besar terjadi di area konsesi resmi, yang berarti melalui jalur legal atau politik.

Eksploitasi hutan di Indonesia tidak bisa lagi dilihat hanya sebagai persoalan lingkungan, melainkan rusaknya etika politik. Selama kebijakan dapat dibeli, selama jabatan digunakan untuk memperkaya diri, dan selama rakyat serta alam tidak ditempatkan sebagai prioritas, maka hutan-hutan di Indonesia akan terus berkurang setiap tahunnya, hewan-hewan yang mulai langka akan benar-benar punah karena habitatnya dicuri, tumbuhan-tumbuhan yang menjadi khas Indonesia akan hilang karena tidak ada lagi tempat untuk tumbuh.

Maka sebagai mahasiswa yang berani bersuara, kesadaran akan hal ini penting untuk membangun kritik dan perlawanan yang lebih luas, melalui tulisan, gerakan sosial, dan cara pandang terhadap konsep pembangunan. Sebab pembangunan yang mengorbankan alam dan manusia bukanlah kemajuan, melainkan bentuk baru dari penjajahan. Uniknya, bukan dilakukan oleh bangsa asing, tetapi bangsa sendiri atas nama kebijakan negara.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer