Setiap tahun, ketukan palu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat selalu diiringi dengan harapan besar. Masyarakat menanti stimulus nyata untuk perbaikan infrastruktur, kebangkitan UMKM, hingga pengurangan kemiskinan. Namun, jika kita membedah bentuk anggaran dari tahun ke tahun, ada sebuah realitas pahit yang sulit dibantah: struktur APBD kita masih terjebak dalam lingkaran konsumtif, sementara pertumbuhan ekonomi daerah cenderung berjalan di tempat.

Tantangan terbesar fiskal Sumatera Barat terletak pada tingginya ketergantungan terhadap Dana Transfer Pusat (seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) serta minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika porsi PAD kita masih didominasi oleh sektor konvensional seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hal itu menunjukkan bahwa kita belum mampu menciptakan lompatan industri atau optimalisasi sektor unggulan secara mandiri. Kita kaya akan potensi pariwisata yang mendunia, kekayaan pertanian yang melimpah, dan ekosistem industri kreatif yang dinamis, tetapi sektor-sektor ini belum dikelola secara agresif untuk menjadi mesin pencetak PAD yang tangguh. Ego sektoral dan minimnya inovasi regulasi membuat potensi besar tersebut sering kali menguap begitu saja tanpa memberikan kontribusi signifikan bagi kas daerah.

Lebih memprihatinkan lagi jika kita membedah alokasi belanja daerah secara mendalam. Sebagian besar kue APBD masih habis tersedot untuk Belanja Operasi, terutama belanja pegawai yang meliputi gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, hingga biaya perjalanan dinas aparatur sipil negara. Akibatnya, ruang fiskal untuk Belanja Modal anggaran yang langsung menyentuh masyarakat seperti perbaikan jalan rusak, irigasi sawah, penyediaan air bersih, dan fasilitas publik lainnya, menjadi sangat sempit dan terbatas. Logikanya sangat sederhana: bagaimana mungkin roda ekonomi Sumatera Barat bisa melompat maju jika sebagian besar uang daerah habis untuk membiayai rutinitas birokrasi, bukan untuk membangun infrastruktur produktif yang memutar roda ekonomi rakyat bawah?

Bagaimana mungkin roda ekonomi Sumatera Barat bisa melompat maju jika sebagian besar uang daerah habis untuk membiayai rutinitas birokrasi, bukan untuk membangun infrastruktur produktif?

Kondisi ini memperburuk oleh fenomena klasik serapan anggaran yang tidak sehat, di mana penyerapan dana sering kali menumpuk di akhir tahun secara ekstrem. Skema “kejar tayang” pelaksanaan proyek di triwulan keempat bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan cerminan buruknya sistem tata kelola dan perencanaan makro. Proyek fisik yang dipaksakan selesai dalam waktu singkat di ujung tahun sering kali menghasilkan infrastruktur dengan kualitas rendah yang cepat rusak dalam hitungan bulan. Di sisi lain, lambatnya perputaran uang daerah di awal dan pertengahan tahun membuat daya beli masyarakat menjadi jalan ditempat, karena dorongan ekonomi dari pemerintah yang diharapkan menjadi motor penggerak justru terlambat masuk ke pasar lokal.

Jika ditelaah lebih jauh, Sumatera Barat sebenarnya tidak kekurangan komoditas unggulan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah ini. Namun, sektor-sektor krusial ini jarang mendapatkan porsi anggaran yang revolusioner dari APBD. Keberpihakan anggaran sering kali hanya sekadar bantuan sosial stimulan yang sifatnya sementara, bukan investasi jangka panjang seperti pengolahan industri pertanian atau pembangunan suplai digital untuk petani. Akibatnya, ketika terjadi ketidakstabilan harga komoditas atau gangguan cuaca, perekonomian daerah langsung limbung karena tidak memiliki fondasi industri pengolahan yang kuat di tingkat lokal.

Selain itu, sektor pariwisata yang selalu digemborkan-gemborkan sebagai masa depan Sumatera Barat juga masih menghadapi kendala serupa. Anggaran pariwisata kerap dihabiskan untuk kegiatan seremonial, festival sesaat, atau promosi konvensional yang sulit diukur efektivitasnya. Padahal, yang dibutuhkan oleh industri pariwisata Sumbar saat ini adalah alokasi anggaran yang fokus pada pembenahan infrastruktur dasar di destinasi, peningkatan kapasitas SDM sadar wisata, serta penyelesaian masalah terselubung seperti kebersihan dan pungutan liar. Tanpa pembenahan yang sistematis melalui intervensi anggaran yang terarah, pariwisata kita hanya akan menjadi potensi yang tertidur selamanya.

Sumatera Barat tidak bisa lagi terus-menerus menggunakan formula penyusunan anggaran yang konservatif dan serba meniru pola tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah daerah dan legislatif harus berani melakukan reformasi fiskal yang radikal dan menerapkan prinsip zero-based budgeting. Efisiensi anggaran bukan lagi sekadar slogan orasi politik saat kampanye, melainkan sebuah keharusan demi kelangsungan daerah. Pembelian yang bersifat seremonial, rapat-rapat koordinasi di hotel mewah yang sebenarnya bisa dilakukan daring, hingga perjalanan dinas luar daerah berkedok studi banding yang minim hasil konkret harus dipangkas habis tanpa kompromi.

Rakyat hari ini sudah semakin cerdas dan kritis. Mereka tidak butuh suguhan laporan serapan anggaran yang tampak sukses dan berpredikat wajar di atas kertas jika lubang jalan di jalur-jalur utama antardaerah masih menganga dan mengancam nyawa, atau jika para petani di pelosok nagari masih harus menjerit karena kelangkaan pupuk dan anjloknya harga jual saat panen raya. APBD adalah uang rakyat yang dihimpun dari keringat masyarakat. Sudah saatnya setiap rupiah yang keluar dari kas daerah dihitung secara ketat berdasarkan seberapa besar dampak langsungnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Minangkabau, bukan seberapa nyaman fasilitas dan kemewahan yang dinikmati oleh para pemangku kebijakan di ruang-ruang ber-AC.

——————————————————————————————

Tentang Penulis:
Saya Nabila Rahmadani, mahasiswa Pascasarjana UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Publik dan Pengamat Ekonomi Daerah, fokus pada analisis anggaran dan strategi pembangunan di Sumatera Barat.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: APBD Mengapa Ekonomi Sumatera Barat Jalan di Tempat