Dalam hukum pidana, muncul pertanyaan yang tampak sederhana–mengapa hukum membolehkan tafsir, tetapi melarang analogi? Keduanya sama-sama merupakan cara untuk memahami dan menerapkan hukum, terutama ketika undang-undang tidak secara eksplisit mengatur suatu peristiwa. Namun, perbedaan perlakuan terhadap keduanya menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berbicara tentang menemukan makna, tetapi juga tentang menjaga batas. Batas inilah yang menjadi krusial, khususnya dalam hukum pidana yang sangat menjunjung tinggi kepastian.

Penafsiran hukum pada dasarnya adalah upaya untuk memahami maksud dari suatu norma yang telah ada. Melalui berbagai metode seperti penafsiran gramatikal, sistematis, hingga teleologis, penegak hukum berusaha menggali makna yang terkandung dalam undang-undang tanpa keluar dari kerangka yang telah ditetapkan. Dalam tataran ini, tafsir masih dianggap “setia” pada hukum, karena ia bekerja di dalam ruang yang telah disediakan oleh norma. Tafsir tidak menciptakan aturan baru, melainkan menjelaskan dan menegaskan makna yang sudah ada agar dapat diterapkan pada kasus konkret.

Menurut H.L.A. Hart, bahasa hukum memiliki sifat open texture, sehingga penafsiran tetap diperlukan meskipun undang-undang telah disusun dengan cermat. Setiap norma memiliki makna inti (core meaning) yang jelas, tetapi juga area abu-abu yang dapat menimbulkan keraguan dalam kasus tertentu. Oleh karena itu, tafsir berfungsi memperjelas makna pada area tersebut tanpa menyimpang dari makna inti yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.

Berbeda dengan tafsir, analogi justru bergerak lebih jauh. Analogi merupakan metode konstruksi hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu peristiwa yang belum diatur dengan peristiwa lain yang memiliki kemiripan, lalu memperlakukan keduanya secara sama. Dalam hukum pidana, pendekatan ini secara tegas dilarang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Larangan ini berakar pada asas nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali, yang berarti tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, analogi berpotensi memperluas ketentuan pidana ke wilayah yang sebenarnya tidak diatur, sehingga mengancam kepastian hukum.

Meski demikian, analogi bukan tanpa nilai. Dalam situasi kekosongan hukum, analogi dapat membantu penegak hukum menemukan jalan keluar terhadap kasus-kasus baru yang belum terakomodasi dalam undang-undang. Namun, justru di sinilah letak problemnya. Ketika analogi digunakan dalam hukum pidana, ia tidak lagi sekadar membantu memahami hukum, melainkan berpotensi menciptakan norma baru secara implisit. Oleh karena itu, muncul apa yang sering disebut sebagai “jalan tengah”, yaitu penafsiran ekstensif. Melalui metode ini, makna norma dapat diperluas sejauh masih dapat ditarik dari undang-undang, tanpa benar-benar keluar dari batas yang ditetapkan.

Praktik penafsiran ekstensif ini dapat ditemukan dalam beberapa putusan pengadilan di Indonesia. Salah satu contoh yang sering dirujuk adalah perluasan makna ‘barang” dalam Pasal 476 KUHP Nasional tentang pencurian. Secara harfiah, “barang” merujuk pada benda berwujud secara fisik, tetapi memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan tanpa hak. Penafsiran ini dianggap masih berada dalam wilayah pemaknaan “barang”, karena unsur nilai ekonomis dan kepemilikan tetap dipertahankan sebagai inti dari norma. Berbeda halnya jika pengadilan, misalnya, menerapkan pasal pencurian terhadap tindakan plagiarisme karya, maka lompatan yang terjadi sudah keluar dari inti makna “barang” sebagai sesuatu yang dapat dipindahtangankan secara fisik atau kuasanya, dan karena itu termasuk dalam analogi yang dilarang.

Pada akhirnya, perbedaan antara tafsir dan analogi terletak pada batas yang ada. Tafsir berusaha menelusuri makna dari dalam norma, sedangkan analogi cenderung melangkah keluar dan memperluasnya. Dalam hukum pidana, batas ini tidak bisa dinegosiasikan, karena menyangkut perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan negara. Namun, sebagaimana dijelaskan di atas, garis pemisah antara penafsiran ekstensif yang diperbolehkan dan analogi yang dilarang sering kali baru terlihat jelas melalui proses di persidangan. Oleh karena itu, menjaga batas antara tafsir dan analogi merupakan suatu tugas yang harus terus-menerus diuji dalam praktik penegakan hukum khususnya di era digital. Dengan demikian, memahami larangan analogi bukan sekadar soal metode, tetapi juga soal menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian. Tafsir memberi ruang bagi hukum untuk tetap relevan, sementara larangan analogi memastikan bahwa ruang tersebut tidak berubah menjadi celah yang berbahaya.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Hukum