Ditengah panasnya situasi sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi saat ini, berbagai kebijakan pemerintah menjadi sorotan publik. Kenaikan harga BBM, melemahnya nilai tukar rupiah yang bahkan sempat menyentuh angka Rp18.194 per dolar AS, pemborosan APBN dalam sejumlah program pemerintah, hingga praktik korupsi yang seolah tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, semakin memicu keresahan masyarakat. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai sangat minim perencanaan dan cacat pelaksanaan.
Di tengah situasi tersebut, mahasiswa yang dipelopori oleh BEM UI menggelar aksi di Bundaran HI yang bertajuk Aksi Menuju Indonesia Bangkrut. Aksi ini membawa lima tuntutan utama, yaitu menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui dan bertanggung jawab atas berbagai kebijakan yang dinilai bermasalah.
Namun, yang menarik perhatian penulis justru munculnya konferensi pers dari sekelompok mahasiswa yang menamakan diri sebagai “BEM Fakultas Bersatu”. Melalui sejumlah media massa, mereka menyatakan penolakan terhadap gerakan mahasiswa yang dianggap telah ditunggangi kepentingan politik praktis. Menurut mereka, sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah yang ditandai dengan minimnya kajian, lemahnya argumentasi, serta ketidakjelasan substansi tuntutan.
Kelompok tersebut menyampaikan beberapa catatan. Pertama, mereka menilai perhatian gerakan mahasiswa justru tersedot pada isu yang bukan menjadi urgensi utama. Program MBG, yang menurut mereka memiliki dampak langsung terhadap peningkatan gizi dan kesejahteraan masyarakat, justru menjadi sasaran penolakan, meskipun mereka mengakui bahwa tata kelolanya masih perlu diperbaiki. Kedua, mereka menyinggung dugaan kedekatan salah satu pimpinan aksi mahasiswa, yakni Tyo, dengan sejumlah elite politik. Ketiga, mereka menolak narasi krisis yang dianggap tidak didasarkan pada data yang utuh karena berpotensi mengalihkan perhatian publik dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi berskala besar yang sedang berlangsung. Selain itu, mereka juga menyoroti dugaan pemanfaatan gerakan mahasiswa oleh pihak luar dengan merujuk pada berbagai klarifikasi yang dikeluarkan oleh sejumlah BEM.
Kelompok tersebut juga menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis; mendukung keberlanjutan program MBG dengan syarat adanya perbaikan tata kelola agar lebih tepat sasaran dan akuntabel; serta mendukung pengusutan korupsi secara tuntas tanpa pandang bulu.
Menurut penulis, pernyataan sikap yang disampaikan oleh kelompok “BEM Fakultas Bersatu” mengandung sejumlah kecacatan logika. Mereka secara umum menilai sejumlah aksi mahasiswa telah ditunggangi kepentingan politik praktis, tetapi argumentasi yang digunakan hanya bertumpu pada dugaan kedekatan salah satu pimpinan aksi dengan elite politik. Padahal, sekalipun hubungan tersebut benar adanya, hal itu tidak secara otomatis membuktikan bahwa tuntutan atau kritik yang disampaikan dalam aksi tersebut menjadi salah.
Dalam tradisi intelektual, validitas suatu gagasan tidak ditentukan oleh siapa yang menyampaikannya, melainkan oleh kekuatan argumen dan bukti yang mendukungnya. Menolak sebuah kritik hanya karena latar belakang atau relasi politik seseorang merupakan bentuk sesat pikir yang mengalihkan pembahasan dari substansi persoalan.
Ironisnya, di satu sisi mereka menuduh gerakan mahasiswa kehilangan tradisi intelektual akibat lemahnya argumentasi, tetapi di sisi lain mereka sendiri membangun kritik yang lebih banyak bertumpu pada asumsi dan pengalihan isu daripada pembuktian empiris. Jika tujuan mereka adalah menjaga marwah gerakan mahasiswa, maka langkah pertama yang seharusnya dilakukan adalah menghadirkan kritik yang berbasis data, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis.
Kejanggalan lain terlihat dari munculnya berbagai klarifikasi resmi sejumlah BEM yang namanya diklaim terlibat dalam kelompok tersebut. BEM FISIP Universitas Nasional (Unas), misalnya, membantah klaim pihak yang mengatasnamakan mereka dan menegaskan bahwa secara struktural tidak terdapat BEM di tingkat fakultas. Senada dengan itu, BEM KM Institut STIAMI, BEM FTI UBSI, dan BEM Fakultas Psikologi UNJ juga menyatakan tidak pernah terlibat maupun bergabung dalam aliansi tersebut. Fakta ini membuat legitimasi dan representasi kelompok yang mengatasnamakan “BEM Fakultas Bersatu” patut dipertanyakan.
Secara sosiologis, fenomena ini dapat dibaca sebagai indikasi strategi divide et impera atau politik pecah belah. Konsep ini bekerja dengan menciptakan fragmentasi di dalam kelompok yang memiliki potensi sebagai kekuatan sosial sehingga solidaritas kolektif melemah dan fokus perjuangan bergeser ke konflik internal. Dalam konteks gerakan mahasiswa, kemunculan kelompok yang mempertanyakan legitimasi dan arah perjuangan kelompok mahasiswa lain berpotensi mengalihkan perhatian dari isu-isu substantif menuju pertarungan identitas dan representasi. Terlepas dari ada atau tidaknya aktor yang secara sengaja merancang kondisi tersebut, pola yang muncul memiliki karakteristik divide et impera, yakni memecah konsolidasi gerakan sehingga daya kritis dan fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik menjadi kurang efektif.
Pada akhirnya, fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap gerakan mahasiswa dewasa ini tidak lagi hanya berbentuk tindakan represif atau kekerasan fisik, melainkan juga melalui upaya-upaya yang berpotensi memecah belah solidaritas internal gerakan. Perpecahan, saling delegitimasi, dan konflik antar kelompok mahasiswa dapat mengalihkan perhatian dari persoalan-persoalan publik yang jauh lebih mendasar serta melemahkan fungsi mahasiswa sebagai kekuatan moral, agen perubahan, dan kontrol sosial.
Penulis: Nabil Pratama Nusantara
Mahasiswa Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer











































































