Waspada Penipuan Digital: Mencuri Uang Tanpa Meninggalkan Sidik Jari

Waspada Penipuan Digital: Mencuri Uang Tanpa Meninggalkan Sidik Jari

Penipuan bukan lagi sekadar kejahatan jalanan. Ia telah berevolusi menjadi ancaman sistemik yang memanfaatkan kelemahan psikologis manusia dan celah teknologi secara bersamaan. Mulai dari modus phishing berkedok instansi resmi, penipuan investasi bodong berbalut janji cuan cepat, hingga pengelabuan via media sosial — semua menyasar siapa saja, tanpa pandang usia maupun latar belakang. Persoalan sesungguhnya bukan hanya soal lemahnya hukum, melainkan rendahnya literasi masyarakat dalam mengenali dan merespons ancaman penipuan secara tepat. Korban kerap malu melapor, pelaku sulit dijerat karena lintas yurisdiksi, dan kerugian yang timbul tidak selalu terdata dengan baik. Namun hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan sejumlah payung hukum yang cukup kuat untuk menjerat para pelaku penipuan.

• Dasar hukum penipuan umum

(Pasal 378 KUHP) mengatur tindak pidana penipuan secara umum, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelaku yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui tipu muslihat atau kebohongan.

• Solusi Edukasi

Edukasi anti-penipuan digital cuma butuh 3 hal: individu hafal “OTP jangan dikasih ke siapa-siapa”, komunitas rajin kasih contoh kasus nyata biar orang tua ngeri, dan negara cepat bekukan rekening penipu. Kalau refleks kita jadi “ada yang minta OTP? langsung blokir”, maka penipu digital kehilangan mangsa. Karena lawan paling ampuh scammer adalah akal waras yang sudah divaksin.

• Contoh Kasus

Penipuan Belanja Online Toko fiktif di media sosial

Akun-akun dadakan menawarkan produk elektronik dan fashion impor dengan harga jauh di bawah pasar. Setelah pembayaran ditransfer, akun penjual langsung dinonaktifkan. Korban tersebar di berbagai daerah dengan total kerugian puluhan juta per kasus.

• Pasal yang mengatur penipuan belanja online.

– (UU Perlindungan konsumen UU No 8 Tahun 1999 – Pasal 7 + Pasal 62)

– (KUHP Baru Pasal 492 – “Penipuan”)

– (UU ITE No 1 Tahun 2024 – Pasal 28 Ayat 1 + 45A).

• Penutup

Hukum sudah menyiapkan jerat: (Pasal 492 KUHP dan Pasal 45A UU ITE).   Sekarang giliran kita yang memasang tameng: jangan panik, jangan klik, jangan kasih OTP. Karena satu detik lengah, bisa habis tabungan seumur hidup. Selama literasi masyarakat masih rendah, selama itu pula pelaku akan terus beroperasi. Edukasi adalah fondasi yang paling tahan lama. Pemerintah, lembaga keuangan, dunia pendidikan, dan masyarakat sipil harus berjalan beriringan, karena melawan penipuan adalah tanggung jawab kolektif, bukan beban individu semata.

Penulis : Faiz Abshor

Mahasiswa Ilmu Hukum universitas Pamulang Serang

Opini ini disusun untuk memenuhi tugas opini (pendidikan Pancasila) Tema : Hukum Pidana

Dosen : Arafatus Syahidah, S.H,.M.H

Dosen : Dede Ika Murofikoh, S.H,.M.H

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer