Masyarakat Desa Loa Janan Ulu yang bertempat tinggal dekat dengan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menghadapi sejumlah polemik dan perubahan signifikan. Mereka juga dihadapkan pada berbagai tantangan sosial dan lingkungan yang perlu diantisipasi di tengah optimisme peluang ekonomi.
Kalimantan Timur sebagai Pusat Pemerintahan Baru
Salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan adalah melalui pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Dalam hal ini, masyarakat Desa Loa Janan Ulu yang berdekatan dengan kawasan IKN memiliki berbagai perspektif berbeda mengenai kebijakan ini. Di samping mereka melihat kebijakan pemindahan ini sebagai peluang ekonomi, tetapi terdapat sejumlah isu sosial dan lingkungan yang harus mereka hadapi.
Pemindahan IKN dalam Siklus Kebijakan Publik
Pemindahan IKN ini juga melalui beberapa tahapan dari sudut pandang kebijakan publik, yaitu pengaturan agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Melalui sejumlah tahapan tersebut, keputusan pemerintah untuk membangun IKN di Kalimantan Timur ini sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara daerah di dalam dan luar Pulau Jawa. Dengan demikian, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.
Respons Masyarakat: Antara Optimisme dan Kekhawatiran
Berdasarkan tiga faktor utama, masyarakat Loa Janan Ulu memiliki berbagai tanggapan berbeda terhadap kebijakan ini:
- Kognitif: Melalui berbagai sumber informasi, termasuk media sosial, televisi, dan diskusi dalam kelompok, masyarakat dapat memahami alasan di balik kebijakan relokasi ini. Dengan kata lain, mereka memahami bahwa terdapat tantangan sosial dan ekonomi meskipun kebijakan ini menawarkan peluang.
- Afektif: Masyarakat secara emosional bangga dan berharap bahwa desa mereka berada di dekat kantor pusat pemerintahan yang baru. Meskipun demikian, mereka juga khawatir terhadap dampak negatif yang ditimbulkan, seperti meningkatnya kriminalitas, kenaikan harga tanah, dan eksploitasi sumber daya alam.
- Konatif: Masyarakat mulai mengambil tindakan proaktif untuk menghadapi perubahan, seperti mengikuti kelas pengembangan keterampilan, memulai bisnis rumah tangga mereka sendiri, dan mendanai pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, masih terdapat beberapa warga yang menunda untuk bertindak lebih jauh sampai kebijakan ini mampu memberikan kepastian kepada mereka.
Model Kebijakan Publik dalam Pemindahan IKN
Kebijakan pemindahan IKN ini sejalan dengan sejumlah pendekatan kebijakan publik, antara lain:
- Model Sistem: Pemindahan ibu kota merupakan inisiatif pemerintah yang didorong oleh tuntutan pemerataan ekonomi di masyarakat.
- Model Rasional: Terlepas dari sejumlah tantangan yang dihadapi, kebijakan ini dipilih atas dasar efektivitas dan keberlanjutan jangka panjang.
- Model Elit-Massa: Kebijakan ini menggambarkan kaum elite memutuskan mengadakan pembangunan yang berjalan dan masyarakat lokal dituntut untuk menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut.
Evaluasi dan Tantangan di Masa Depan
Pemerintah harus memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan melalui perlindungan hak-hak mereka serta memastikan bahwa dampak relokasi IKN terhadap masyarakat lokal dapat dikelola dengan baik sebagai bagian dari evaluasi kebijakan. Dengan demikian, melalui pendekatan yang tepat maka relokasi IKN diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam pemerataan pembangunan nasional dan bukan hanya sekedar proyek ambisius untuk menguntungkan beberapa pihak tertentu saja.
Baca Juga
Sumber:
Tody, E. S., & Nanang, M. (2024). PANDANGAN MASYARAKAT DESA LOA JANAN ULU TERHADAP PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) KE KALIMANTAN TIMUR.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
