Setiap kali musim transisi kepemimpinan atau reshuffle tiba, ada satu janji manis yang selalu didaur ulang dan dilempar ke publik. reformasi birokrasi dan efisiensi pemerintahan. Sebagai mahasiswa yang setiap hari diajarkan soal tata kelola negara yang ideal di bangku kuliah, janji ini tentu terdengar merdu. Tapi realitas politik seringkali punya plot twist-nya sendiri. Alih-alih merampingkan struktur agar pemerintahan bisa berlari kencang bak startup, kita justru disuguhi pemandangan kabinet yang makin membengkak. Pertanyaannya, apakah struktur pemerintahan yang gemuk ini benar-benar didesain untuk menjawab tantangan negara, atau sekadar ajang bagi-bagi kue untuk mengamankan koalisi?

Mari kita bedah dari kacamata struktural terlebih dahulu. Kabinet yang terlalu besar menciptakan satu penyakit kronis dalam birokrasi kita: tumpang tindih kewenangan atau overlapping. Bayangkan saja, untuk mengurus satu isu spesifik seperti ketahanan pangan atau ekonomi kreatif, kita seringkali melihat dua hingga tiga kementerian atau lembaga negara merasa punya wewenang. Seperti pepatah, “too many cooks spoil the broth” terlalu banyak koki malah bikin supnya hancur. Dalam sebuah riset yang dipublikasikan oleh Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Pemerintahan (2023), para peneliti secara gamblang menyebutkan bahwa ekspansi kementerian tanpa analisis beban kerja yang terukur justru menciptakan kebingungan di tingkat akar rumput dan memicu ego sektoral antar lembaga. Akibatnya, alih-alih bersinergi, kementerian malah sibuk sikut-sikutan memperebutkan proyek.

Tidak hanya bikin pusing secara struktural, kabinet yang gemuk adalah mimpi buruk bagi APBN kita. Mari kita bicara soal logika dasar ekonomi. Menambah kementerian atau lembaga baru tidak hanya berhenti pada melantik satu menteri baru. Di bawahnya, ada gerbong panjang yang harus dibiayai oleh uang pajak rakyat. Ada wakil menteri, staf khusus yang jumlahnya bisa belasan, direktur jenderal, deputi, hingga staf operasional. Belum lagi urusan pengadaan gedung baru, mobil dinas mewah, hingga anggaran operasional harian.

Mengutip analisis kritis dari Pangi Syarwi Chaniago yang tayang di kanal YouTube Asumsi pada pertengahan 2024 lalu, kabinet yang terlampau gemuk lebih kental nuansa akomodasi politiknya ketimbang kebutuhan teknokratis. Pemborosan anggaran ini sangat ironis. Di saat mahasiswa dan masyarakat sipil berteriak soal mahalnya UKT, naiknya harga bahan pokok, dan perlunya safety net ekonomi bagi masyarakat bawah, triliunan rupiah justru berpotensi menguap hanya untuk membiayai birokrasi yang sebenarnya bisa dirampingkan. Laporan kajian dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) di tahun 2022 juga secara tajam menyoroti bahwa postur birokrasi yang bengkak selalu berbanding lurus dengan inefisiensi anggaran belanja pegawai, yang pada akhirnya menyedot jatah anggaran untuk pembangunan publik.

Dampak paling fatal dari semua keruwetan ini bermuara pada satu hal: lambatnya pengambilan keputusan. Di era disrupsi di mana perubahan global terjadi dalam hitungan hari, sebuah negara butuh kelincahan (agilitas) untuk merespons krisis. Namun, bagaimana birokrasi kita bisa lincah kalau untuk mengeksekusi satu kebijakan saja harus melewati rantai persetujuan meja birokrasi yang panjangnya bukan main?

Ketika sebuah program harus di-review oleh banyak kementerian terkait yang memiliki kepentingan berbeda-beda, proses perumusan kebijakan menjadi sangat lambat. Rapat koordinasi seringkali hanya menjadi rutinitas tanpa output yang jelas karena masing-masing pihak menunggu siapa yang berani mengambil tanggung jawab. Pada akhirnya, birokrasi kita menjadi lamban, kaku, dan terjebak dalam rutinitas administratif semata, kehilangan esensinya sebagai pelayan publik.

Ditulis Oleh : Muhammad Raga Setia Raya, Mahasiswa Universitas Pamulang

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Birokrasi Jalan di Tempat kabinet