Siaran Berita, Banjarbaru, (26/8/2026) — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Selatan kembali menghadirkan perhatian luas terhadap upaya pemadaman dan pengendalian bencana ekologis tersebut. Sejumlah unsur pemerintah, aparat, serta pihak swasta bergerak memperkuat penanganan di lapangan. Salah satu nama yang kemudian muncul adalah pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau yang lebih dikenal sebagai Haji Isam, yang memberikan dukungan berupa 100 unit pompa air serta dana operasional senilai Rp7,6 miliar untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.

Keterlibatan Haji Isam menjadi sorotan bukan semata karena besarnya dukungan yang diberikan, tetapi juga karena sosoknya selama bertahun-tahun berada dalam ruang perhatian publik sebagai pengusaha dengan gurita bisnis yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, energi, transportasi hingga industri pengolahan. Rekam jejak tersebut membuat setiap langkahnya di wilayah Kalimantan Selatan kerap dibaca lebih luas, termasuk ketika ia kini mengambil bagian dalam upaya pemadaman kebakaran yang mengancam lingkungan dan masyarakat. Situasi itu menghadirkan sebuah kontras yang menarik perhatian: seorang pengusaha yang bisnisnya selama ini tidak terlepas dari perdebatan mengenai sumber daya alam kini tampil memberikan dukungan langsung untuk menghadapi bencana yang juga berkaitan erat dengan persoalan lingkungan.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyampaikan bahwa Haji Isam memang diminta untuk terlibat dalam penanganan karhutla di wilayah tersebut. Namun, keterlibatan itu perlu ditempatkan secara tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai struktur komando penanganan bencana. Muhidin menegaskan Haji Isam bukan Ketua Tim Percepatan Penanganan Karhutla. Posisi koordinator tetap berada pada pemerintah dan unsur resmi yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan informasi yang sebelumnya beredar di media sosial mengenai kabar bahwa Haji Isam ditunjuk langsung untuk memimpin penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga membantah kabar mengenai penunjukan Haji Isam sebagai koordinator penanganan karhutla di Kalimantan. Pemerintah, menurut Prasetyo, memang meminta berbagai pihak untuk ikut membantu mempercepat penanganan kebakaran, tetapi tidak ada penunjukan Haji Isam sebagai koordinator operasi. Penegasan tersebut penting karena derasnya informasi di media sosial sempat membuat posisi Haji Isam dalam operasi karhutla dipersepsikan lebih besar daripada peran yang sebenarnya. Dengan demikian, keterlibatannya lebih tepat dipahami sebagai dukungan terhadap operasi yang tetap berada dalam koordinasi pemerintah dan satuan tugas resmi.

Dukungan yang diberikan Haji Isam bukan sekadar pernyataan solidaritas. Gubernur Muhidin menyebut terdapat 100 unit pompa air yang dibantu Haji Isam serta dana operasional Rp7,6 miliar untuk mendukung kebutuhan penanganan selama dua pekan. Haji Isam juga disebut menawarkan bantuan berupa alat berat dan water bombing. Tambahan sarana tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan tim gabungan dalam menghadapi titik-titik kebakaran yang masih membutuhkan penanganan intensif. Keberadaan pompa air memiliki arti penting dalam kondisi karhutla yang tidak hanya menyisakan api di permukaan. Penanganan di sejumlah kawasan juga harus memperhitungkan bara yang dapat bertahan di bawah permukaan tanah, khususnya pada lahan gambut. Bara yang tidak sepenuhnya padam dapat kembali memunculkan asap maupun api ketika kondisi lingkungan mendukung. Karena itu, strategi pemadaman tidak berhenti pada menghilangkan api yang terlihat, tetapi juga diarahkan pada pembasahan dan pendinginan kawasan untuk mencegah kebakaran kembali muncul.

Sejumlah laporan mengenai penanganan di Kalimantan Selatan menyebut dukungan pompa tersebut melengkapi peralatan yang berasal dari berbagai unsur pemerintah. Pada saat yang sama, dana operasional Rp7,6 miliar diarahkan untuk menunjang kebutuhan taktis tim di lapangan selama dua pekan. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan pengerahan sumber daya dalam jumlah besar, terutama ketika kondisi lahan dan cuaca membuat proses pemadaman tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu metode. Keterlibatan Haji Isam kemudian menjadi semakin menarik karena latar belakang bisnisnya sendiri tidak dapat dipisahkan dari sektor sumber daya alam. Jhonlin Group, kelompok usaha yang identik dengan namanya, berkembang melalui berbagai bidang, termasuk pertambangan batu bara, perkebunan, energi, transportasi dan industri pengolahan. Perjalanan bisnis tersebut membuat Haji Isam menjadi salah satu figur pengusaha yang memiliki pengaruh besar di Kalimantan Selatan sekaligus menjadikannya sosok yang tidak asing dengan perdebatan publik mengenai pengelolaan sumber daya alam dan relasi antara kepentingan ekonomi, lingkungan, serta masyarakat.

Sorotan terhadap rekam jejak tersebut bukan sesuatu yang muncul baru-baru ini. Sejumlah pemberitaan sebelumnya mencatat bahwa ekspansi bisnis yang berkaitan dengan Haji Isam pernah menuai kritik dalam persoalan lahan, tata ruang, aktivitas pertambangan, serta dampak lingkungan. Proyek perkebunan tebu di Bombana, misalnya, pernah mendapat sorotan dari berbagai pihak terkait persoalan lahan dan tata ruang. Nama Haji Isam juga pernah muncul dalam pemberitaan mengenai sejumlah sengketa bisnis dan sumber daya alam. Berbagai tudingan tersebut memiliki konteks dan status masing-masing, sementara pihak Haji Isam dalam sejumlah persoalan membantah keterlibatan atau tuduhan yang diarahkan kepadanya. Sorotan terhadap persoalan lingkungan juga tidak dapat dilepaskan dari karakter industri yang selama ini menjadi bagian dari ekspansi bisnis Jhonlin Group. Pertambangan dan perkebunan merupakan sektor yang memiliki konsekuensi ekologis apabila tidak dikelola dengan prinsip keberlanjutan. Karena itu, ketika figur yang identik dengan sektor tersebut tampil memberikan bantuan untuk penanganan karhutla, publik secara wajar dapat melihatnya melalui perspektif yang lebih luas. Ada yang akan memandang bantuan tersebut sebagai bentuk kontribusi nyata dalam keadaan darurat, sementara sebagian lainnya dapat melihatnya sebagai momentum untuk kembali mempertanyakan bagaimana aktivitas ekonomi skala besar seharusnya berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan.

Namun, dua persoalan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Bantuan untuk pemadaman karhutla merupakan tindakan yang berlangsung pada fase penanganan bencana, sedangkan persoalan mengenai dampak lingkungan dari kegiatan industri merupakan pembahasan yang jauh lebih luas dan membutuhkan penilaian berdasarkan fakta, dokumen, pengawasan, serta proses hukum apabila terdapat dugaan pelanggaran. Keduanya tidak seharusnya dicampuradukkan menjadi kesimpulan tunggal bahwa pemberian bantuan otomatis menghapus seluruh kritik masa lalu, ataupun sebaliknya bahwa kontroversi masa lalu membuat setiap bentuk bantuan menjadi tidak bernilai. Justru pada titik inilah keterlibatan Haji Isam menghadirkan ruang refleksi yang lebih penting. Karhutla bukan persoalan yang selesai hanya dengan memadamkan api. Bencana tersebut menyangkut tata kelola lahan, kondisi ekosistem, pengawasan aktivitas manusia, kesiapsiagaan pemerintah, ketersediaan peralatan, hingga kesadaran berbagai pihak untuk mencegah kebakaran sejak awal. Ketika api telah membesar, kebutuhan akan pompa, personel, pesawat, kendaraan, dana operasional, dan koordinasi lintas lembaga menjadi sangat mendesak. Tetapi ketika api padam, pertanyaan yang lebih panjang tetap menunggu: bagaimana memastikan kejadian serupa tidak berulang?

Kalimantan Selatan sendiri termasuk provinsi yang mengalami dampak karhutla cukup besar pada periode penanganan tahun ini. Data BNPB yang dikutip pada 22 Agustus 2026 mencatat luas karhutla di Kalimantan Selatan mencapai sekitar 8.019,62 hektare. Angka tersebut menempatkan Kalsel sebagai salah satu wilayah dengan luasan karhutla terbesar di Indonesia dalam catatan tersebut, setelah Kalimantan Barat dan Riau. Besarnya luasan itu memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar kebakaran pada satu atau dua titik, melainkan situasi yang membutuhkan pengerahan sumber daya dan koordinasi dalam skala besar. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa dukungan dari berbagai pihak menjadi penting. Pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama dalam penanganan bencana, tetapi kapasitas lapangan dapat diperkuat melalui kolaborasi dengan dunia usaha, masyarakat, dan unsur lainnya. Dalam konteks ini, kontribusi 100 unit pompa air dan dana operasional Rp7,6 miliar dapat dilihat sebagai tambahan kekuatan bagi tim yang sedang bekerja menghadapi kondisi darurat. Nilai bantuan yang besar juga menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama ketika operasi harus dilakukan secara intensif dalam rentang waktu tertentu.

Pada saat yang sama, munculnya nama Haji Isam dalam penanganan karhutla juga memperlihatkan besarnya perhatian publik terhadap hubungan antara pengusaha besar dan kebijakan negara. Sebelumnya, informasi mengenai dirinya sebagai koordinator karhutla sempat beredar luas di media sosial. Pemerintah kemudian memberikan klarifikasi bahwa kabar tersebut tidak benar. Istana menegaskan tidak ada penunjukan Haji Isam sebagai koordinator, sementara pemerintah daerah menjelaskan bahwa yang bersangkutan memang terlibat dalam memberikan bantuan dan dukungan terhadap operasi di lapangan. Perbedaan antara “memimpin” dan “membantu” menjadi penting dalam membaca persoalan ini. Seorang pengusaha yang memberikan dukungan logistik dan pendanaan tidak otomatis berada pada posisi komando dalam sebuah operasi penanggulangan bencana. Struktur tersebut tetap harus mengikuti kewenangan pemerintah dan satuan tugas yang ditetapkan. Karena itu, penyebutan Haji Isam sebagai pihak yang membantu penanganan karhutla jauh lebih sesuai dengan keterangan resmi dibandingkan narasi bahwa ia mengambil alih atau memimpin operasi.

Bagi masyarakat, manfaat paling konkret dari situasi ini tentu bukan pada siapa yang paling banyak disebut dalam pemberitaan, melainkan pada seberapa efektif api dapat dikendalikan dan risiko terhadap manusia serta lingkungan dapat dikurangi. Pompa yang bekerja di lapangan, petugas yang berjibaku memadamkan bara, saluran air yang dibuka, dukungan udara yang dikerahkan, serta koordinasi antarlembaga memiliki nilai yang jauh lebih penting daripada perdebatan mengenai popularitas seseorang. Karhutla pada akhirnya tidak mengenal latar belakang siapa pun. Asap dan api hanya meninggalkan dampak bagi masyarakat, satwa, ekosistem, serta kualitas udara. Karena itu, bantuan Haji Isam sebaiknya dibaca sebagai salah satu bagian dari kerja besar penanganan karhutla, bukan sebagai pengganti peran negara ataupun sebagai pembenaran terhadap seluruh rekam jejak bisnisnya. Pemerintah tetap memiliki kewajiban memastikan penanganan berjalan transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, dukungan dari sektor swasta perlu diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak serta dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan yang terdampak.

Sorotan terhadap rekam jejak Haji Isam juga tidak harus berujung pada penghakiman. Kritik tetap memiliki tempat sebagai bagian dari kontrol publik, terutama ketika menyangkut industri yang berhubungan dengan sumber daya alam. Namun, kritik seharusnya dibangun dari data dan fakta, bukan dari prasangka. Begitu pula apresiasi terhadap bantuan yang diberikan tidak semestinya membuat publik kehilangan sikap kritis. Dua hal tersebut dapat berjalan bersamaan: bantuan terhadap korban dan penanganan bencana patut diapresiasi, sementara persoalan lingkungan yang pernah menjadi sorotan tetap dapat dikaji melalui mekanisme yang objektif. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan membutuhkan lebih dari sekadar satu tokoh, satu perusahaan, atau satu jenis peralatan. Api yang meluas membutuhkan kerja kolektif, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, aparat, petugas pemadam, masyarakat, dunia usaha, hingga seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan lingkungan Kalimantan. Bantuan 100 unit pompa air dan Rp7,6 miliar dapat menjadi tambahan tenaga dalam fase darurat, tetapi keberhasilan sesungguhnya akan ditentukan oleh kemampuan seluruh pihak memastikan bara benar-benar padam dan pencegahan berjalan setelah keadaan kembali normal.

Nama Haji Isam kini kembali berada dalam sorotan publik dengan peran yang berbeda: bukan karena ekspansi bisnisnya, melainkan karena dukungan yang diberikan untuk menghadapi karhutla di wilayah yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan ekonominya. Kontras tersebut memang sulit diabaikan. Namun, daripada berhenti pada ironi, situasi ini dapat menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan membutuhkan konsistensi yang jauh lebih panjang daripada satu momentum. Api harus dipadamkan hari ini, sementara perlindungan terhadap hutan, lahan, masyarakat, dan ekosistem harus dijaga setiap hari. keterlibatan Haji Isam dalam penanganan karhutla Kalsel dapat ditempatkan secara jernih: ia bukan koordinator operasi sebagaimana sempat beredar, melainkan pihak yang diminta ikut membantu dan memberikan dukungan material maupun finansial. Bantuan tersebut penting bagi operasi di lapangan, tetapi tidak serta-merta menghapus perdebatan mengenai rekam jejak bisnis maupun isu lingkungan yang pernah melekat pada namanya. Pada saat yang sama, kontroversi masa lalu juga tidak semestinya membuat kontribusi dalam situasi darurat diabaikan. Ukuran akhirnya tetap sederhana dan konkret: seberapa banyak api berhasil dipadamkan, seberapa luas kerusakan dapat dicegah, dan seberapa serius seluruh pihak membangun sistem agar bencana serupa tidak kembali berulang.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: 100 Pompa Haji Isam Kalsel Karhutla Rekam Jejak Isu Lingkungannya