Sebuah angka mengejutkan menunjukkan dari laporan terbaru, April 2026: jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muaro Jambi melonjak menjadi 21,05 ribu jiwa atau 4,32 persen pada tahun 2025, naik tajam dari 17,48 ribu jiwa atau 3,65 persen pada tahun 2024. Setahun sebelumnya, pemerintah daerah masih bisa berbangga karena kemiskinan berada pada angka kabupaten terendah di titik terendah sepanjang sejarah ini. Kini, kebanggaan itu harus ditelantarkan kembali.

Yang membuat situasi ini terasa lebih berat, perputarannya ini terjadi tepat di tahun pertama kepemimpinan Bupati Bambang Bayu Suseno, atau yang akrab disapa BBS. Ia resmi dilantik pada 20 Februari 2025 setelah meraih 73.367 suara dalam Pilkada 2024. Visinya tegas: “Berbakti untuk Terwujudnya Muaro Jambi Berkeadilan, Berakhlak, dan Maju 2025–2030.” Namun data di lapangan seolah melemparkan tantangan langsung ke meja sang bupati. Ini bukan sekadar persoalan statistik—ini adalah ujian nyata kepemimpinan yang menanggung harapan lebih dari 457 ribu warga bumi Sailun Salimbai.

Isu ini mendesak untuk dibahas sekarang. Muaro Jambi bukan daerah miskin potensi. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Jambi, memiliki Candi Muaro Jambi sebagai destinasi wisata religi bertaraf internasional, dan pernah mencatat pertumbuhan ekonomi 6,28 persen pada tahun 2023—melampaui Provinsi Jambi (4,66 persen) dan nasional (5,05 persen). Dengan modal sebesar itu, mengungkap kemiskinan di 2025 bukanlah kebetulan statistik. Ini adalah peringatan keras: pertumbuhan ekonomi yang gemilang di atas kertas belum mampu menetes ke lapisan masyarakat paling bawah.

Pengamat perekonomian Jambi, Noviardi Ferzi, menggambarkan kondisi ini sebagai cermin rapuhnya daya tahan ekonomi masyarakat terhadap tekanan harga, khususnya pangan. Ketika lebih dari sebagian pengeluaran rumah tangga habis untuk makanan, hampir tidak ada ruang tersisa bagi pendidikan maupun kesehatan. Pertumbuhan ekonomi Muaro Jambi di kisaran 4,50 persen pada tahun 2025 pun dinilai belum inklusif—belum cukup menyerap tenaga kerja dan mendongkrak pendapatan riil secara merata. Di situlah medan pertempuran sesungguhnya bagi BBS: bukan di atas podium pelantikan, melainkan di ladang-ladang sempit petani Kecamatan Sungai Bahar dan di lorong-lorong pasar tradisional Sengeti.

Sejujurnya, BBS bukan tanpa kerja nyata. Gerakannya dalam menata institusi yang tergolong cepat dan berani. Pada Januari 2026, ia melantik 10 Pejabat Tinggi Pratama dengan penegasan keras bahwa tidak ada jual beli jabatan. Berlanjut pada 4 Juni 2026, BBS melantik 28 pejabat Eselon III, fungsional, dan kepala sekolah, sekaligus mengganti empat camat di Kecamatan Bahar Utara, Bahar Selatan, Sungai Bahar, dan Taman Rajo, dengan pesan bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak. BBS juga hadir dalam Sinergi Nasional Akselerasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertema Desa Anti Korupsi di Gedung LKPP Jakarta, 19 Mei 2026, di mana Desa Mendalo Indah ditetapkan sebagai lokus pengukuran tingkat kematangan pengadaan barang dan jasa desa tahun 2026. Semua itu menunjukkan sang bupati paham bahwa reformasi perlengkapan bukan program hiasan—melainkan tulang punggung.

Namun merapikan birokrasi tidak otomatis mengangkat derajat warga miskin. Pola kemiskinan yang fluktuatif—turun lalu naik kembali—mencerminkan kelemahan struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui rotasi pejabat. Yang dibutuhkan adalah serangan langsung ke akar masalah: ekonomi yang terlalu bertumpu pada sektor primer tanpa nilai tambah, lemahnya jaring pengaman sosial, dan sempitnya lapangan kerja formal di luar kawasan perkotaan.

Setidaknya ada tiga langkah konkret yang perlu segera diambil.

Pertama, APBD 2025 senilai Rp 1,67 triliun harus lebih banyak mengalir ke program yang langsung dirasakan warga: subsidi benih dan pupuk bagi petani kecil, pasar murah berkala di kecamatan-kecamatan terpencil, serta penguatan koperasi desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Porsi belanja untuk rakyat tidak boleh kalah besar dari porsi belanja untuk penyesuaian.

Kedua, kantong kemiskinan harus diperbarui secara presisi, terutama di wilayah transmigran Sungai Bahar yang sering menjadi titik rawan. Data keluarga miskin ekstrem yang telah ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 612/Kep.Bup/Bappeda/2023 wajib dimutakhirkan dan dijadikan acuan intervensi nyata di lapangan—bukan dokumen yang tersimpan rapi di laci meja.

Ketiga, dan ini yang paling strategis: Pemkab Muaro Jambi perlu membangun kemitraan yang bermakna dengan perguruan tinggi, khususnya UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Kampus ini memiliki ribuan mahasiswa dari beragam disiplin ilmu: ekonomi syariah, hukum, ilmu pemerintahan, dan komunikasi. Sayangnya, hasil penelitian mereka sering berakhir di rak perpustakaan tanpa pernah menyentuh meja kebijakan. Bila ada jembatan kelembagaan yang terstruktur antara kampus dan Bappeda Muaro Jambi, penelitian mahasiswa bisa diubah menjadi peta kemiskinan berbasis desa yang akurat dan berubah. Program KKN tematik pengentasan kemiskinan yang dikoordinasikan langsung dengan pemerintah daerah adalah satu langkah konkret yang bisa segera diwujudkan tanpa biaya besar.

Muaro Jambi sejatinya memiliki semua bekal untuk bangkit: letak strategi, sumber daya alam berlimpah, warisan budaya yang tak ternilai, dan kini seorang pemimpin baru dengan amanat kuat dari rakyatnya. Yang kini dibutuhkan bukan pidato yang mengulangi janji kampanye, melainkan keberanian untuk sungguh-sungguh berpihak kepada yang paling lemah—dan kejujuran untuk mengakui bahwa menerapkan angka kemiskinan ini adalah panggilan darurat yang harus dijawab dengan tindakan nyata.

BBS masih punya waktu, dan masih menyimpan kepercayaan rakyat. Namun keduanya tidak akan menunggu selamanya.

Penulis

Makhdalena Ulpi,Program Studi Ilmu Pemerintahan Mahasiswa, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: miskin Muaro Jambi