Efisiensi Anggaran 2025 Berdampak pada Program Olahraga Indonesia
Efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari upaya menyusun kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan prestasi olahraga di tanah air dalam berbagai ajang multievent tingkat dunia. Pemerintah Indonesia menerapkan efisiensi anggaran pada tahun 2025 sebagai langkah untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan. Salah satu sektor yang terdampak adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), yang terpaksa menyesuaikan program kerjanya akibat pemotongan dana. Penyesuaian ini secara langsung berdampak pada berbagai agenda strategi olahraga nasional, khususnya pemusatan latihan nasional (Pelatnas). Sebelumnya, Kemenpora telah merencanakan dana jangka panjang untuk Pelatnas hingga Olimpiade 2028. Namun, demi optimalisasi sumber daya, saat ini prioritas beralih pada persiapan kompetisi dalam jangka pendek.
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Ariotedjo, menegaskan efisiensi anggaran yang diberlakukan pada tahun 2025 tidak akan mengurangi komitmen Pemerintah dalam meraih prestasi olahraga. Peningkatan prestasi olahraga tetap menjadi bagian dari misi prioritas Asta Cita Kabinet Merah Putih. Dengan adanya efisiensi ini, kami akan menyelenggarakan pelatihan nasional yang akan fokus pada persiapan untuk berbagai event di tahun 2025. Tahun ini, kami akan menyelenggarakan SEA Games dan ASEAN Para Games, sementara Asian Games dan Asian Para Games akan langsung berlangsung pada tahun 2026. Perubahan yang ada hanya terletak pada penanganan pola pelatihan nasional. Menurut Menpora, efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan mengganggu persiapan para atlet. Sebaliknya, hal ini lebih fokus pada penyesuaian dengan anggaran yang tersedia. Menpora tetap optimis para atlet Indonesia dapat terus meraih prestasi, berkat dukungan seluruh masyarakat, baik dari kalangan sipil maupun pihak swasta.
Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menegaskan tidak ada program pelatihan nasional yang dihentikan karena adanya penghematan biaya di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Ketika membahas tentang efisiensi, sebenarnya semua cabang olahraga memiliki tingkat efisiensinya masing-masing. Namun, tidak semua cabang olahraga yang menjalani program pelatnas dibubarkan. Terkait dengan isu pembubaran pelatnas yang banyak dibicarakan, saya rasa hal itu tidak benar. Namun, memang ada beberapa yang akan dikurangi berdasarkan prioritas yang ada. Saat ini, kami memiliki empat hingga lima cabang olahraga Olimpiade yang memiliki potensi meraih medali, ungkap Wamenpora. Kemenpora berkomitmen untuk memastikan bahwa persiapan keikutsertaan kontingen Indonesia di tiga ajang multicabang internasional berjalan lancar tanpa hambatan. Intinya, kami perlu bekerja lebih keras dan melakukan pemantauan yang lebih ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran. Anggaran tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan kembali untuk program-program di Kemenpora, ungkapnya.
Ada beberapa dampak terjadinya Efisiensi Anggaran 2025 di Olahraga :
1. Pelatnas tetap berjalan, namun anggarannya dipotong.
Penghematan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap pemusatan latihan nasional (pelatnas). Meskipun Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, menekankan bahwa pelatnas tidak akan dibubarkan sepenuhnya, prosesnya akan lebih diperketat. Dalam situasi ini, cabang-cabang olahraga yang tidak termasuk dalam kategori prioritas menghadapi tantangan dalam mempertahankan kontinuitas latihan dan persiapan atlet mereka. Sementara ada harapan bahwa anggaran dapat kembali ke keadaan semula, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kapan hal tersebut akan terwujud.
2. Seleksi Ketat Terhadap Cabang Olahraga
Dalam persiapan menghadapi ajang olahraga tahun 2025, pemerintah menerapkan kebijakan penempatan dalam menentukan cabang olahraga yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan dukungan pendanaan. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, menekankan pentingnya efisiensi anggaran, mengingat tidak semua cabang olahraga dapat difasilitasi secara merata. Oleh karena itu, fokus utama difokuskan pada cabang olahraga yang memiliki potensi besar dalam meraih medali di kompetisi internasional, seperti Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games. Dengan adanya event besar seperti SEA Games di Thailand pada bulan Desember 2025, serta berbagai turnamen individu lainnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sedang menyusun skala prioritas untuk memastikan alokasi dukungan yang tepat. Dalam proses seleksi ini, beberapa cabang olahraga seperti angkat besi, bulutangkis, panahan, dan panjat tebing telah ditetapkan sebagai prioritas, sementara cabang atletik masih berada dalam tahap evaluasi lebih lanjut.
3. Anggaran untuk Esports dan Atletik telah dipotong.
Kebijakan efisiensi anggaran nasional yang diterapkan oleh PB ESI dan PB PASI mencerminkan perubahan prioritas dalam pembiayaan pelatihan olahraga. Meski Timnas Esports Indonesia berhasil meraih prestasi luar biasa di SEA Games 2023 dan Kejuaraan Dunia IESF 2024, federasi harus tetap memilih kompetisi yang akan diikuti, sejalan dengan kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, pemangkasan anggaran ini memberikan dampak signifikan bagi cabang olahraga atletik. Pelatnas yang sebelumnya melibatkan 80 atlet akan dihentikan per 31 Januari 2025, yang memaksa PB PASI untuk meninjau kembali strategi pelatihan jangka panjang. Kebijakan ini menjadi tantangan bagi kesinambungan prestasi olahraga nasional, terutama bagi cabang-cabang yang telah menunjukkan dominasinya di pentas internasional.
Baca Juga
4. PSSI dan Timnas mengandalkan dukungan dari pihak swasta.
Pengeluaran anggaran pemerintah memberikan dampak signifikan bagi PSSI dan Timnas Indonesia. Alokasi dana untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengalami penurunan dari Rp2,3 triliun menjadi Rp1,3 triliun, yang menghambat pencairan anggaran untuk federasi sepak bola nasional. Tiba-tiba, berbagai program yang direncanakan berisiko tertunda. Dengan kebutuhan operasional yang mencapai Rp500-600 miliar, PSSI kini mengandalkan dukungan dari sektor swasta. Hingga saat ini, sekitar 25 perusahaan telah berkontribusi dengan total dana sebesar Rp400 miliar demi kelangsungan Timnas Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan surat dengan nomor S-37/MK. 02/2025 sebagai langkah lanjutan untuk penghematan di kementerian dan lembaga. Dalam surat tersebut, kementerian dan lembaga diharapkan segera melakukan pengawasan terhadap efisiensi anggaran. Rencana pengungkapan efisiensi anggaran kemudian harus disampaikan kepada mitra Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan. Usulan revisi yang berupa rincian anggaran yang telah disetujui DPR harus diserahkan kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada 14 Februari 2025. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyesuaikan programnya akibat pemangkasan dana, namun tidak ada pembubaran Pelatnas. Beberapa cabang seperti esports dan atletik terdampak, dengan pembiayaan terbatas, sementara PSSI bergantung pada dukungan swasta. Pemerintah berkomitmen untuk tetap mendukung kinerja olahraga melalui efisiensi anggaran ini, meskipun ada prioritas penyesuaian.
MUHAMMAD HAFIS AKBAR
PENDIDIKAN JASMANI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
