Banjir Jabodetabek: Ketika ‘Risiko Likuiditas’ Kota Tak Pernah Dikelola dengan Baik

Jakarta – Begitu awan hitam mulai menggantung di langit Jabodetabek, kecemasan yang sama selalu menghantui warga. Polanya terus berulang: curah hujan tinggi, jalanan berubah menjadi kubangan raksasa, mobilitas lumpuh total, dan kerugian materiil langsung melesat dalam hitungan jam.

Namun, jika kita mau melihat masalah menahun ini dari kacamata manajemen risiko keuangan, situasi pelik di megapolitan ini sebenarnya sangat mirip dengan fenomena “risiko likuiditas” yang kerap menimpa sektor perbankan.

Di dunia finansial, sebuah bank dikatakan mengalami krisis likuiditas ketika mereka kehabisan dana segar untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Nah, logika yang sama persis bisa kita pakai untuk membedah sistem tata air kota. Jabodetabek kerap mengalami “kemacetan hidrologis” karena infrastruktur drainasenya gagal mengalirkan volume air secepat hujan turun. Akibatnya, air tertahan di permukaan dan memicu genangan di mana-mana—ibarat aset berharga yang membeku dan tidak bisa dicairkan saat kondisi genting.

Mengurai Benang Kusut: 5 Pemicu Utama di Lapangan

Ada lima alasan fundamental mengapa kawasan metropolitan ini seolah tidak pernah bisa lepas dari jebakan banjir tahunan:

·      Infrastruktur yang Ketinggalan Zaman: Daya tampung drainase dan sungai kita sudah jauh melampaui batasnya. Banyak gorong-gorong kota yang sebetulnya didesain untuk beban populasi puluhan tahun lalu, padahal volume hujan dan perluasan pemukiman terus meroket setiap tahun.

·      Hilangnya Area Resapan di Hulu: Alih fungsi lahan secara masif di daerah penyangga seperti Bogor dan Depok memperparah keadaan. Kawasan yang dulunya menjadi benteng hijau penahan air kini menjelma jadi kompleks perumahan dan ruko. Dalam bahasa keuangan, kota kita sedang kehilangan aset likuid alaminya.

·      Sumbatan Sampah dan Sedimen: Aliran air sering kali mampet akibat tumpukan lumpur dan sampah domestik. Sungai yang mendangkal dan penuh sumbatan ini bekerja persis seperti kredit macet yang menghambat perputaran dana di pasar keuangan.

·      Fenomena Tanah Ambles: Tantangan nyata ini terlihat jelas di pesisir utara Jakarta. Akibat penyedotan air tanah secara ugal-ugalan selama bertahun-tahun, permukaan tanah terus menurun hingga berada di bawah permukaan laut. Efeknya, air dari daratan semakin sulit mengalir ke laut lepas secara alami.

·      Tumpang Tindih Kebijakan Daerah: Banjir di Jakarta hampir selalu berkaitan dengan kiriman air dari hulu Ciliwung di wilayah Bogor. Sayangnya, karena terpisah oleh sekat administratif, pengelolaan dari hulu ke hilir kerap berjalan sendiri-sendiri tanpa satu komando yang jelas—mirip seperti anak perusahaan yang bergerak tanpa arahan dari holding pusat.

Langkah Nyata Menjinakkan Air

Memutus mata rantai banjir menuntut komitmen untuk melakukan perawatan berkala, seperti pengerukan endapan lumpur dan pembersihan selokan tanpa harus menunggu musim penghujan tiba. Pembangunan infrastruktur hijau berupa waduk, taman kota, dan lubang biopori juga harus dikebut agar kawasan urban memiliki “spons” alami yang mampu menyerap air sebelum meluap ke pemukiman.

Ketegasan dalam menegakkan aturan tata ruang juga menjadi harga mati. Pemerintah tidak boleh lagi memberi celah bagi pembangunan liar di kawasan tangkapan air dan bantaran sungai. Di saat yang sama, adopsi teknologi sensor di area hulu perlu dimaksimalkan agar warga di daerah hilir memiliki waktu luang yang cukup untuk menyelamatkan diri dan harta benda.

Namun, semua proyek fisik ini tidak akan membuahkan hasil jika masyarakatnya masih abai dan mempertahankan kebiasaan membuang sampah sembarangan ke saluran air.

Berbagi Peran: Pemerintah dan Warga

Sudah saatnya jajaran pemerintah daerah mengubah pola pikir dalam menyikapi bencana ini. Anggaran untuk pengelolaan air tidak boleh lagi dianggap sebagai pos pengeluaran tahunan yang bisa dipangkas saat kondisi fiskal sedang ketat, melainkan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang demi keberlangsungan kota.

Di sisi lain, masyarakat juga wajib membangun benteng pertahanan mandiri. Langkah kecil seperti menyiapkan rencana darurat keluarga, memetakan jalur evakuasi mandiri, dan bergotong-royong menjaga kebersihan selokan di lingkungan sekitar adalah bentuk nyata dari manajemen risiko level rumah tangga.

Sama seperti ketidakpastian dalam hidup atau dinamika pasar keuangan, risiko banjir mungkin tidak akan pernah bisa kita hapus hingga nol persen. Namun, lewat perencanaan yang matang, kolaborasi antardaerah yang solid, dan kepedulian kolektif, dampak buruknya tentu bisa kita tekan sekecil mungkin.

Penulis: Nathanael | Program studi Manajemen, Universitas Pamulang | 20 Juni 2026

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer