Ternate – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ternate menghadiri kegiatan Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Pemeriksaan Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kementerian Hukum. Kegiatan berlangsung di Aula Gamalama Kantor Wilayah Hukum, Kamis (2/10).

Kepala Lapas Ternate, Faozul Ansori, hadir bersama operator pengelola BMN. Turut mendampingi, Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Maluku Utara, Said Mahdar, Kakanwil Ditjen Imigrasi, Muhammad Ridwan, serta Kakanwil Hukum, Budi Argap. Dari pihak BPK RI, tim pemeriksa dipimpin langsung oleh Brian Baharani.

Dalam sambutannya, Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Malut, Said Mahdar, menekankan bahwa pengelolaan BMN merupakan salah satu indikator utama akuntabilitas instansi pemerintah. Menurutnya, tertib administrasi, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci utama dalam menjaga aset negara agar tetap bermanfaat bagi pelayanan publik.

Sementara itu, perwakilan BPK RI, Brian Baharani, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan dukungan penuh dari jajaran Kemenimipas dan Kemenkum dalam mendukung proses pemeriksaan. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan kepatuhan ini bukan semata untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa pengelolaan BMN telah sesuai peraturan perundang-undangan, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan bagi peningkatan tata kelola.

“Perubahan struktur kementerian melalui proses likuidasi dan perombakan membawa konsekuensi dalam tata kelola BMN. Oleh karena itu, pemeriksaan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transisi berjalan baik, tertib, dan akuntabel, sehingga tidak ada aset negara yang terabaikan,” ungkap Brian Baharani dalam sambutannya.

Sebagai tanda dimulainya rangkaian pemeriksaan, dilakukan penyerahan Surat Tugas BPK RI kepada Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Malut. Momentum ini menandai awal sinergi intensif antara BPK RI dengan jajaran Kemenimipas dan Kemenkum di wilayah Maluku Utara dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang semakin profesional.

Kepala Lapas Ternate, Faozul Ansori, menyatakan dukungannya atas pelaksanaan pemeriksaan ini. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi seluruh unit pelaksana teknis untuk memperkuat sistem pengelolaan aset negara yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai standar pemerintahan yang baik.

Dengan adanya kegiatan Entry Meeting ini, diharapkan sinergi antara BPK RI dan Kemenimipas serta Kemenkum, serta Pemasyarakatan semakin memperkuat prinsip akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dalam pengelolaan BMN, sebagai bagian nyata dari wujud reformasi birokrasi dan perombakan struktur kementerian.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer