Pandangan Matrialisme Dalam Pergeseran Makna Pernikahan Adat Jawa

Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat, banyak pasangan muda di Indonesia khususnya di masyarakat Jawa memilih menunda pernikahan.

Bukan karena tidak ingin membangun rumah tangga, melainkan karena biaya pernikahan adat dirasakan terlampau besar dan memberatkan.

Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan finansial semata, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, budaya, bahkan hukum adat yang seharusnya menjadi pedoman hidup masyarakat.

Di tengah kondisi ekonomi generasi milenial dan generasi Z yang semakin kompleks, muncul pertanyaan mendasar: apakah tingginya biaya pernikahan benar-benar berasal dari tuntutan hukum adat Jawa, atau justru merupakan bentuk pergeseran nilai akibat pandangan materialisme masyarakat modern?

apakah beban finansial pernikahan saat ini benar-benar berakar dari tuntutan hukum adat Jawa, ataukah ia merupakan distorsi sosial yang telah menyimpang jauh dari nilai-nilai adat yang sesungguhnya?

Pernikahan dalam Kerangka Hukum Adat Jawa

Dalam perspektif hukum adat, perkawinan bukan sekadar hubungan antara dua individu. B. Ter Haar Bzn menjelaskan bahwa hukum adat lahir dari keputusan-keputusan yang hidup dan ditaati dalam masyarakat adat.

Oleh karena itu, perkawinan dipandang sebagai peristiwa sosial yang menyangkut keseimbangan hubungan keluarga dan komunitas.

Perkawinan dalam hukum adat bukan sekadar peristiwa perdata antara dua individu, melainkan peristiwa kemasyarakatan yang menyangkut kepentingan seluruh komunitas dan keseimbangan hubungan antarklan.

Senada dengan itu, Soepomo menegaskan bahwa hukum adat Indonesia bersifat komunal, di mana hubungan antarmanusia dibangun atas dasar kebersamaan dan keselarasan, bukan individualisme.

C. van Vollenhoven, dalam pemetaannya terhadap hukum adat Nusantara, menempatkan Jawa-Madura sebagai salah satu dari sembilan belas lingkaran hukum adat (rechtskringen) yang memiliki karakteristik tersendiri.

Dalam lingkaran hukum adat Jawa, nilai-nilai seperti rukun, gotong royong, sungkan, dan rasa hormat kepada leluhur menjadi landasan utama kehidupan sosial, termasuk di dalam praktik perkawinan.

Hukum adat Jawa tidak pernah merumuskan kemewahan sebagai syarat sahnya pernikahan. Yang menjadi titik berat justru adalah keabsahan ikatan, restu kedua keluarga, dan terpenuhinya prosesi yang bermakna simbolis.

Filosofi Prosesi yang Sarat Makna

Berbagai prosesi dalam pernikahan adat Jawa sesungguhnya sarat makna filosofis yang jauh melampaui sekadar seremonial.

Siraman melambangkan penyucian diri dan pelepasan status lama sebelum memasuki kehidupan baru.

Midodareni menjadi malam perenungan spiritual bagi calon pengantin.

Panggih mengandung makna pertemuan dua jiwa yang saling melengkapi, sementara sungkeman adalah simbol bakti dan penghormatan kepada orang tua.

Kacar-kucur mengajarkan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga.

Prosesi-prosesi ini bukan tuntutan kemewahan—ia adalah bahasa simbolik yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan berumah tangga.

Distorsi Sosial: Adat yang Terbajak Gengsi

Namun dalam praktik kontemporer, terjadi pergeseran yang mengkhawatirkan.

Bushar Muhammad mengingatkan bahwa salah satu sifat khas hukum adat adalah kemampuannya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kondisi masyarakat. Adat bersifat luwes dan tidak kaku.

Ironisnya, yang terjadi saat ini justru sebaliknya: adat digunakan sebagai pembenaran untuk memaksakan standar kemewahan yang sejatinya lahir dari tekanan sosial, bukan dari norma adat itu sendiri.

Biaya pernikahan adat Jawa dalam praktik modern dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, bergantung pada konsep acara, jumlah tamu undangan, dekorasi, hingga pilihan katering.

Angka ini jauh melampaui kemampuan rata-rata pasangan muda. Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian keluarga rela berutang demi menggelar pesta yang “layak dipandang” oleh lingkungan sosial.

Kondisi ini mengakibatkan pasangan muda memulai kehidupan rumah tangga dengan beban

finansial yang berat—sebuah ironi yang bertentangan dengan semangat adat Jawa yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan.

Media sosial turut memperparah fenomena ini. Unggahan pernikahan mewah yang viral menciptakan standar baru yang tidak realistis, dan algoritma platform digital secara konsisten memperkuat budaya pamer kemewahan tersebut. Tekanan untuk “tidak kalah” dari orang lain mendorong keluarga menghabiskan dana besar bukan demi makna, melainkan demi citra semata.

Diskusi di berbagai platform digital pun menunjukkan bahwa banyak generasi muda kini memandang resepsi pernikahan lebih sebagai kewajiban sosial yang memberatkan daripada perayaan yang tulus bermakna.

Tidak sedikit yang akhirnya memilih menunda pernikahan bertahun-tahun, atau bahkan mengurungkan niat sama sekali, karena merasa belum sanggup memenuhi ekspektasi sosial tersebut.

Hukum Adat sebagai Pelindung, Bukan Penekan

Dalam perspektif hukum adat yang sesungguhnya, adat seharusnya berfungsi sebagai sarana menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial, bukan sebagai instrumen tekanan.

Ter Haar menekankan bahwa hukum adat bersifat hidup dan dinamis, selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.

Apabila suatu praktik adat justru menimbulkan beban dan ketidakseimbangan, maka ia telah kehilangan ruhnya sebagai hukum adat yang sesungguhnya.

Kondisi ini memerlukan refleksi kolektif. Para tokoh adat, keluarga, dan masyarakat perlu kembali menelaah esensi adat Jawa secara lebih bijaksana.

Pernikahan yang sederhana namun penuh makna jauh lebih sejalan dengan filosofi adat Jawa dibandingkan pesta mewah yang menguras tabungan dan meninggalkan utang.

Keberhasilan sebuah pernikahan tidak diukur dari kemewahan resepsinya, melainkan dari kekuatan ikatan dan kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan bersama setelah akad selesai diucapkan.

Maka demikian Pergeseran makna pernikahan adat Jawa dari nilai sakral menjadi ajang gengsi sosial merupakan fenomena yang harus disikapi dengan serius.

Hukum adat Jawa, sebagaimana dipahami oleh Van Vollenhoven, Ter Haar, maupun Soepomo, tidak pernah meletakkan kemewahan sebagai inti perkawinan. Yang menjadi inti adalah kesakralan ikatan, penghormatan kepada leluhur, dan keselarasan dalam komunitas.

Oleh karena itu, upaya meluruskan kembali pemahaman tentang hukum adat perkawinan Jawa bukan berarti menolak atau menghapus adat melainkan mengembalikannya kepada fungsi aslinya sebagai pelindung nilai dan pemersatu masyarakat.

Sudah saatnya masyarakat, khususnya generasi muda, berani mengambil kembali kendali atas makna pernikahan mereka sendiri bukan sebagai pertunjukan sosial yang menguras sumber daya, melainkan sebagai awal dari perjalanan hidup bersama yang penuh tanggung jawab, cinta, dan ketulusan.