Ketika Motor Lebih Penting Dari Nasi: Polemik Motor Listrik Badan Gizi Nasional dan Cermin Sila Kelima Pancasila

Bayangkan ini: seorang anak di pelosok desa menunggu jatah makan siang dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, di gudang penyimpanan tak jauh dari ibu kota, ribuan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) masih tersimpan rapi, belum tersentuh, belum terpakai. Total nilainya hampir menyentuh Rp1 triliun. Inilah ironi yang tengah dibicarakan seluruh Indonesia dalam beberapa hari terakhir dan ironi ini berbicara lebih keras dari sekadar soal anggaran.

BGN mengadakan 21.800unit motor listrik untuk para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan harga Rp42 juta per unit, di bawah harga pasaran yang mencapai Rp52 juta. Tujuannya mulia: menjangkau daerah-daerah terpencil yang aksesnya terbatas. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan pengadaan ini sudah masuk dalam perencanaan anggaran 2025 dan tidak akan diulang pada 2026. Namun persoalannya bukan semata soal efisiensi harga melainkan soal prioritas yang dipertanyakan publik dengan sangat keras.

Keadilan Sosial yang Terabaikan

Sila Kelima Pancasila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia bukan hanya berbicara tentang pembagian materi. Ia berbicara tentang kepekaan dalam menentukan apa yang lebih dulu diutamakan ketika sumber daya terbatas. Program MBG lahir dari semangat mulia: memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan gizi yang cukup. Namun ketika anggaran triliunan rupiah lebih dulu mengalir ke pengadaan kendaraan operasional ketimbang memperkuat kualitas dan jangkauan makanan itu sendiri, maka timbul pertanyaan yang sah: apakah semangat keadilan sosial itu benar-benar menjadi kompas pengambilan keputusan?

Yang memperparah situasi adalah ketidakjelasan dalam rantai pengambilan keputusan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sempat menolak anggaran ini, namun pengadaan tetap berjalan karena diduganya terjadi miskomunikasi atau program sudah berjalan sebelum dirinya menjabat. Ini bukan sekadar soal siapa yang salah. Ini adalah potret nyata dari sistem birokrasi yang belum cukup akuntabel untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat berjalan sesuai dengan nilai keadilan yang diamanatkan konstitusi.

Antara Urgensi dan Sensitivitas Kebijakan

Bukan berarti motor operasional tidak diperlukan. Di daerah-daerah terpencil yang jalan setapaknya hanya bisa dilalui roda dua, kendaraan adalah kebutuhan logistik yang nyata. Namun keadilan sosial juga menuntut sensitivitas terhadap konteks. Di tengah APBN yang mencatat defisit ratusan triliun rupiah, di tengah guru honorer yang gajinya masih di bawah upah minimum, dan di tengah fasilitas kesehatan daerah yang masih jauh dari layak pengadaan ribuan motor listrik senilai hampir Rp1 triliun tidak bisa disampaikan kepada publik dengan kalimat “ini sudah prosedural”. Keadilan sosial bukan hanya soal prosedur, melainkan soal rasa.

Polemik motor listrik BGN ini bukan sekadar drama anggaran yang akan berlalu begitu saja setelah DPR selesai memanggil pejabat terkait. Ia adalah pengingat keras bahwa nilai keadilan sosial dalam Pancasila menuntut lebih dari sekadar niat yang baik ia menuntut keputusan yang bijak, transparan, dan peka terhadap kondisi nyata rakyat yang paling membutuhkan. Sebab pada akhirnya, program gizi yang sejati bukan diukur dari berapa banyak motor yang mengantarkan makanan, melainkan dari seberapa banyak anak Indonesia yang benar-benar kenyang.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer