Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe menghadiri rapat pembahasan perkembangan pembangunan jalan lingkar bersama Pemerintah Kota Lhokseumawe. Kegiatan ini membahas progres pengadaan tanah pada tiga gampong di Kecamatan Banda Sakti, yaitu Ulee Jalan, Hagu Barat Laut, dan Hagu Teungoh. Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah tersebut menjadi forum koordinasi untuk memastikan tahapan pengadaan tanah berjalan sesuai ketentuan serta tetap mengedepankan prinsip transparansi dan musyawarah dengan masyarakat terdampak.
Proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Tahapannya dimulai dari perencanaan dan penetapan lokasi, dilanjutkan dengan pendataan serta inventarisasi bidang tanah, bangunan, dan tanaman yang terdampak. Selanjutnya dilakukan penilaian oleh tim appraisal independen untuk menentukan besaran ganti kerugian yang layak dan adil. Hasil penilaian tersebut kemudian dimusyawarahkan bersama pemilik tanah guna mencapai kesepakatan bentuk ganti rugi, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui sinergi antara Pemerintah Kota dan Kantor Pertanahan, diharapkan proses pembebasan lahan di Ulee Jalan, Hagu Barat Laut, dan Hagu Teungoh dapat segera tuntas sehingga pembangunan fisik jalan lingkar dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Pembangunan ini bertujuan untuk mengurai kemacetan, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Lhokseumawe. Komitmen bersama untuk menjunjung asas keadilan, kepastian hukum, dan keterbukaan menjadi kunci suksesnya pembangunan untuk kepentingan umum ini.
Tim Strakom & Humas
Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer
