Indonesia sejak dahulu dikenal

bukan hanya sebagai negara

kepulauan, tetapi juga sebagai rumah

bagi ribuan identitas budaya yang

tumbuh dari akar adat istiadat. Di

setiap tanah yang dipijak masyarakat

adat, terdapat hubungan batin yang

tidak sekadar bersifat ekonomis, melainkan juga spiritual dan historis. Tanah bagi

masyarakat adat bukan hanya sebidang ruang yang dapat diukur dengan sertifikat atau

angka investasi, melainkan “ibu” yang menyimpan jejak leluhur, tempat lahirnya tradisi,

dan ruang hidup yang diwariskan lintas generasi. Namun, di tengah derasnya arus

pembangunan modern, hak ulayat sering kali berada dalam posisi yang rapuh, seakan

menjadi bayangan yang perlahan memudar di bawah cahaya proyek pembangunan yang

semakin besar dan agresif.

Pembangunan di Indonesia kerap diibaratkan seperti kereta cepat yang melaju

tanpa henti menuju modernitas. Akan tetapi, dalam lajunya yang begitu ambisius, tidak

jarang rel pembangunan justru melintasi ruang hidup masyarakat adat tanpa izin dan tanpa

empati. Konflik agraria yang melibatkan perusahaan, negara, dan masyarakat adat

menjadi gambaran nyata bagaimana hak ulayat sering kali ditempatkan sebagai hambatan

pembangunan, bukan sebagai bagian dari identitas bangsa yang harus dilindungi.

Padahal, apabila ditelaah lebih dalam, hukum adat memiliki kedudukan yang tidak dapat

dipisahkan dari sistem hukum nasional Indonesia.Secara teoritis, keberadaan hukum adat telah lama diakui oleh para ahli hukum

Indonesia. Cornelis van Vollenhoven menyebut hukum adat sebagai levend recht atau

hukum yang hidup di tengah masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum tidak

selalu lahir dari negara, melainkan juga tumbuh dari nilai, kebiasaan, dan kesadaran

kolektif masyarakat.

Dalam perspektif Van Vollenhoven, hak ulayat merupakan hak komunal masyarakat adat atas wilayah tertentu yang memberikan kewenangan untuk mengatur, memanfaatkan, dan menjaga tanah demi kepentingan bersama. Tanah ulayat

bukan semata objek hukum, tetapi simbol eksistensi suatu komunitas adat.

Pemikiran tersebut diperkuat oleh Soepomo melalui teori integralistik yang

menempatkan masyarakat sebagai satu kesatuan organis. Dalam pandangan ini, hubungan

manusia dengan tanah bersifat kosmis dan religius. Tanah bukan hanya alat produksi,

tetapi bagian dari kehidupan itu sendiri. Maka, ketika tanah adat dirampas atau dialihkan

tanpa persetujuan masyarakat adat, yang hilang bukan sekadar lahan, melainkan juga

identitas, kehormatan, dan keberlanjutan budaya. Seperti pohon tua yang akarnya dicabut

paksa dari bumi, masyarakat adat kehilangan pijakan hidup ketika hak ulayat mereka

diabaikan.

Ironisnya, pengakuan terhadap hak ulayat sebenarnya telah ditegaskan dalam

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pengaturan

mengenai hak ulayat juga termuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Namun

dalam praktiknya, pengakuan tersebut sering kali terasa seperti hujan yang hanya turun

di atas kertas, tanpa benar-benar membasahi tanah kehidupan masyarakat adat.

Konflik antara pembangunan dan hak ulayat semakin terlihat dalam berbagai

proyek strategis nasional, pertambangan, perkebunan, hingga eksploitasi hutan. Negara

kerap menggunakan dalih kepentingan umum untuk mengambil alih wilayah adat,

sementara masyarakat adat hanya diberi ruang kecil untuk bersuara.

Dalam situasidemikian, hukum adat seolah berdiri di persimpangan jalan: diakui dalam teks, tetapi dilemahkan dalam praktik. Pembangunan yang seharusnya menjadi jembatan

kesejahteraan justru berubah menjadi tembok yang memisahkan masyarakat adat dari

tanah leluhurnya.

Dalam perspektif teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto

Rahardjo, hukum seharusnya hadir untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Artinya,

hukum tidak boleh hanya berpihak pada kepastian administratif dan kepentingan ekonomi

semata, tetapi juga harus mengedepankan keadilan substantif. Ketika masyarakat adat

kehilangan tanah ulayat akibat pembangunan yang tidak partisipatif, maka hukum telah

kehilangan ruh kemanusiaannya. Hukum yang seharusnya menjadi pelindung justru

berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan.

Lebih jauh, pengabaian terhadap hak ulayat juga menunjukkan adanya dominasi

positivisme hukum yang terlalu menekankan legalitas formal. Negara sering kali hanya

mengakui tanah yang memiliki sertifikat atau bukti administratif, sementara wilayah adat

yang diwariskan secara turun-temurun dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang

cukup. Padahal, dalam teori pluralisme hukum, Indonesia tidak hanya mengenal satu

sistem hukum, melainkan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan, termasuk hukum adat.

Mengabaikan hukum adat sama halnya dengan memotong salah satu akar

dari pohon besar bernama Indonesia.

Di sisi lain, masyarakat adat sesungguhnya memiliki kearifan lokal yang sangat

relevan dengan pembangunan berkelanjutan. Banyak komunitas adat menjaga hutan,

sungai, dan tanah dengan prinsip keseimbangan alam. Mereka memandang alam bukan

sebagai objek eksploitasi, melainkan sahabat kehidupan. Filosofi ini menjadi sangat

penting di tengah krisis lingkungan dan perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan.

Sayangnya, suara masyarakat adat sering tenggelam oleh gemuruh mesin industri dan

kepentingan ekonomi jangka pendek. Alam yang dahulu dipeluk dengan penghormatan

kini dipandang hanya sebagai angka dalam laporan investasi.Pengakuan terhadap hak ulayat seharusnya tidak berhenti pada simbol

konstitusional semata. Negara perlu menghadirkan kebijakan konkret yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat, termasuk pemetaan wilayah adat, perlindungan

terhadap kriminalisasi masyarakat adat, serta pelibatan aktif mereka dalam proses

pembangunan. Pembangunan yang ideal bukanlah pembangunan yang menggusur akar

budaya, melainkan pembangunan yang tumbuh bersama masyarakatnya. Sebab bangsa

yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun gedung tinggi, tetapi juga

bangsa yang mampu menjaga warisan leluhurnya.

Pada akhirnya, pertanyaan “masihkah hukum adat diakui?” bukan sekadar

pertanyaan hukum, melainkan pertanyaan moral bagi negara. Selama hak ulayat masih

dipandang sebagai hambatan pembangunan, maka pengakuan terhadap hukum adat hanya

akan menjadi formalitas tanpa makna. Namun apabila negara benar-benar menempatkan

masyarakat adat sebagai bagian penting dari identitas nasional, maka hukum adat dapat

menjadi fondasi keadilan sosial yang harmonis dengan pembangunan modern.

Hak ulayat ibarat nyala pelita tua di tengah badai modernisasi. Cahayanya

mungkin tidak sebesar gemerlap pembangunan, tetapi ia tetap menyimpan arah dan

makna bagi kehidupan masyarakat adat. Jika pelita itu dipadamkan, maka bangsa ini

mungkin akan kehilangan salah satu sumber cahaya kebijaksanaannya sendiri. Karena

sejatinya, pembangunan tanpa penghormatan terhadap hukum adat hanyalah kemajuan

yang kehilangan akar kemanusiaannya.

Penulis : Muhammad Zidan Akbar

ilmu hukum, fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Hak Ulayat ulayat