Konflik yang terjadi pada negara Iran, Amerika Serikat dan Israel meletus sejak awal 2026, yang memperlihatkan bahwa dunia hari ini masih berada dalam keadaan yang rapuh. Ketika serangan militer, serangan balasan, blokade, pernyataan politik yang keras terus bermunculan, menjadikan ketegangan ini tidak hanya terjadi sebagai persoalan yang melanda wilayah Timur Tengah, namun ancaman yang berpotensi mengguncang stabilitas internasional. Dengan keberadaan negara negara yang saling terhubung, membuat satu konflik di satu kawasan tidak benar benar berdiri sendiri. Sebab setiap masalah yang muncul akibat adanya negara yang berkonflik, dapat berdampak pada jalur perdagangan, harga bahan/komoditas, hingga stabilitas ekonomi berbagai negara. Karena perang dan ketegangan geopolitik bukan hanya sebagai peristiwa serangan militer saja, namun juga sebagai peringatan bahwa sistem global sedang bekerja dalam tekanan yang meningkat.

Bagi beberapa negara khususnya negara berkembang konflik yang terjadi pada Iran, AS, dan Israel ini menjadi sebuah alarm yang serius bagi negara mereka. Ketika negara negara maju atau negara negara besar terlibat dalam ketegangan berkepanjangan ini, dampaknya dapat meluar dari area perang. Harga minyak dunia dapat terdorong naik, biaya distribusi barang menjadi lebih mahal, pasokan energi terancam terganggu, dan ketidakpastian pasar meningkat. Situasi ini menunjukkan bahwa stabilitas global sangat bergantung pada hubungan antarnegara yang damai, tetapi pada saat yang sama juga sangat mudah diguncang oleh konflik yang melibatkan kekuatan kekuatan besar. konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel tidak hanya sebagai peristiwa konflik yang jauh di luar negeri, melainkan sebagai peristiwa yang berpotensi menekan banyak negara lain, termasuk Indonesia.

Dampak yang dirasakan Indonesia mulai tampak melalui tekanan pada nilai tukar rupiah, arus modal, dan harga energi. Sejumlah laporan menunjukkan adanya arus modal keluar dari pasar obligasi, sementara rupiah sempat berada di bawah tekanan dan menyentuh level yang lebih lemah terhadap dolar AS. Jika harga minyak bertahan tinggi, risiko terhadap defisit APBN juga ikut membesar, terutama karena Indonesia masih sangat sensitif terhadap gejolak harga energi global. Di sisi lain, sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak, setiap gangguan pada jalur distribusi energi dari kawasan Timur Tengah dapat memunculkan risiko kelangkaan pasokan dan mendorong kenaikan harga di berbagai sektor. Pada akhirnya, lonjakan harga minyak bukan hanya soal energi, tetapi juga soal inflasi domestik, biaya barang dan jasa, serta daya beli masyarakat yang semakin tertekan.

Ketika harga minyak dunia bergerak naik dan ketidakpastian pasar internasional meningkat, beban ekonomi tidak berhenti di sektor keuangan, tetapi merembet ke harga barang, ongkos distribusi, dan daya beli masyarakat. Dalam situasi seperti ini, Indonesia kembali dihadapkan pada masalah lama yang belum sepenuhnya selesai, yaitu ketergantungan pada energi impor dan rapuhnya ketahanan ekonomi domestik terhadap guncangan eksternal. Akibatnya, konflik yang tampak jauh di Timur Tengah justru berubah menjadi tekanan nyata di dalam negeri, terutama ketika masyarakat harus berhadapan dengan harga kebutuhan yang makin tidak stabil. Pada situasi ini permasalahan bukan lagi sekadar apakah perang akan meluas atau tidak, tetapi seberapa siap Indonesia menghadapi dampaknya tanpa terus-menerus terjebak dalam respons yang lambat dan reaktif.

Dalam mengantisipasi dampak yang muncul dari adanya konflik yang terjadi di Iran, Israel dan AS ini, pemerintah indonesai melalui Kementrian ESDM memastikan bahwa stok Bahan Bakar Minyak (BBM), minyak mentah, dan LPG dalam negeri tetap aman untuk beberapa waktu kedepan meskipun harga energi global melonjak. Selain itu untuk mengatasi lonjakan APBN, pemerintah Indonesia melakukan refocusing belanja kementerian dan lembaga, memprioritaskan kegiatan produktif dibandingkan belanja kurang prioritas, guna mengantisipasi beban subsidi energi yang berpotensi membengkak. Di sisi diplomasi, Indonesia memilih jalur damai dengan mendorong deeskalasi konflik dan menawarkan mediasi agar serangan dan eskalasi tidak semakin meluas. Langkah ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang menempatkan dialog dan penyelesaian damai sebagai jalan utama dalam merespons konflik internasional.

Namun, di balik langkah-langkah tersebut, masih memunculkan sebuah pertanyaa apakah respons pemerintah benar-benar adaptif, atau justru masih bersifat reaktif dan tambal sulam? Di satu sisi, sikap menjaga stok energi dan mendorong diplomasi menunjukkan kesiapsiagaan. Tetapi di sisi lain, kondisi ini juga menyingkap kelemahan struktural Indonesia yang belum sepenuhnya mandiri dalam energi dan masih sangat mudah terdampak oleh gejolak eksternal. Karena Indonesia belum cukup kuat membangun ketahanan domestik sehingga setiap konflik global selalu berubah menjadi tekanan di dalam negeri. Jika hal ini terus dibiarkan, maka setiap krisis di luar negeri akan selalu menjadi beban di dalam negeri, dan pemerintah hanya sibuk meredam akibat tanpa menyelesaikan akar persoalannya. Sehingga adanya konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel menunjukkan bahwa dunia memang sedang memanas, dan kondisi dalam negeri Indonesia ikut tertekan oleh dampaknya. Sehingga yang dibutuhkan bukan hanya diplomasi dan pengamanan stok energi, tetapi juga keberanian untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara lebih serius.

Penulis: Khoiria Raisya Nurrahmawati

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Dalam negeri