Setiap tahun, jutaan siswa dan mahasiswa di Indonesia lulus dengan harapan memperoleh pekerjaan yang layak. Mereka menghabiskan bertahun-tahun untuk menempuh pendidikan dengan tujuan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Namun, kenyataannya tidak sedikit lulusan yang harus menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa pekerjaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengangguran, khususnya di kalangan lulusan baru, masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian. Menurut saya, salah satu penyebab utama tingginya angka pengangguran adalah adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menjembatani keduanya agar lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan.

Pengangguran tidak hanya disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Banyak lulusan yang memiliki pengetahuan teoretis, tetapi belum memiliki pengalaman kerja maupun keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Di sisi lain, perusahaan sering kali mengutamakan pelamar yang sudah memiliki pengalaman sehingga lulusan baru sulit bersaing. Akibatnya, banyak lulusan yang terjebak dalam situasi paradoks, yaitu membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan pengalaman, tetapi tidak diterima bekerja karena belum memiliki pengalaman.

Selain itu, sebagian lulusan juga mengalami kebingungan setelah menyelesaikan pendidikan. Mereka belum memiliki gambaran yang jelas mengenai karier yang ingin ditempuh atau keterampilan yang perlu dikembangkan. Tidak sedikit yang akhirnya menghabiskan waktu di rumah sambil menunggu kesempatan datang. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, rasa percaya diri dapat menurun dan produktivitas menjadi berkurang. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat memicu berbagai masalah sosial, seperti meningkatnya angka kemiskinan, ketimpangan ekonomi, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Permasalahan pengangguran dapat dianalisis berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak untuk hidup layak sehingga negara perlu menciptakan kondisi yang mendukung masyarakat memperoleh pekerjaan. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri melalui pendidikan, pelatihan, maupun pekerjaan yang layak.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menunjukkan bahwa upaya mengatasi pengangguran memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Sementara itu, sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengajarkan bahwa kebijakan publik harus dirumuskan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan melalui pertimbangan yang matang agar benar-benar memberikan manfaat. Adapun sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi landasan utama dalam mewujudkan pemerataan kesempatan kerja sehingga seluruh warga negara memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya bertujuan mengurangi pengangguran, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, saya mengusulkan program Mandatory Skill Year, yaitu program yang mewajibkan lulusan sekolah menengah maupun perguruan tinggi untuk mengikuti satu tahun masa kerja atau praktik sebelum memasuki dunia kerja secara penuh. Program ini bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata kepada lulusan sehingga mereka memiliki keterampilan yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta dapat ditempatkan di berbagai sektor, seperti UMKM, pertanian, koperasi, proyek sosial, maupun lembaga pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah dan minat yang dimiliki.

Dalam pelaksanaannya, peserta akan mendapatkan pelatihan serta pendampingan dari tempat mereka bekerja. Mereka juga memperoleh kompensasi berupa gaji dasar yang pendanaannya berasal dari kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah dapat menyediakan subsidi melalui anggaran ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia, sedangkan perusahaan, UMKM, atau lembaga mitra dapat memberikan tambahan insentif sesuai kemampuan masing-masing. Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga mendapatkan penghasilan selama mengikuti program.

Program Mandatory Skill Year dapat menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Selama ini, banyak lulusan baru menghadapi kesulitan karena minim pengalaman. Melalui program ini, mereka memiliki kesempatan untuk belajar secara langsung di lapangan, memahami budaya kerja, meningkatkan kemampuan komunikasi, melatih kedisiplinan, dan mengembangkan tanggung jawab. Pengalaman tersebut menjadi modal penting ketika mereka memasuki dunia kerja setelah program selesai.

Selain memberikan manfaat bagi peserta, program ini juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah. UMKM dan sektor pertanian yang sering mengalami keterbatasan tenaga kerja dapat memperoleh bantuan dari generasi muda yang produktif. Kehadiran peserta program juga dapat mendorong munculnya inovasi baru, terutama dalam pemanfaatan teknologi dan pengembangan usaha. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh peserta, tetapi juga oleh lingkungan sekitar.

Jika diterapkan dengan baik, program ini dapat menurunkan angka pengangguran lulusan baru karena setiap lulusan akan langsung terlibat dalam kegiatan produktif setelah menyelesaikan pendidikan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia Indonesia juga dapat meningkat karena generasi muda memiliki keterampilan yang lebih baik dan lebih siap menghadapi persaingan kerja. Dalam jangka panjang, program ini dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Pada akhirnya, pengangguran bukan hanya persoalan kurangnya lapangan pekerjaan, tetapi juga persoalan kesiapan lulusan dalam menghadapi dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya memberikan kesempatan kerja, tetapi juga membekali generasi muda dengan pengalaman dan keterampilan yang memadai. Program Mandatory Skill Year dapat menjadi salah satu langkah yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan dukungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, program ini berpotensi menciptakan generasi muda yang lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing sehingga mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa di masa depan.

Ditulis oleh : Putu Chandra Aurelia

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: kerja pendidikan