GROBOGAN – Sebanyak 72 responden dari Grobogan, Kudus, Pati, Jepara, Demak, dan Semarang menunjukkan satu pesan yang sama: masyarakat masih memiliki harapan besar terhadap para pejabat dan tokoh politik, tetapi kepercayaan terhadap elit politik belum sepenuhnya kuat. Saat ini, masyarakat semakin mudah mengikuti berbagai isu politik. Kalau dulu informasi politik mungkin hanya bisa didapat dari televisi atau koran, sekarang cukup membuka media sosial atau portal berita, berbagai aktivitas pejabat dan tokoh politik bisa langsung diketahui dalam hitungan detik. Akibatnya, masyarakat juga semakin aktif memberikan penilaian terhadap perilaku para pemegang kekuasaan.

Menariknya, ketika berbicara tentang politik, masyarakat ternyata tidak hanya memperhatikan hasil kebijakan yang dibuat pemerintah. Banyak orang juga memperhatikan bagaimana sikap para pejabat dalam menjalankan amanah yang mereka terima. Apakah mereka mau mendengarkan kritik? Apakah mereka benar-benar memikirkan kepentingan rakyat? Apakah mereka jujur dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar dilaksanakannya polling mengenai tanggapan masyarakat terhadap perilaku elit politik di Indonesia. Polling dilakukan terhadap 72 responden yang berasal dari beberapa daerah di Jawa Tengah, yaitu Grobogan, Kudus, Pati, Jepara, Demak, dan Semarang.

Dalam polling ini, hampir 89 persen responden sangat setuju bahwa pejabat atau tokoh politik harus mau menerima kritik dari masyarakat. Selain itu, lebih dari 90 persen responden sangat setuju bahwa kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Bagi sebagian orang, hasil ini mungkin terlihat biasa saja. Namun dalam kajian psikologi politik, temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya masih peduli terhadap dunia politik. Mereka tidak sepenuhnya apatis. Mereka masih memiliki harapan terhadap para pemegang kekuasaan dan masih menaruh perhatian terhadap bagaimana kekuasaan dijalankan.

Salah satu temuan yang paling menonjol adalah tingginya persetujuan terhadap pernyataan bahwa pejabat atau tokoh politik harus mau menerima kritik dari masyarakat. Hampir seluruh responden menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah dan rakyat.

Di sisi lain, polling ini juga menemukan sesuatu yang patut menjadi perhatian. Ketika responden diminta menilai apakah masih ada pejabat atau tokoh politik yang benar-benar bekerja demi kepentingan rakyat, tingkat persetujuannya tidak setinggi pernyataan-pernyataan sebelumnya. Dengan kata lain, masyarakat memiliki harapan yang tinggi, tetapi belum sepenuhnya yakin bahwa harapan tersebut telah terwujud dalam praktik politik saat ini.

Dalam psikologi politik, kondisi seperti ini dapat dijelaskan melalui konsep political trust atau kepercayaan politik. Kepercayaan politik berkaitan dengan sejauh mana masyarakat percaya bahwa para pemegang kekuasaan menjalankan tugasnya untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Ketika masyarakat melihat adanya kesesuaian antara ucapan dan tindakan pemimpin, kepercayaan cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika terdapat jarak antara harapan dan kenyataan, kepercayaan akan lebih sulit terbentuk.

Pandangan tersebut juga terlihat dari jawaban terbuka yang diberikan responden. Ketika ditanya mengenai perilaku yang paling perlu diperbaiki oleh pejabat atau tokoh politik di Indonesia, salah satu responden menyampaikan:

“Perilaku paling mendesak yang perlu diperbaiki oleh pejabat dan tokoh politik di Indonesia adalah krisis integritas moral, khususnya dalam pencegahan korupsi, praktik pemerasan, dan penyalahgunaan fasilitas negara. Masalah ini berakar dari mahalnya biaya politik dan pemahaman jabatan sebagai alat memperkaya diri atau kelompok.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih melihat persoalan integritas sebagai tantangan utama dalam kehidupan politik Indonesia. Bukan hanya soal kemampuan memimpin, tetapi juga soal moralitas dan tanggung jawab dalam menggunakan kekuasaan.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai harapan terhadap pejabat atau tokoh politik di masa mendatang, salah satu responden memberikan jawaban yang cukup menarik:

“Saya harap, pejabat di Indonesia mampu menilai permasalahan yang sedang terjadi dengan objektif dan mendahulukan kepentingan rakyat yang krusial. Selain itu, saya harap pejabat tidak bermegah-megahan, melainkan mereka juga perlu memposisikan diri sebagai rakyat sehingga mereka mampu untuk membuat kebijakan yang tepat.”

Jawaban tersebut menggambarkan bahwa masyarakat sebenarnya tidak menuntut sesuatu yang rumit. Mereka hanya ingin para pemimpin mampu memahami kondisi yang dihadapi masyarakat secara nyata dan membuat keputusan yang berpihak pada kebutuhan rakyat.

Jika dicermati lebih jauh, kedua tanggapan tersebut menunjukkan benang merah yang sama. Masyarakat menginginkan pemimpin yang dekat dengan rakyat, memiliki integritas, tidak menyalahgunakan kekuasaan, serta mampu mengambil keputusan secara objektif. Harapan-harapan tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi justru menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik.

Pada akhirnya, hasil polling ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki ekspektasi yang besar terhadap para pejabat dan tokoh politik. Harapan itu masih ada. Keinginan untuk melihat politik yang lebih bersih, lebih terbuka, dan lebih berpihak kepada rakyat juga masih ada. Namun, kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun hanya melalui janji atau pencitraan semata. Kepercayaan tumbuh melalui tindakan nyata yang konsisten, transparan, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Barangkali, di situlah pekerjaan rumah terbesar para elit politik hari ini. Bukan sekadar meyakinkan masyarakat melalui kata-kata, tetapi menunjukkan melalui tindakan bahwa kekuasaan memang digunakan untuk melayani, bukan untuk dilayani.

Oleh: Ananda Agustina, Mahasiswa Universitas Muria Kudus

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Politik