YOGYAKARTA – Transformasi digital Indonesia kini memasuki babak baru seiring masifnya penggunaan Artificial Intelligence (AI). Namun, di balik efisiensinya, tantangan moral besar menanti. Bagaimana teknologi ini selaras dengan nilai kebangsaan? Sejumlah narasumber nyata dari berbagai latar belakang memberikan pandangannya mengenai integrasi AI dengan nilai-nilai Pancasila.

Keadilan Akses: Meruntuhkan Tembok Kesenjangan

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), yang dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya kedaulatan data, sering menyoroti relevansi Sila Kelima (Keadilan Sosial). AI tidak boleh hanya berpusat di Jakarta.

Menurut Hammam Riza, Ketua Kolaborasi Riset dan Inovasi AI (KORIKA), AI harus menjadi mesin pertumbuhan yang inklusif. “Strategi Nasional AI kita harus memastikan bahwa teknologi ini menjangkau UMKM dan petani di pelosok, bukan hanya perusahaan raksasa,” ungkapnya dalam sebuah forum teknologi. Ini adalah wujud nyata upaya pemerataan kemajuan bagi seluruh rakyat.

Melawan Polarisasi dengan Algoritma Kebangsaan

Dari sisi sosial, Ainun Najib, praktisi teknologi dan penggagas KawalPemilu, sering menekankan dampak algoritma terhadap demokrasi. Dalam konteks Sila Ketiga (Persatuan Indonesia), ia mengingatkan bahaya filter bubble (gelembung informasi) yang bisa memecah belah masyarakat.

”Algoritma AI di media sosial cenderung menyuguhkan apa yang kita sukai, yang seringkali justru memperuncing perbedaan,” tulisnya dalam berbagai diskusi digital. Menurutnya, tantangan kita adalah menciptakan sistem AI yang tidak hanya mencari engagement, tetapi juga menjaga harmoni dan persatuan bangsa dari serangan hoaks.

Etika dan Kemanusiaan: Manusia Tetap Pemegang Kendali

Terkait Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), Prof. Marsudi Wahyu Kisworo, pakar IT pertama Indonesia sekaligus Dewan Pengarah BRIN, sering mengingatkan bahwa AI hanyalah alat.

”AI tidak punya nurani. Dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nasib manusia—seperti hukum atau bantuan sosial—AI hanya boleh membantu memberikan data, namun keputusan akhir harus tetap di tangan manusia yang memiliki hikmat kebijaksanaan,” tegas Prof. Marsudi dalam sebuah seminar edukasi.

Sinergi Budaya dan Teknologi

Di sisi lain, tokoh seperti Onno W. Purbo, pakar internet kerakyatan, selalu mendorong pemanfaatan teknologi yang mandiri dan berbasis komunitas. Hal ini mencerminkan semangat gotong royong dan kemandirian bangsa. Ia percaya bahwa dengan menguasai teknologi secara lokal, kita tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjaga kedaulatan bangsa sesuai napas Pancasila.

Kesimpulan

Dari para pakar ini, kita belajar bahwa AI di Indonesia haruslah “AI yang Pancasilais”:

Transparan: Agar tidak ada manipulasi dalam musyawarah digital (Sila 4).

Adil: Tidak memiliki bias terhadap suku atau agama tertentu (Sila 2).

Mempersatukan: Mampu memfilter konten yang merusak kebhinekaan (Sila 3).

Dengan bimbingan para ahli dan fondasi ideologi yang kuat, Indonesia berpeluang menjadi contoh dunia dalam mengembangkan teknologi yang canggih namun tetap memiliki “jiwa”.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: AI Pancasila