Layar perdagangan menunjukkan angka-angka yang mengejutkan bagi banyak pihak. Pada tanggal 8 Juni 2026, berdasarkan data TradingView, nilai rupiah ditutup pada angka Rp18. 170 per dolar AS, salah satu posisi terlemah dalam beberapa tahun terakhir. Sehari setelahnya, Bank Indonesia (BI) terpaksa meningkatkan suku bunga acuan BI Rate menjadi 5,5% sebagai upaya mendesak untuk menstabilkan nilai tukar. Bagi sebagian orang, angka-angka ini hanyalah data di layar perdagangan. Namun bagi petani di Jawa Tengah yang harus membeli pupuk impor dengan harga yang terus merangkak naik, atau bagi bidan di daerah terpencil yang kehabisan pasokan obat-obatan impor, angka-angka tersebut adalah realitas pahit yang harus dihadapi setiap hari.

Pelemahan nilai rupiah bukan hanya isu moneter. Itu mencerminkan kerentanan struktural dalam pengelolaan urusan publik di daerah-daerah Indonesia di tengah arus globalisasi yang terus mengalir deras. Ketika nilai mata uang jatuh, yang merasakan dampaknya paling berat bukanlah para pengambil keputusan di Jakarta melainkan jutaan warga dan aparat daerah yang berada di garis depan pelayanan publik dengan sumber daya yang semakin berkurang.

I. Kelembagaan: Daerah Tidak Punya Suara saat Pusat Memutuskan

Pelemahan nilai rupiah terjadi karena kebijakan fiskal dan moneter yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat serta Bank Indonesia. Namun, efek dari kebijakan ini menjalar ke seluruh daerah tanpa memberikan ruang bagi daerah untuk bersuara, apalagi memiliki ketahanan. Ini adalah kelemahan dalam desain kelembagaan otonomi daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian: penyerahan kewenangan tidak diimbangi dengan kemampuan daerah untuk tetap bertahan menghadapi berbagai guncangan eksternal.

Aspek fiskal dari isu ini sangat jelas terlihat dalam data yang ada. Berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) di Kementerian Keuangan, total utang pemerintah per 31 Maret 2026 telah mencapai Rp9.920,42 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 40,75 persen. Lebih mengkhawatirkan lagi, APBN 2026 harus menanggung bunga utang sebesar Rp599,5 triliun, yang setara dengan 19 persen dari total target pendapatan negara tahun ini.

Di sinilah hambatan kelembagaan tampak dengan jelas, tidak ada forum resmi yang berkewajiban antara pemerintah pusat dan daerah sebelum kebijakan fiskal makro seperti ini ditetapkan. Pemerintah daerah bertindak sebagai penerima kebijakan, bukan mitra dalam menyusunnya. Sementara dalam kerangka otonomi daerah sejati yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, seharusnya daerah memiliki kesempatan untuk bernegosiasi secara substansial, setidaknya untuk mengungkapkan kerentanan mereka dan memperoleh skema perlindungan yang memadai.

II. SDM: Aparatur Daerah Berlari dengan Sepatu yang Dilepas

Salah satu konsekuensi yang paling halus namun berbahaya dari pelemahan rupiah adalah penurunan kapasitas sumber daya manusia di daerah. Menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) per 20 Mei 2026, harga daging sapi kualitas I melonjak menjadi Rp147. 450 per kilogram, mengalami kenaikan sekitar Rp12. 000 sampai Rp15. 000 hanya dalam waktu satu bulan. Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mencatat bahwa sekitar 30–40 persen dari kebutuhan pangan dan bahan baku industri Indonesia masih tergantung pada impor, sehingga setiap penurunan nilai rupiah langsung berujung pada lonjakan harga di kalangan konsumen.

Ironisnya, pelemahan rupiah bersamaan dengan pemangkasan anggaran, menciptakan tekanan ganda yang merusak kemampuan operasional desa. Data resmi untuk APBN 2026 menunjukkan bahwa Dana Desa berkurang dari Rp71 triliun menjadi Rp60,6 triliun di seluruh negeri. Namun, dampak di tingkat desa jauh lebih parah. Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, misalnya, melaporkan penerimaan Dana Desa yang turun drastis dari Rp1,05 miliar di 2025 menjadi hanya Rp285 juta di 2026, dengan penurunan lebih dari 70 persen. Sebagai akibatnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sebelumnya menjangkau 14 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kini disusutkan menjadi hanya 1 KPM. Anggaran operasional untuk kantor desa jatuh dari Rp28 juta menjadi hanya Rp4 juta. Penambahan modal untuk BUMDes ditetapkan menjadi nol rupiah.

III. Ketimpangan Jejaring Kerja: Daerah Kaya Sumber Daya, Miskin Perlindungan

Ada paradoks menyedihkan dalam tata kelola daerah kita yaitu wilayah yang menjadi penghasil utama pangan dan kekayaan alam justru menjadi yang paling rentan saat nilai rupiah turun. Pada bulan Mei 2026, rupiah pernah mencapai Rp17. 600 per dolar AS di pasar global. Menurut pakar ekonomi dari Universitas Airlangga, Gigih Prihantono, rakyat Indonesia sangat bergantung pada barang-barang yang diimpor mulai dari bahan baku industri, barang setengah jadi, sampai produk konsumsi jadi. Situasi ini memunculkan efek berantai: penurunan nilai tukar → lonjakan biaya impor → kenaikan harga bahan baku → peningkatan biaya produksi → kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat juga terjadi.

Petani yang menanam padi, kelapa sawit, atau karet tidak langsung mendapatkan keuntungan dari penurunan nilai rupiah. Nilai tukar yang mereka terima tidak sejalan dengan melemahnya rupiah, sementara biaya produksi meningkat tajam karena pupuk, pestisida, dan solar yang sebagian besar masih tergantung pada bahan impor. Ini bukan sekadar masalah harga namun ini berkaitan dengan kurangnya infrastruktur ekonomi lokal yang dapat berfungsi sebagai penyangga.

IV. Menuju Solusi: Otonomi yang Bukan Sekedar Kewenangan di Atas Kertas

Pertama, dalam aspek kelembagaan: penting untuk mendirikan forum konsultasi yang wajib antara pemerintah pusat dan daerah, dengan perwakilan nyata dari pemerintah kabupaten/kota dan desa sebelum keputusan mengenai kebijakan fiskal makro yang berdampak signifikan pada daerah diambil. Mekanisme ini dapat dicapai melalui perubahan UU No. 23/2014 atau peraturan terkait, dengan menetapkan konsultasi fiskal antara pusat dan daerah sebagai syarat konstitusi, bukan sekadar formalitas belaka.

Kedua, dalam aspek sumber daya manusia: harus ada perlindungan khusus terhadap anggaran yang langsung terkait dengan layanan publik dasar yaitu kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial untuk mencegah menjadi yang pertama terpengaruh saat ada tekanan fiskal. Dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional 2026, Bank Indonesia juga merekomendasikan agar daerah memperkuat kemandirian fiskal lokalnya, alih-alih hanya mengandalkan transfer dari pusat.

Ketiga, dalam aspek jejaring kerja: pemerintah perlu serius mendukung pengembangan klaster ekonomi regional, rantai pasok antar daerah, dan platform bersama guna ketahanan pangan lokal. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui BUMDes, pariwisata lokal, dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam setempat harus menjadi fokus utama jangka menengah, sehingga daerah tidak selamanya bergantung pada aliran dana transfer yang rentan dipangkas setiap kali pusat mengalami tekanan fiskal.

Oleh: Najwa Anggraini, Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Daerah Terguncang rupiah Rupiah Melemah