Bayangkan saat masyarakat ingin mengakses layanan publik, tetapi harus berhadapan dengan berbagai aplikasi yang berbeda dan tidak saling terhubung. Kondisi ini mencerminkan persoalan nyata dalam administrasi publik di Indonesia. Laporan menunjukkan adanya puluhan ribu aplikasi pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi yang jelas. Hal ini menandakan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya efektif, karena banyaknya aplikasi tidak sebanding dengan kualitas layanan yang dihasilkan. Permasalahan ini bukan hanya soal teknologi, melainkan juga lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, yang berdampak pada kebijakan yang belum optimal dan belum berbasis data

Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, fenomena ini menjadi ruang refleksi kritis bagi mahasiswa. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk kesadaran untuk mengevaluasi kebijakan publik secara nyata. Ketika melihat ketidakefisienan sistem digital pemerintah, mahasiswa terdorong untuk mempertanyakan “apakah kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada masyarakat atau sekadar formalitas inovasi?”

Kondisi ini sekaligus mendorong berkembangnya pola pikir kritis mahasiswa. Mereka belajar melihat kebijakan secara menyeluruh, tidak serta merta menerima inovasi berbasis teknologi, serta mengedepankan data dan fakta dalam berargumen. Dengan demikian, problem ini dapat menjadi ruang belajar nyata, di mana mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna layanan publik, tetapi juga warga negara yang kritis dan mampu berkontribusi dalam mendorong perbaikan sistem pemerintahan.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Digitalisasi Layanan Publik