Dalam perspektif masyarakat guru merupakan manusia setengah dewa yang tidak boleh memilki kesalahan sedikitpun. Sehingga setiap kesalahan yang dilakukan oleh seorang oknum pendidik akan menimbulkan reaksi berlebih, utamanya terhadap kompetensi dan profesi guru. Memang sejak dahulu masyarakat Indonesia selalu diberikan pernyataan bahwa guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Bahkan lagu Iwan Fals terkait Oemar Bakri yang sebenarnya menentang ungkapan ini dengan keinginan agar guru memiliki tempat sebagai profesi yang layak dihargai bukannya terkungkung dalam mitologi masa awal masuknya kebudayaan Hindu dan Budha di Nusantara. Pada awal masuknya kebudayaan Hindhu dan Budha di Nusantara kita diajarkan tentang para Brahmana atau guru yang menghilangkan segala nafsu duniawinya serta mengabdikan dirinya pada sang pencipta. Para Brahmana adalah para penghafal kitab suci yang kemudian meninggalkan segala kekayaan dan kemahsyuran duniawi.
Tetapi guru pada masa kini berbeda. Guru bukan lagi seorang yang kemudian mengabdikan dirinya hanya untuk keilmuan yang dimilikinya. Guru merupakan profesi yang juga perlu untuk dihargai. Mitos terkait guru ini sempat membuat anggapan bahwa mudah bagi seseorang untuk menjalani profesi sebagai guru. Cukup dengan membaca dan menyampaikan apa yang dibaca saja maka seseorang merasa diri sudah layak dipanggil sebagai guru. Walau sebenarnya pabila merujuk pada sejarah masuknya kebudayaan Hindu dan Budha yang ke Indonesia dan kemudian mengkaitkannya dengan munculnya sekolah dan pendidikan di Indonesia pada masanya kita pasti akan terkejut terkait betapa susahnya menjadi seorang guru. Pada masa tersebut tidak semua Brahmana dipanggil sebagai guru. Hanya Brahmana dengan kemampuan yang mumpuni baik dari segi ilmpu pengetahuan,kecerdasan, keterampilan, serta kekuatan lah yang akan dipanggil sebagai guru.
Terlepas dari guru pada masa itu, pada masa kini guru sebenarnya sudah mulai memiliki tempat tersendiri dalam masyarakat. Guru menjadi salah satu profesi yang di idamkan oleh sebagian masyarakat sekarang. Walau demikian pengakuan terhadap jerih payah guru dalam mendidik malah berkurang. Penghormatan terhadap guru semakin tidak nampak di masyarakat Indonesia, utamanya menjelang milenial di tahun 2000an hingga kini. Guru memang merupakan profesi tapi penuh dengan kontrofersi. Selain penghargaan dalam bentuk penghormatan di masyarakat, penghargaan terhadap kesejahteraan guru pun seringkali dipertanyakan. Walaupun guru kini mendapatkan tunjangan profesi sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan amanah UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, tetap tidak serta merta menjadikan itu layak bagi guru.
Mungkin bagi sebagian orang yang bukan guru menganggap gajih bulanan plus tunjangan sertifikasi bagi guru sudah sangat layak untuk kesejahteraan guru utamanya bagi guru yang sudah berstatus sebagai ASN. Tapi pabila dihitung dengan jumlah jam kerja guru ini jauh dari kata layak. Sebagai contoh, seorang ASN di kantor-kantor yang bekerja dalam kurun waktu 9 sampai 10 jam sehari mendapatkan gaji plus tunjangan lain-lain yang jauh dari yang diterima guru . Bandingkan dengan guru yang bekerja bukan hanya di sekolah saja dalam waktu yang sama seperti ASN lainnya, melainkan juga saat berada di rumah. Para guru masih disibukkan dengan bagaimana memantau peserta didiknya, memeriksa hasil kerja peserta didiknya, melakukan perencanaan pembelajarannya, hingga pada tugas tambahan lain yang tidak jarang tanpa ada hitungan jam kerja.
Pasti ada yang mengatakan “Kalau tidak mau melakukan pekerjaan seperti itu ya jangan jadi guru” atau pernyataan bahwa “Kalau mau kaya jangan jadi guru”. Dua pernyataan ini seringkali muncul dalam keseharian seorang guru dari orang-orang yang tidak nyaman saat guru mulai bersuara terkait dengan kesejahteraannya. Belum lagi ada yang berpedoman pada hasil-hasil penelitian kuantitatif terkait dengan kompetensi guru yang belum sesuai harapan. Pertanyaannya apakah sebenarnya guru layak dihargai lebih dari apa yang diberikan sekarang. Atau memang anggapan diatas adalah benar bahwa guru seharusnya bersyukur akan apa yang didapatnya.
Sekarang pabila kita bicara terhadap kompetensi maka kita juga harus bicara terkait fokus seseorang dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kompetensinya. Bagaimana guru bisa fokus pada bidang pekerjaannya saja pabila ternyata iapun tetap harus memikirkan kesejahteraannya. Dapat kita ambil contoh dalam pengembangan perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Tesla, Microsoft,dll, setiap pekerjanya diminta fokus pada pekerjaannya. Untuk itu pekerja-pekerja pada perusahaan-perusahaan itu diberikan penghasilan yang besar dan layak agar mereka tidak perlu berfikir lagi terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya, pemenuhan kebutuhan untuk kesehatannya, maupun hingga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan sandang, pangan , dan papan. Bayangkan hingga tahun 2025 masih ada guru yang belum memiliki rumah bahkan jumlahnya mencapai hampir 18 persen dari jumlah guru di Indonesia yaitu sebanyak 483.816 guru belum memiliki rumah.
Ini belum ditambah dengan guru yang memiliki rumah tapi di dapat dengan cara mencicilnya melalui KPR yang jumlah cicilannya bahkan hampir menghabiskan seluruh gajinya. Karena para guru utamanya yang berstatus sebagai ASN seringkali ditolak untuk mendapatkan KPR subsidi sehingga untuk memiliki rumah terpaksa mengambil KPR non subsidi. Belum lagi keinginan guru untuk memiliki kediaman yang terjangkau dari lokasi kerjanya. Merujuk pada kriteria kemiskinan menurut Bank Dunia dimana untuk golongan miskin menengah penghasilan di negara menengah adalah sebesar $6,85 per hari atau kurang lebih sebesar Rp 109.600,- per hari. Gaji guru PNS golongan IV b saja untuk masa kerja paling lama hanya sebesar Rp 5.268.300 per bulan atau sebesar Rp 167.160 per hari pabila ditambahkan dengan sertifikasi maka gaji guru perhari sebesar Rp 375.220 per hari. Jumlah ini belum dibagi dengan jumlah keluarganya di rumah. Semisal guru tersebut dengan masa kerja 32 tahun dan mendapat penghasilan demikian dengan satu istri dan dua anak, maka jumlah penghasilan per orangnya hanya sebesar Rp 93.805. Jumlah yang masih dibawah pendapatan golongan miskin menengah yaitu sebsnar Rp 109.600. Bisa dibayangkan bagi guru dengan golongan yang lebih rendah, mungkin saja nilainya bahkan hanya sebatas kriteria miskin ekstrem dengan penghasilan di kisaran 40an ribu saja per hari per orang di keluarganya.
Inilah mengapa guru masih perlu berfikir keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diantara tuntutan tugas yang mendera. Belum ditambah pula dengan beban pendidikan yang dibebankan pada guru. Guru menjadi budak sekaligus prajurit terdepan dalam memajukan pendidikan di Indonesia, tetapi belum mendapatkan penghasilan yang layak. Jadi apakah pendidikan di Indonesia layak berkembang pabila perhatian terhadap garda terdepannya belum layak?. Pertanyaan ini yang akan terus menghantui pikiran para penguasa di Indonesia. Pabila merujuk pada negara-negara menengah yang kini pendidikannya mulai berkembang meninggalkan Indonesia seperti Vietnam saja, gaji guru disana paling rendah sebesar 6,6 Juta rupiah. Merujuk pada hasil PISA, Vietnam di tahun 2022 menduduki peringkat ke dua dibawah Singapura. Bahkan Filipina kini berada di atas Indonesia dan gaji guru terendah di Filipina adalah sebesar 6,97 Juta Rupiah dibandingkan dengan Indonesia yang rata-rata penghasilan guru terendahnya hanya sebesar 2,4 Juta.
Data diatas jelas membuka mata kita bahwa ada pengaruh dari besaran gaji guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dua Negara yang dahulu pernah dibawah Indonesia seperti Vietnam dan Filiphina saja sudah menunjukkan peningkatan pendidikan yang signifikan. Ini belum lagi bila dibandingkan dengan Malaysia sebagai tetangga dekat yang dahulu para calon gurunya selalu disekolahkan pada perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Untuk itu sudah seharusnya lah pemerintah baik pusat maupun daerah memberikan kesejahteraan yang baik pada para guru. Sudah seyogyanya guru dibiarkan untuk hanya berfokus pada tugas dan fungsi utamanya tanpa harus memikirkan kembali kebutuhan hidupnya karena segalanya sudah tepenuhi melaui penghasilan yang besar. Tapi pastikan pula apabila hal tersebut terpenuhi, para guru pun wajib meningkatkan kompetensinya. Kita tak ingin para guru hanya berpuas diri dengan titel sarjana saja, melainkan titel yang lebih tinggi bahkan hingga bergelar doktor. Guru pun tidak boleh untuk stagnan dalam pengembangan kompetensi, wajib bagi guru untuk selalu mengisi waktu senggangnya guna peningkatan kompetensi. Guru wajib bukan hanya memenuhi standar yang diberikan oleh pemerintah akan tetapi minimal berada satu strip diatas standar pabila segala kebutuhannya utamanya kesejahteraan sudah dipenuhi oleh pemerintah.
Jadi beranikah pemerintah yang selama ini benar-benar berfokus untuk memajukan pendidikan untuk mengambil aksi nyata dengan memperbaiki kesejahteraan guru. Pun juga para guru, sudah siapkah menjawab tantangan global dengan memfokuskan segala pikiran dan tenaganya hanya bagi kemajuan pendidikan. Pabila kesemuanya siap maka masyarakat pun harus bersiap untuk ikut berperan serta dengan memberikan kepercayaan dan keleluasaan bagi guru dalam rangka mendidik putra-putrinya. Mari majukan pendidikan di Indonesia dengan memastikan garda terdepannya terlindungi, baik secara kesejahteraan, penghormatan, pengharagaan, serta dari tindakan-tindakan kriminalisasi terhadap profesinya. Pendidikan Untuk Semua, menyongsong Indonesia emas 2045.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
