SERANG – Ungkapan “belum makan nasi, berarti belum makan” ternyata bukan sekadar isapan jempol di atas meja makan, melainkan cerminan nyata ketergantungan besar bagi sebagian masyarakat di Indonesia pada satu jenis karbohidrat. Padahal, di tengah ancaman krisis iklim global, ketergantungan akut pada beras ini dapat berisiko mengancam ketahanan pangan nasional. Menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan. Kondisi ini tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Selain itu, dalam penyediaannya juga tidak boleh bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Namun, realitasnya, pemenuhan kriteria “beragam” dalam ketahanan pangan kita masih timpang akibat dominasi beras. Oleh karena itu, optimalisasi potensi pangan lokal non-beras menjaadi langkah krusial yang harus se-segera mungkin untuk dilaksanakan.

Tantangan terbesar dalam mewujudkan keberagaman pangan ini adalah kuatnya persepsi masyarakat yang masih menempatan alternatif selain beras sebagai pangan kelas dua. Fadly Rahman yang merupakan seorang sejarawan gastronomi pernah menyebut bahwa akar dari ketergantungan terhadap beras di Indonesia terjadi sejak zaman Kerajaan Mataram. Kala itu, beras dijadikan simbol keberhasilan raja dalam memimpin. Namun dalam jangka panjang, dominasi satu komoditas ini justru menyimpan bom waktu bagi perekonomian dan stabilitas pangan nasional.

Secara makro, ketergantungan yang tinggi pada beras dan gandum impor terus menguras devisa negara, terutama saat harga pangan dunia melonjak akibat konflik geopolitik dan perubahan iklim. Komoditas beras yang harganya mudah berfluktuasi ini kerap menjadi pemicu utama inflasi di dalam negeri. Ketika harga beras melonjak, daya beli masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah akan langsung tergerus karena biaya hidup yang membengkak. Akibatnya, konsumsi rumah tangga untuk barang dan jasa lainnya menurun, yang dalam jangka panjang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini juga berimbas pada sektor mikro, di mana potensi pangan lokal daerah seperti sagu, jagung, dan singkong menjadi kurang berkembang karena minimnya dukungan hilirisasi.

Pada akhirnya, mengurangi ketergantungan pada karbohidrat tunggal bukan lagi sekadar pilihan gaya hidup, melainkan urgensi nasional demi menjaga kedaulatan pangan. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan insentif bagi petani non-beras, sementara masyarakat harus mulai membuka diri untuk menghadirkan kembali ragam pangan lokal di meja makan. Langkah ini bukan hanya tentang kenyang, melainkan tentang membangun bangsa yang sehat, mandiri, dan tangguh pangan.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Karbohidrat