Ilusi Mental Health Kampus: Menggugat Toxic Productivity dan Layanan Konseling yang Basa-basi

Belakangan ini, frasa mental health awareness bergema di hampir setiap sudut institusi pendidikan. Kampus-kampus berlomba mengadakan webinar kesadaran kesehatan mental, memasang spanduk motivasi di lorong fakultas, hingga membuat kampanye masif tentang pentingnya peduli pada kondisi psikologis mahasiswa. Namun, mari kita jeda sejenak dan bertanya secara kritis: apakah sekadar kampanye sudah cukup? Di balik jargon manis tersebut, realitas akademik mahasiswa sering kali menceritakan kisah yang sama sekali berlawanan. Terjepit di antara tuntutan nilai, beban Sistem Kredit Semester (SKS) yang mencekik, dan tekanan untuk selalu produktif, mahasiswa seolah dipaksa berlari di atas treadmill yang kecepatannya terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Pertanyaan “Bagaimana kabarmu hari ini?” nyaris selalu kalah saing dengan tuntutan “Sudah sampai bab berapa skripsimu?”.

​Salah satu ironi terbesar di lingkungan perguruan tinggi saat ini adalah glorifikasi yang berlebihan terhadap budaya toxic productivity. Mahasiswa hari ini tidak hanya dituntut lulus tepat waktu dengan predikat cumlaude, tetapi juga harus memiliki portofolio organisasi yang mentereng, memenangkan lomba sana-sini, dan aktif mengejar program magang. Sebagaimana dibahas secara mendalam dalam salah satu video edukasi psikologi di kanal YouTube Satu Persen – Indonesian Life School (2023), hustle culture atau obsesi untuk terus bekerja tanpa henti justru menjadi bumerang yang mematikan bagi kesehatan mental anak muda. Mahasiswa mulai merasa bersalah jika mereka beristirahat. Waktu luang dikonstruksikan sebagai sebuah dosa dan bentuk kemalasan. Ironisnya, kampus secara tidak langsung melanggengkan budaya ini melalui sistem penghargaan yang murni berorientasi pada pencapaian di atas kertas, tanpa melihat seberapa hancur jam tidur dan kondisi mental mahasiswanya untuk mencapai titik tersebut.

​Beban psikologis akibat tuntutan produktivitas ini kemudian semakin diperberat dengan sistem akademik yang kaku dan tugas yang sering kali tidak manusiawi. Laporan terbaru dari Indonesia Gen Z Report 2024 oleh IDN Research Institute mengungkap fakta memprihatinkan: lebih dari 60% Gen Z, termasuk demografi mahasiswa, merasa terus-menerus cemas dan rentan mengalami burnout parah akibat tekanan untuk sukses dan ekspektasi yang tidak realistis. Angka ini seolah memvalidasi opini yang dirilis oleh The Conversation Indonesia (2022) tentang bagaimana kurikulum pendidikan tinggi kita sering kali abai terhadap batasan kapasitas kognitif mahasiswanya. Mengambil beban penuh 24 SKS dalam satu semester sering kali diartikan sebagai keharusan mengikuti belasan presentasi, membuat makalah mingguan, dan menghadapi kuis dadakan secara bersamaan. Padahal, 1 SKS tidak hanya berarti 50 menit tatap muka, melainkan juga menuntut jam belajar mandiri dan tugas terstruktur yang jika diakumulasikan, jam kerjanya bisa melampaui buruh kantoran. Akibatnya, academic burnout bukan lagi sekadar risiko, melainkan sebuah kepastian yang menunggu waktu.

​Lalu, ke mana mahasiswa harus lari saat beban tersebut tak lagi bisa ditanggung sendiri? Idealnya, layanan Bimbingan Konseling (BK) kampus menjadi garda terdepan. Sayangnya, mengutip temuan dalam Jurnal Psikologi Ulayat (2021), banyak mahasiswa enggan menggunakan fasilitas psikologis kampus karena birokrasi pendaftaran yang berbelit, minimnya jaminan privasi, hingga stigma usang bahwa mereka yang ke ruang konseling adalah individu yang “kurang ibadah”. Layanan BK kerap hanya menjadi “pemadam kebakaran” saat terjadi kasus ekstrem. Untuk mengubah situasi ini, kampus harus beralih ke solusi konkret yang proaktif. Pertama, digitalisasi layanan BK melalui platform pendaftaran online yang menjamin anonimitas agar mahasiswa tidak merasa terhakimi. Kedua, kampus perlu memberdayakan peer counseling (konseling teman sebaya) yang dilatih oleh psikolog profesional, karena mahasiswa sering kali lebih terbuka kepada sesamanya. Terakhir, institusi harus mewajibkan pelatihan Psychological First Aid (Pertolongan Pertama Psikologis) bagi para dosen pembimbing akademik. Dengan begitu, dosen tidak hanya mahir menagih progres draf skripsi, tetapi juga memiliki empati untuk mendeteksi sinyal depresi pada mahasiswa bimbingannya sejak dini.

​Menggaungkan mental health awareness saja tidak akan pernah cukup jika tidak dibarengi dengan perubahan sistemik. Kampus tidak bisa mencuci tangan hanya dengan mengadakan seminar kesehatan mental setahun sekali, sementara mesin birokrasi akademik mereka terus menggiling kewarasan mahasiswa setiap harinya. Dibutuhkan evaluasi beban kurikulum yang lebih memanusiakan manusia, regulasi pemberian tugas yang masuk akal, serta revitalisasi layanan konseling agar benar-benar proaktif, rahasia, dan mudah diakses. Institusi pendidikan harus kembali pada marwahnya sebagai ruang bertumbuh bagi intelektual muda yang sehat akal dan jiwanya, bukan sekadar pabrik pencetak tenaga kerja yang lulus dengan ijazah di tangan kiri dan kelelahan mental yang tak tertangani. Sudah saatnya kampus bertindak lebih dari sekadar sadar, tetapi benar-benar peduli.

Ditulis Oleh: Putri Septiya Ningsih, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer