Sebagai bagian dari civitas academica, mahasiswa secara berkesinambungan dihadapkan pada konstruksi teoretis yang mapan di ruang-ruang diskursus ilmiah. Konsep-konsep fundamental seperti pemisahan kekuasaan melalui gagasan Trias Politica dari Montesquieu, hingga prinsip supremasi hukum yang berkeadilan, dikaji secara mendalam sebagai pilar penyangga sebuah negara hukum yang beradab. Secara normatif, kerangka pemikiran ini menawarkan desain ketatanegaraan yang ideal, simetris, dan terstruktur rapi. Namun, diskrepansi yang tajam kerap kali mengemuka ketika landasan akademis tersebut digunakan untuk membedah realitas sosio-politik yang terjadi hari ini. Terdapat sebuah paradoks struktural yang mendesak untuk dievaluasi secara kritis: pada titik mana garis demarkasi yang memisahkan sentrum kekuasaan politik dengan otonomi penegakan hukum masih benar-benar dipertahankan di negeri ini.

Mendiskusikan proyeksi masa depan demokrasi meniscayakan adanya penelaahan komprehensif mengenai efektivitas mekanisme pengawasan dan perimbangan kekuasaan antarlembaga negara. Sistem ini tidak boleh direduksi semata-mata sebagai terminologi klasik dalam literatur Ilmu Politik atau Hukum Tata Negara, melainkan harus dipahami sebagai instrumen eksistensial untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Tanpa adanya sistem perimbangan yang fungsional, sebuah negara sangat rentan mengalami regresi menuju otoritarianisme gaya baru. Institusi peradilan dan aparat penegak hukum, dalam konteks ini, secara teoretis memegang mandat sebagai benteng terakhir yang seharusnya imun terhadap segala bentuk tekanan maupun infiltrasi kepentingan elite penguasa.

Sayangnya, observasi terhadap dinamika ketatanegaraan belakangan ini justru memperlihatkan gejala kemunduran demokrasi yang cukup mengkhawatirkan. Batas-batas yurisdiksi dan etika antara pemegang otoritas politik dengan aparatur penegak keadilan tampak mengalami proses pengaburan yang sistematis. Hukum yang sejatinya bertindak sebagai instrumen penjaga ketertiban sosial dan pelindung hak asasi warga negara, rentan mengalami kooptasi atau bahkan tereduksi menjadi sekadar alat legitimasi bagi kebijakan-kebijakan pragmatis penguasa. Fenomena penyusutan jarak aman ini tidak hanya mencederai asas keadilan prosedural dan substansial, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik secara masif terhadap integritas lembaga-lembaga negara.

Ibarat berkendara di jalan tol, kita diwajibkan menjaga “jarak aman” dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan beruntun. Hal yang sama berlaku dalam tatanan negara. Jika kekuasaan eksekutif atau legislatif menempel terlalu dekat, apalagi sampai menyetir lembaga penegak hukum, maka yang terjadi adalah “tabrakan” konstitusi. Dalam sebuah kajian yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi (Pratama & Susanti, 2023), disebutkan bahwa penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berkorelasi kuat dengan melemahnya independensi lembaga peradilan akibat intervensi politik yang kian sistematis.

Ketika lembaga hukum kehilangan kemandiriannya, hukum tidak lagi bertindak sebagai panglima, melainkan sekadar alat pemukul bagi lawan politik atau tameng pelindung bagi kawan sekoalisi. Kita bisa melihat bagaimana publik kerap meragukan objektivitas pengusutan kasus-kasus besar. Kecurigaan ini sangat beralasan. Seperti yang dibahas secara tajam dalam tayangan YouTube Mata Najwa (2024) pada episode “Hukum di Pusaran Politik”, ketika proses seleksi atau masa jabatan pimpinan penegak hukum disandera oleh kompromi-kompromi politik di Senayan, maka di detik itu pula independensi hukum kita sedang digadaikan.

Lantas, mengapa kita sebagai mahasiswa dan generasi muda harus peduli? Jawabannya sederhana: karena masa depan kitalah yang sedang dipertaruhkan.

Hukum yang tunduk pada kekuasaan hanya akan melahirkan ketidakadilan struktural. Ketika ada rakyat kecil yang tanahnya dirampas atas nama pembangunan, atau ketika ada aktivis yang dibungkam karena mengkritik kebijakan yang ugal-ugalan, kemana lagi mereka harus mencari keadilan jika bukan ke pengadilan yang independen? Mengutip laporan analisis dari KumparanNews (2025) mengenai Indeks Persepsi Korupsi dan Penegakan Hukum, tingkat kepercayaan publik akan selalu fluktuatif dan berpotensi terjun bebas jika masyarakat merasa institusi penegak hukum sudah beralih fungsi menjadi “kaki tangan” kekuasaan.

Menjaga jarak aman antara kekuasaan dan penegakan hukum membutuhkan lebih dari sekadar regulasi tertulis. Dalam Jurnal Antikorupsi Integritas terbitan KPK (Wicaksono, 2022), ditekankan bahwa independensi institusi hukum harus dilindungi melalui desain kelembagaan yang kebal terhadap ancaman pemotongan anggaran maupun ancaman pencopotan jabatan yang bermotif politis. Lembaga seperti Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) harus memiliki otonomi penuh tanpa perlu merasa “berutang budi” pada elite politik mana pun.

Di sinilah letak peran krusial civil society dan gerakan mahasiswa. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton pasif atau sekadar scrolling berita di media sosial tanpa sikap. Mahasiswa harus kembali menjadi anjing penjaga (watchdog) demokrasi. Kita harus terus berisik dan cerewet ketika melihat adanya indikasi cawe-cawe penguasa di ranah yudikatif. Mengawal independensi hukum adalah cara terbaik kita menjaga agar demokrasi tidak mati pelan-pelan di tangan para oligarki.

Yang fakta saat ini harus telan, masa depan demokrasi kita tidak ditentukan oleh seberapa megah gedung-gedung pemerintahan dibangun, melainkan oleh seberapa adil palu hakim diketuk di ruang persidangan. Demokrasi yang sehat menuntut adanya jarak yang tegas antara mereka yang membuat kebijakan dan mereka yang mengadili pelanggaran. Mari kita pastikan jarak aman itu tetap ada, agar keadilan di negeri ini tidak hanya menjadi hak istimewa bagi mereka yang berkuasa, tetapi menjadi hak mutlak bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kemesraan antara hukum dan politik justru melahirkan ketidakadilan yang memilukan.

Ditulis Oleh : Intan Delia pratama, Mahasiswa Universitas Pamulang

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Demokrasi Hukum kekuasaan Reposisi Hukum dan Kekuasaan